alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

LPJK 2020, Masalah IPM Sampai Rekomendasi DPRD Kalbar

PONTIANAK – Rapat Paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubenur Kalbar untuk Tahun Anggaran 2020 digelar pada Selasa(20/4). DPRD Kalbar menyoroti dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar, buruknya infrastruktur Kalbar sampai rekomendasi minta ditindaklanjuti.

Agenda Sidang dipimpin langsung  oleh M.Kebing sebagai Ketua DPRD Kalbar bersama  Suriansyah dan Prabasa Anantatur sebagai Wakil Ketua. Sementara dari pihak pemerintah dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Wagub Kalbar, Norsan memang menyebutkan bahwa ada beberapa rekomendasi DPRD Kalbar kepada pemerintah provinsi. Di antaranya dari  IPM, Insfrastruktur jalan masih rusak dan lain sebagainya. “Ini yang menurut DPRD masih belum masksimal di lapangan. Nantinya di lapangan jika memang belum baik, akan kami perbaiki,” ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa untuk anggaran infrastriktur jalan tahun 2020 memang belum maksimal. Sebab sebagian besar anggaran tersedot untuk penanganan Pagebluk Covid-19. “Tetapi insha Allah untuk tahun anggaran 202 dan /2022 mendatang, akan difokuskan kembali kepada infrasruktur baik jalan, jembatan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Baca Juga :  Dari Tapal Batas, Covid-19 sampai Jalan Rusak di Dapilnya

Sementara Wakil Ketua DPRD Kalabr, Prabasa Anantatur berharap rekomendasi DPRD Kalbar  terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalbar tahun anggaran 2020 dapat ditindaklanjuti dengan tujuan kinerja pemerintah akan semakin maksimal. “Ya, kami berharap bahwa hasil LKPj yang kami kumpulkan sebagai rekomendasi segera ditindaklanjuti,” katanya.

Beberapa hal disoroti yang oleh DPRD Kalbar terkait infrastruktur di Kalbar, IPM hingga sekolah gartis belum dimaksukan Gubernur dalam LKPj 2020. “Datanya belum masuk kami belum tahu besaran anggarannya” ucapnya.

Semenara juru bicara DPRD Kalbar, Angeline Fremalco menyebutkan selain IPM dan infrastruktur, DPRD juga menyoroti status desa mandiri yang digaunkan Gubenur Kalbar. DPRD Kalbar meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menerapkan status desa.

Baca Juga :  PBPDHI Siapkan 10.000 Dosis Vaksin untuk Anjing

“Jangan sampai status hanya status dalam kenyataan bahwa desa tersebut jauh dari desa mandiri, sehingga ditetapkan harus hati-hati,” ucapnya.

DPRD Kalbar juga ikut menyoroti status data kemiskinan di Kalabr yang dilaporkan menurun selama pandemi. Makanya, dia meminta Gubernur Kalbar memverifikasi data agar tidak timbul kesalahan. “Ada hal lain menggelitik juga. Di saat seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi, kok di Kalbar mengalami kenaikan dan angka kemiskinan menurun. Kalau ini benar kita sangat bersyukur,” pungkasnya.(den)

PONTIANAK – Rapat Paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubenur Kalbar untuk Tahun Anggaran 2020 digelar pada Selasa(20/4). DPRD Kalbar menyoroti dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar, buruknya infrastruktur Kalbar sampai rekomendasi minta ditindaklanjuti.

Agenda Sidang dipimpin langsung  oleh M.Kebing sebagai Ketua DPRD Kalbar bersama  Suriansyah dan Prabasa Anantatur sebagai Wakil Ketua. Sementara dari pihak pemerintah dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Wagub Kalbar, Norsan memang menyebutkan bahwa ada beberapa rekomendasi DPRD Kalbar kepada pemerintah provinsi. Di antaranya dari  IPM, Insfrastruktur jalan masih rusak dan lain sebagainya. “Ini yang menurut DPRD masih belum masksimal di lapangan. Nantinya di lapangan jika memang belum baik, akan kami perbaiki,” ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa untuk anggaran infrastriktur jalan tahun 2020 memang belum maksimal. Sebab sebagian besar anggaran tersedot untuk penanganan Pagebluk Covid-19. “Tetapi insha Allah untuk tahun anggaran 202 dan /2022 mendatang, akan difokuskan kembali kepada infrasruktur baik jalan, jembatan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Baca Juga :  PBPDHI Siapkan 10.000 Dosis Vaksin untuk Anjing

Sementara Wakil Ketua DPRD Kalabr, Prabasa Anantatur berharap rekomendasi DPRD Kalbar  terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalbar tahun anggaran 2020 dapat ditindaklanjuti dengan tujuan kinerja pemerintah akan semakin maksimal. “Ya, kami berharap bahwa hasil LKPj yang kami kumpulkan sebagai rekomendasi segera ditindaklanjuti,” katanya.

Beberapa hal disoroti yang oleh DPRD Kalbar terkait infrastruktur di Kalbar, IPM hingga sekolah gartis belum dimaksukan Gubernur dalam LKPj 2020. “Datanya belum masuk kami belum tahu besaran anggarannya” ucapnya.

Semenara juru bicara DPRD Kalbar, Angeline Fremalco menyebutkan selain IPM dan infrastruktur, DPRD juga menyoroti status desa mandiri yang digaunkan Gubenur Kalbar. DPRD Kalbar meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menerapkan status desa.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Pusat Tambah Beban Berat Masyarakat

“Jangan sampai status hanya status dalam kenyataan bahwa desa tersebut jauh dari desa mandiri, sehingga ditetapkan harus hati-hati,” ucapnya.

DPRD Kalbar juga ikut menyoroti status data kemiskinan di Kalabr yang dilaporkan menurun selama pandemi. Makanya, dia meminta Gubernur Kalbar memverifikasi data agar tidak timbul kesalahan. “Ada hal lain menggelitik juga. Di saat seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi, kok di Kalbar mengalami kenaikan dan angka kemiskinan menurun. Kalau ini benar kita sangat bersyukur,” pungkasnya.(den)

Most Read

Mal Pelayanan Publik Siap Dibangun

288 Kades Terpilih Segera Dilantik

Yonif 407 Tekan Penyebaran Covid-19

Artikel Terbaru

/