alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Waja Perintahkan Kejaksaan Seluruh Indonesia Utamakan Pelayanan Publik

PONTIANAK- Kajati Kalbar DR. Masyhudi, SH. MH bersama Wakajati Kalbar Juniman Hutagaol, SH. MH dan para Asisten, bertempat di ruang Vidcon Lantai 3 Kejati Kalbar, pada Selasa 20 April 2021 mengikuti arahan Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M. Hum, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Pengarahan ini disampaikan secara virtual kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Para Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, dalam Acara Sosialisasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui sarana zoom meeting.

Mengawali pengarahannya, Wakil Jaksa Agung RI, menyampaikan bahwa Kejaksaan RI mulai melaksanakan Program Nasional Reformasi Birokrasi sejak tahun 2008.

Melalui Reformasi Birokrasi ini, diharapkan akan tercipta organisasi Kejaksaan yang modern, yang lebih mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui pembenahan sistem yang meliputi 6 (enam) area perubahan, yaitu pembenahan aspek Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah akan diperoleh implementasi birokrasi yang menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas, serta bertanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wakil Jaksa Agung RI ini menyampaikan program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sangat penting dibangun karena masyarakat sangat menginginkan sebuah kualitas pelayanan publik yang bersih, tidak ada pungutan liar (pungli).

Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, maka tentu saja penyelenggaraan pelayanan publik akan semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan akan menumbuh kembangkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan.

Baca Juga :  Kajati Kalbar Kunjungi Sanggau, Ajak Semua Unsur Bersinergi

Selain itu, ada lima strategi yang harus menjadi perhatian. Pertama, pimpinan dan jajaran (pegawai) harus terlibat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan saling mendorong dengan semangat dan visi yang sama.

Ke dua, Mampu memberikan kemudahan pelayanan. Maka, semua pegawai harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality (keramahan) dalam memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat).

Ke tiga, menciptakan program yang menyentuh publik (masyarakat). Diharapkan program-program kegiatan yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar benar hadir.

Ke empat, melakukan monitoring dan evaluasi. Ke lima, mampu memanajemen media, mengatur strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan dapat diketahui oleh Publik (masyarakat).

Sebagai aksi nyata khusus untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan melaksanakan 10 (sepuluh) Fokus Program Kerja yakni peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara, peningkatan penegakkan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum dengan sasaran menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif, penyempurnaan sistem manajeman kinerja ASN, meningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, penyempurnaan peraturan perundang – undangan (deregulasi), penyederhanaan Pelayanan Birokrasi (debirokratisasi).

Kemudian peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik dengan sasaran kinerja yaitu Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan ada upaya yang harus dilakukan Kejaksaan khususnya di satuan kerja Kejaksaan, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan (Public Trust Building).

Baca Juga :  Jelang Ramadan, Kajati Kalbar Bersilaturahim dengan Komunitas Khatulistiwa Berbagi

Menciptakan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku Aparatur Kejaksaan, (Change, Mindset, Work Culture Behaviour). Perbaikan Produk Utama Kejaksaan melalui peningkatan kinerja dalam penanganan perkara dan capaian keberhasilannya yang terpublikasikan, melalui media cetak, elektronik, medsos, instragram, youtube dan lainnya(Improvement of Bussiness Process/Core Bussiness).

Selanjutnya penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, memperbaiki tata kelola komunikasi melalui perubahan cara pandang dan cara berfikir untuk menjadi prioritas, sehingga capaian dan keberhasilan kinerja institusi mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat, mengingat strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dalam mengukur efektifitas penyampaian ide, program dan gagasan Institusi kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Setelah pengarahan Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M. Hum. selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, acara dilanjutkan dengan pengarahan oleh Jaksa Muda Pengawasan Amir Yanto SH. MH. mengenai Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Dalam kegiatan ini, Kajati Kalbar berkesempatan menyampaikan beberapa hal, diantaranya tentang penilaian Index Persepsi Korupsi, parameter dan lembaga yang melakukan penilaian.

Lebih lanjut, Masyhudi juga menyinggung bagaimana mengubah persepsi dan pemberitaan tentang yang sudah dilaksanakan Kejaksaan menjadi pemberitaan positif dan harapan yang baik dari masyarakat.

Kejati Kalbar sangat semangat dan termotivasi untuk mewujudkan menjadi Satuan Kerja WBBM di tahun 2021. Tentunya dengan dukungan semua pihak, seluruh aparatur dan masyarakat juga media. (mrd)

PONTIANAK- Kajati Kalbar DR. Masyhudi, SH. MH bersama Wakajati Kalbar Juniman Hutagaol, SH. MH dan para Asisten, bertempat di ruang Vidcon Lantai 3 Kejati Kalbar, pada Selasa 20 April 2021 mengikuti arahan Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M. Hum, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Pengarahan ini disampaikan secara virtual kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Para Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, dalam Acara Sosialisasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui sarana zoom meeting.

Mengawali pengarahannya, Wakil Jaksa Agung RI, menyampaikan bahwa Kejaksaan RI mulai melaksanakan Program Nasional Reformasi Birokrasi sejak tahun 2008.

Melalui Reformasi Birokrasi ini, diharapkan akan tercipta organisasi Kejaksaan yang modern, yang lebih mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui pembenahan sistem yang meliputi 6 (enam) area perubahan, yaitu pembenahan aspek Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah akan diperoleh implementasi birokrasi yang menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas, serta bertanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wakil Jaksa Agung RI ini menyampaikan program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sangat penting dibangun karena masyarakat sangat menginginkan sebuah kualitas pelayanan publik yang bersih, tidak ada pungutan liar (pungli).

Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, maka tentu saja penyelenggaraan pelayanan publik akan semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan akan menumbuh kembangkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan.

Baca Juga :  Warga Pontianak Minta Edy Mulyadi Ditangkap  

Selain itu, ada lima strategi yang harus menjadi perhatian. Pertama, pimpinan dan jajaran (pegawai) harus terlibat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan saling mendorong dengan semangat dan visi yang sama.

Ke dua, Mampu memberikan kemudahan pelayanan. Maka, semua pegawai harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality (keramahan) dalam memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat).

Ke tiga, menciptakan program yang menyentuh publik (masyarakat). Diharapkan program-program kegiatan yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar benar hadir.

Ke empat, melakukan monitoring dan evaluasi. Ke lima, mampu memanajemen media, mengatur strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan dapat diketahui oleh Publik (masyarakat).

Sebagai aksi nyata khusus untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan melaksanakan 10 (sepuluh) Fokus Program Kerja yakni peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara, peningkatan penegakkan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum dengan sasaran menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif, penyempurnaan sistem manajeman kinerja ASN, meningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, penyempurnaan peraturan perundang – undangan (deregulasi), penyederhanaan Pelayanan Birokrasi (debirokratisasi).

Kemudian peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik dengan sasaran kinerja yaitu Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan ada upaya yang harus dilakukan Kejaksaan khususnya di satuan kerja Kejaksaan, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan (Public Trust Building).

Baca Juga :  Kajati Kalbar Siap Tindak Tegas Jika Ada Mafia Pupuk Bersubsidi

Menciptakan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku Aparatur Kejaksaan, (Change, Mindset, Work Culture Behaviour). Perbaikan Produk Utama Kejaksaan melalui peningkatan kinerja dalam penanganan perkara dan capaian keberhasilannya yang terpublikasikan, melalui media cetak, elektronik, medsos, instragram, youtube dan lainnya(Improvement of Bussiness Process/Core Bussiness).

Selanjutnya penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, memperbaiki tata kelola komunikasi melalui perubahan cara pandang dan cara berfikir untuk menjadi prioritas, sehingga capaian dan keberhasilan kinerja institusi mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat, mengingat strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dalam mengukur efektifitas penyampaian ide, program dan gagasan Institusi kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Setelah pengarahan Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M. Hum. selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, acara dilanjutkan dengan pengarahan oleh Jaksa Muda Pengawasan Amir Yanto SH. MH. mengenai Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Dalam kegiatan ini, Kajati Kalbar berkesempatan menyampaikan beberapa hal, diantaranya tentang penilaian Index Persepsi Korupsi, parameter dan lembaga yang melakukan penilaian.

Lebih lanjut, Masyhudi juga menyinggung bagaimana mengubah persepsi dan pemberitaan tentang yang sudah dilaksanakan Kejaksaan menjadi pemberitaan positif dan harapan yang baik dari masyarakat.

Kejati Kalbar sangat semangat dan termotivasi untuk mewujudkan menjadi Satuan Kerja WBBM di tahun 2021. Tentunya dengan dukungan semua pihak, seluruh aparatur dan masyarakat juga media. (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/