alexametrics
31.7 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

DJPb Kalbar Paparkan Kinerja Keuangan Pemkab Sekadau

*Tandatangani Nota Kesepahaman

PONTIANAK – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Imik Eko Putro memaparkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau saat kegiatan penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman yang digelar, Kamis (21/4).

Imik mengatakan, MoU tersebut dilakukan untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan dan daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan terhadap peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE). MoU memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah.

“Selanjutnya, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada Pemda melalui: Laporan Asset Liability Committee (ALCo) Bulanan dan Kajian Fiskal Regional,” papar Imik.

Dia memaparkan, selama tahun 2021, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 16, realisasi belanja APBN Kabupaten Sekadau sebesar Rp221,18 Miliar atau 97,99 persen dari total pagu sebesar Rp225,72 Miliar. Sampai dengan 14 April 2022, realisasi APBN di Kabupaten Sekadau adalah sebesar Rp49,71 Miliar atau sebesar 18,62 persen dari total pagu Rp266,92 Miliar.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 sebesar Rp871,04 Miliar atau turun 2,18 persen dari tahun sebelumnya. Selama 4 tahun terakhir, pendapatan Sekadau fluktuatif dengan penurunan realisasi pada tahun 2021. Total pendapatan APBD Kabupaten Sekadau terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44,97 Miliar, pendapatan transfer sebesar Rp731,99 Miliar, dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp94,07 Miliar.

Baca Juga :  Delapan Persen Dana Desa untuk Covid-19

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekadau pada tahun 2021 sebesar Rp44,97 Miliar mengalami penurunan jika dibandingkan pendapatan asli daerah Tahun 2019 dan 2020. Persentase PAD Sekadau tersebut masih berada pada angka 5,16 persen dari total pendapatan APBD Sekadau pada Tahun 2021. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2018-2021 cenderung fluktuatif.

“Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan kabupaten Sekadau masih cukup tinggi,” katanya.

Di sisi lain, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 realisasi TKDD di Sekadau cukup bagus dengan selalu menunjukkan peningkatan realisasi. Realisasi TKDD tertinggi 3 tahun terakhir ada pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp758,16 Miliar atau 99,5 persen dari total pagu sebesar Rp761,94 Miliar rupiah.

Sekadau memperoleh beberapa prestasi terkait penyaluran TKDD di Lingkup Kalbar yaitu sebagai peringkat kedua dalam Pengelolaan Dana Desa serta peringkat ketiga Penyaluran DAK Fisik Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik TA 2021 Lingkup Kalbar.

Baca Juga :  Integrasi dan Kolaborasi Menjaga yang Tersisa

“Tentunya hal ini menjadi apresiasi yang diberikan atas kinerja dan prestasi membanggakan yang berhasil diperoleh oleh seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dalam Penyaluran DAK Fisik dan Pengelolaan Dana Desa Lingkup Kalbar,” jelasnya.

Terkait capaian opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Sekadau, pihaknya sangat mengapresiasi Kabupaten Sekadau atas capaian WTP selama 5 tahun terakhir.

Selain berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, pada kesempatan ini Kakanwil DJPb Kalbar juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya dalam terus meningkatkan kualitas opini WTP, pemenuhan kebutuhan dana untuk proyek-proyek strategis/investasi di daerah, mendorong peningkatan performance BLUD, dan optimalisasi pembiayaan UMKM lewat KUR dan UMi.

Bupati Sekadau, Aron mengatakan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini akan menjembatani pemerintah daerah dengan kebijakan pengelolaan keuangan di pusat. Pihaknya meminta DJPb Kalbar menjadi pendamping bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan agar bisa lebih baik dan transparan.

“Kami sebenarnya sudah sembilan kali meraih WTP. Walau demikian kerja sama seperti ini harus terus dilakukan dalam rangka memperbaiki apa saja yang masih belum berjalan dengan baik,” ucapnya Aron dalam kesempatan yang sama. (sti)

*Tandatangani Nota Kesepahaman

PONTIANAK – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Imik Eko Putro memaparkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau saat kegiatan penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman yang digelar, Kamis (21/4).

Imik mengatakan, MoU tersebut dilakukan untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan dan daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan terhadap peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE). MoU memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah.

“Selanjutnya, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada Pemda melalui: Laporan Asset Liability Committee (ALCo) Bulanan dan Kajian Fiskal Regional,” papar Imik.

Dia memaparkan, selama tahun 2021, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 16, realisasi belanja APBN Kabupaten Sekadau sebesar Rp221,18 Miliar atau 97,99 persen dari total pagu sebesar Rp225,72 Miliar. Sampai dengan 14 April 2022, realisasi APBN di Kabupaten Sekadau adalah sebesar Rp49,71 Miliar atau sebesar 18,62 persen dari total pagu Rp266,92 Miliar.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 sebesar Rp871,04 Miliar atau turun 2,18 persen dari tahun sebelumnya. Selama 4 tahun terakhir, pendapatan Sekadau fluktuatif dengan penurunan realisasi pada tahun 2021. Total pendapatan APBD Kabupaten Sekadau terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44,97 Miliar, pendapatan transfer sebesar Rp731,99 Miliar, dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp94,07 Miliar.

Baca Juga :  DJPb Kalbar Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekadau pada tahun 2021 sebesar Rp44,97 Miliar mengalami penurunan jika dibandingkan pendapatan asli daerah Tahun 2019 dan 2020. Persentase PAD Sekadau tersebut masih berada pada angka 5,16 persen dari total pendapatan APBD Sekadau pada Tahun 2021. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2018-2021 cenderung fluktuatif.

“Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan kabupaten Sekadau masih cukup tinggi,” katanya.

Di sisi lain, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 realisasi TKDD di Sekadau cukup bagus dengan selalu menunjukkan peningkatan realisasi. Realisasi TKDD tertinggi 3 tahun terakhir ada pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp758,16 Miliar atau 99,5 persen dari total pagu sebesar Rp761,94 Miliar rupiah.

Sekadau memperoleh beberapa prestasi terkait penyaluran TKDD di Lingkup Kalbar yaitu sebagai peringkat kedua dalam Pengelolaan Dana Desa serta peringkat ketiga Penyaluran DAK Fisik Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik TA 2021 Lingkup Kalbar.

Baca Juga :  Visitasi Komisi Informasi Kalbar, Balitbang Ingin yang Terbaik

“Tentunya hal ini menjadi apresiasi yang diberikan atas kinerja dan prestasi membanggakan yang berhasil diperoleh oleh seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dalam Penyaluran DAK Fisik dan Pengelolaan Dana Desa Lingkup Kalbar,” jelasnya.

Terkait capaian opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Sekadau, pihaknya sangat mengapresiasi Kabupaten Sekadau atas capaian WTP selama 5 tahun terakhir.

Selain berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, pada kesempatan ini Kakanwil DJPb Kalbar juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya dalam terus meningkatkan kualitas opini WTP, pemenuhan kebutuhan dana untuk proyek-proyek strategis/investasi di daerah, mendorong peningkatan performance BLUD, dan optimalisasi pembiayaan UMKM lewat KUR dan UMi.

Bupati Sekadau, Aron mengatakan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini akan menjembatani pemerintah daerah dengan kebijakan pengelolaan keuangan di pusat. Pihaknya meminta DJPb Kalbar menjadi pendamping bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan agar bisa lebih baik dan transparan.

“Kami sebenarnya sudah sembilan kali meraih WTP. Walau demikian kerja sama seperti ini harus terus dilakukan dalam rangka memperbaiki apa saja yang masih belum berjalan dengan baik,” ucapnya Aron dalam kesempatan yang sama. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/