alexametrics
33 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Pusat Tambah Beban Berat Masyarakat

PONTIANAK—Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad menyesalkan tidak bijaknya pemerintah pusat memperhatikan nasib rakyatnya di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya yakni menaikan biaya BPJS Kesehatan yang awalnya sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

“Keliatan sekali ngototnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal sebelumnya sudah batal. Harusnya tunda dulu dan lihat bagaimana nasib rakyat,” ungkapnya.

Menurut politisi Nasdem Kalbar ini dalam kondisi seperti sekarang yang boleh diistilahkan sebagai kiamat kecil akiat pandemi global Covid-19, kebijakan tersebut mengusik rasa kemanusiaan.

“Jujur secara pribadi, saya sangat tidak setuju iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Apalagi kalau melihat betapa fantastisnya gaji direksi yang mencapai ratusan juta per bulan,” ujarnya.

Baca Juga :  Gerindra Pertimbangkan Bacalonkada Beresiko Hukum

Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah situasi Covid-19. Khusus peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Padahal masyarakat Indonesia sebelumnya sudah diberi angin segar bahwa iuran sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) RI.

Kenaikan tersebut terancam dalam peraturan kenaikan iuran yang sudah ditetapkan pemerintah dan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.(den)

PONTIANAK—Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad menyesalkan tidak bijaknya pemerintah pusat memperhatikan nasib rakyatnya di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya yakni menaikan biaya BPJS Kesehatan yang awalnya sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

“Keliatan sekali ngototnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal sebelumnya sudah batal. Harusnya tunda dulu dan lihat bagaimana nasib rakyat,” ungkapnya.

Menurut politisi Nasdem Kalbar ini dalam kondisi seperti sekarang yang boleh diistilahkan sebagai kiamat kecil akiat pandemi global Covid-19, kebijakan tersebut mengusik rasa kemanusiaan.

“Jujur secara pribadi, saya sangat tidak setuju iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Apalagi kalau melihat betapa fantastisnya gaji direksi yang mencapai ratusan juta per bulan,” ujarnya.

Baca Juga :  Gerindra Pertimbangkan Bacalonkada Beresiko Hukum

Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah situasi Covid-19. Khusus peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Padahal masyarakat Indonesia sebelumnya sudah diberi angin segar bahwa iuran sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) RI.

Kenaikan tersebut terancam dalam peraturan kenaikan iuran yang sudah ditetapkan pemerintah dan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/