PONTIANAK – Edy R. Yacoeb, Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat meminta sekolah-sekolah berdampak akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) beberapa waktu lalu
difokuskan anggarannya agar dapat dibangun kembali pada APBD perubahan atau APBD tahun mendatang. Hal itu dikatakannya menanggapi kebakaran ruang kelas dan perpustakaan
terbakar di SMK Negeri 1 Sungai Raya, Kubu Raya dan sekolah di Kota Singkawang.
“Memang harus dianggarkan kembali melalui mekanisme dana APBD Provinsi Kalbar. Metodenya bisa APBD Kalbar 2021 khusus Perubahan atau APBD murni 2022,” ucapnya belum
lama ini.
Menurutnya Komisi V DPRD Kalbar juga sedang memikirkan cara, apakah dimungkinkan dibangun kembali dengan mekanisme dana tanggap darurat atau dana dari Kemendikbud RI.
Sebab bangunan sekolah tersebut memang harus terealisasi, meski sedang didera Pagebluk Covid-19. Nasib murid dan guru dalam mengikuti kegiatan persekolah memang kosong di
tengah liburan karena Covid-19 dan juga Karhutla di Kalbar. “Intinya kami masih rapatkan, apakah ada dari dana tanggap darurat dan diperbolehkan. Atau diperbolehkan menggeser
anggaran. Atau memang di ABT atau murni 2022. Solusi terbaik sedang kami pikirkan,” ucapnya.
Politisi gaek Golkar Kalbar ini memang tidak memungkiri bencana Karhutla sebelumnya dapat menimpa bangunan apa saja di Kalbar. Diperlukan pengawasan menyeluruh dan terpadu
terhadap bangunan publik, di mana saja sekarang. Bangunan sekolah yang berada di kawasan tanah gambut lainnya juga harus diwaspadai. “Libatkan komponen masyarakat buat
menjaga, sekolah kita semua,” tukasnya.
Edy menyebutkannya kembali lantaran banguan sekolah tersebut mendapat perhatian dari masyarakat secara menyeluruh. Makanya dia perlu menanggapi supaya ada kejelasan kapan
progres pembangunannya bakalan dimulai. “Ini penting, walaupun alasannya siswa-siswa sedang belajar online. Tetapi bangunan fisik hendaknya perlu diwujudkan,” ujarnya.
Sebelumnya Sugeng Hariadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa ruang kelas dan perpustakaan terbakar akan diusulkan
anggarannya kembali nanti. “Untuk sekarang, kan anak-anak masih belajar online. Tidak begitu masalah soal gedung bangunan yang kemarin terbakar, sambil kami memproses dan
menunggu perencanaan anggarannya. Apalagi di luaran bahwa SMK ada pelajaran praktek. Jadi, tidak jadi masalah ruang kelas kurang 1 dan 2,” jucapnya.
Disdikbud sendiri akan fokus mengejar apakah bisa dianggarkan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2021. Sebab, nantinya bakalan terjadi proses tender dan mengejar waktu
pelaksanaan pekerjaan. “Takutnya waktu tidak terkejar untuk proses tender saja memakan waktu 45 hari. Apalagi nantinya jika dana anggaran perubahan jelang tutup tahun 2021.
Idealnya memang masuk APBD murni 2022,” ucap dia.(den)
