alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Merasa Kecewa Perlakuan Muda, Pengunduran Diri Sujiwo Final

PONTIANAK – Keputusan Sujiwo untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kubu Raya tampaknya sudah final. Langkah itu diambil Jiwo, sapaan akrabnya, setelah rentetan perlakuan yang diterimanya dari Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Jiwo merasa kecewa karena tidak pernah dianggap oleh kawan duetnya itu.

“Tidak mungkin saya mengambil keputusan seperti ini ketika tidak ada perlakuan yang semena-mena terhadap saya,” ungkap Sujiwo saat berorasi di depan massa pendukungnya di kediamannya, Sabtu (20/6).

Perlakuan itu, sebenarnya sudah ia rasakan sejak awal dilantik, bahkan sebelum itu. Namun, kata dia, atas permintaan para pendukungnya yang telah memberikan mandat memimpin Kubu Raya bersama Muda, amanah itu ia jalankan dengan harapan ada perubahan. Tetapi dalam perjalannya, ia merasa ruang geraknya dikebiri, sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor dua di kabupaten itu.

“Selama saya menjabat sudah membahas tiga kali APBD, dan tidak satu kata pun saya dilibatkan untuk diajak berdiskusi. Pelantikan eselon kurang lebih sudah delapan kali dilakukan, satu kali pun saya tidak pernah diajak. Disposisi-disposisi banyak ke yang lain. Semua hanya menghindari supaya saya tidak mendapat panggung,” tegas dia, disambut sorakan massa.

Selain itu, lanjut Jiwo, ada intimidasi agar kepala SKPD tidak menemui dirinya, meskipun larangan secara lisan dari bupati itu tidak ada. Dirinya meminta keberanian dan kejujuran bupati, termasuk sekda, terhadap apa yang dilakukan kepada dirinya selama ini. Dia pun mengancam, jika tidak ada kejujuran, maka dia akan beberkan banyak hal kepada Kementerian Dalam Negeri terkait sikap bupati.

“Biarkan saya yang mengambil keputusan ini, biarkan saya menjadi korban. Tidak ingin saya masyarakat menjadi korban. Kesemena-menaan bupati, yang selama ini saya tahan, akan saya buktikan semuanya,” ungkap Jiwo dengan mata berkaca-kaca, diiringi terikan massa pendukung yang memadati jalan di depan kediamannya itu.

Baca Juga :  Dukung Islah Muda-Jiwo

Dia pun mengakui, ada perjanjian antara dirinya dan Muda terkait pecalonan mereka di Pilkada 2018 yang lalu. Dalam perjanjian tersebut, ada sembilan poin yang disepakati dan ditandatangani oleh dirinya dan Muda. Menurut Jiwo, dengan perjanjian itulah Muda merayunya agar mau berduet dalam pilkada Kubu Raya dua tahun lalu. “Terkait perjanjian yang dia menipu dan mengkhianati saya, itu sudah saya lupakan,” kata dia.

Jiwo pun menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak main-main. Meski mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, mulai dari pendukungnya, ketua DPD PDIP, hingga Gubernur Kalimantan Barat, ia tak bergeming.  Keputusannya sudah final dan telah ditimbang matang-matang.

“Jujur saja, gubernur marah dengan saya, Ketua DPD juga marah. Untuk pendukung saya, mohon maaf sekali, bukan tidak menghargai, tetapi karena ini pilihan, supaya daerah ini kondusif,” tegasnya.

Selama berorasi, sesekali massa pendukung berteriak, mulai dari ucapan takbir, hingga teriakan meminta Jiwo untuk mencabut keputusannya. “Jangan mundur, maju terus,” teriak sejumlah pendukung bersahut-sahut. Teriakan-teriakan itu menjadi bukti bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak menginginkan jabatan sebagai Wakil Bupati Kubu Raya dilepas oleh Jiwo.

Yuyun, mewakili Srikandi Muda-Jiwo, yang hadir dalam momen tersebut menyatakan keberatannya atas pengunduran diri tersebut. “Kami ingin bapak tidak mundur sebagai wakil bupati, karena kami dulunya mendukung berdua untu memimpin Kubu Raya sampai masa jabatan berakhir,” kata Yuyun.

Dia sendiri terkejut atas keputusan tersebut dan meminta wakil bupati untuk mengurungkan niatnya itu. adapun akan persoalan bupati dan wakil bupati tersebut, dia berharap dapat dicarikan solusi yang terbaik. Solusi yang dimaksud, tentunya bukan pengunduran diri Jiwo. “Kami nanti ingin menghadap Pak Bupati, supaya ada solusi dari persoalan ini,” kata dia.

Baca Juga :  Bupati Ikuti Misa Dange Inkulturasi

 

Keputusan yang Berani

Pengamat Politik Universitas Tanjungpura, Zulkarnaen menilai, menilai keputusan Sujiwo untuk melepas jabatan sebagai Wakil Bupati Kubu Raya merupakan keputusan yang berani. Sebab tidak banyak pejabat yang rela melepas jabatan, apalagi selevel wakil bupati.

“Yang tengah jalan mengundurkan diri ini agak jarang. Lebih banyak yang menahan diri sampai jabatan berakhir,” ungkap dia, Sabtu (20/6).

Menurutnya, pengunduran diri dari jabatan sebagai pejabat publik merupakan hak politik yang siapa saja boleh lakukan. Termasuklah dalam hal ini pengunduran diri yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo. Menurutnya tidak ada yang bisa menghentikan langkah itu, kecuali partai pengusung.

“DPRD tidak punya kewenangan (menolak pengunduran diri), dan yang bisa menolak partai pengusungnya itu, karena harus ada persetujuan mereka. Tapi kalau tidak setuju, itu tidak baik. Yang bersangkutan akan merasa tidak nyaman, dan mempengaruhi kinerja,” ungkap dia.

Hanya saja dia mengkhawatirkan, keputusan ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kubu Raya. Bagaimanapun gejolak yang timbul, secara tidak langsung akan berdampak luas, yang boleh jadi hingga ke masyarakat. Bukan tidak mungkin, tambah dia, hal ini berdampak pada munculnya spekulasi publik baik kepada bupati maupun wakil bupati. “Spekulasi publik ini yang tidak bisa dikendalikan,” kata dia.

Selain itu, tambah dia, proses pengunduran diri, hingga terpilihnya wakil bupati yang baru akan membutuhkan proses yang tidak sedikit. Kendati tidak ada ketentuan batas waktunya, termasuk pemilihan wakil yang baru, namun hal ini menurutnya menjadi persoalan di ruang politik, yang akan mempengaruhi cepat lambatnya proses ini. (sti)

PONTIANAK – Keputusan Sujiwo untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kubu Raya tampaknya sudah final. Langkah itu diambil Jiwo, sapaan akrabnya, setelah rentetan perlakuan yang diterimanya dari Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Jiwo merasa kecewa karena tidak pernah dianggap oleh kawan duetnya itu.

“Tidak mungkin saya mengambil keputusan seperti ini ketika tidak ada perlakuan yang semena-mena terhadap saya,” ungkap Sujiwo saat berorasi di depan massa pendukungnya di kediamannya, Sabtu (20/6).

Perlakuan itu, sebenarnya sudah ia rasakan sejak awal dilantik, bahkan sebelum itu. Namun, kata dia, atas permintaan para pendukungnya yang telah memberikan mandat memimpin Kubu Raya bersama Muda, amanah itu ia jalankan dengan harapan ada perubahan. Tetapi dalam perjalannya, ia merasa ruang geraknya dikebiri, sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor dua di kabupaten itu.

“Selama saya menjabat sudah membahas tiga kali APBD, dan tidak satu kata pun saya dilibatkan untuk diajak berdiskusi. Pelantikan eselon kurang lebih sudah delapan kali dilakukan, satu kali pun saya tidak pernah diajak. Disposisi-disposisi banyak ke yang lain. Semua hanya menghindari supaya saya tidak mendapat panggung,” tegas dia, disambut sorakan massa.

Selain itu, lanjut Jiwo, ada intimidasi agar kepala SKPD tidak menemui dirinya, meskipun larangan secara lisan dari bupati itu tidak ada. Dirinya meminta keberanian dan kejujuran bupati, termasuk sekda, terhadap apa yang dilakukan kepada dirinya selama ini. Dia pun mengancam, jika tidak ada kejujuran, maka dia akan beberkan banyak hal kepada Kementerian Dalam Negeri terkait sikap bupati.

“Biarkan saya yang mengambil keputusan ini, biarkan saya menjadi korban. Tidak ingin saya masyarakat menjadi korban. Kesemena-menaan bupati, yang selama ini saya tahan, akan saya buktikan semuanya,” ungkap Jiwo dengan mata berkaca-kaca, diiringi terikan massa pendukung yang memadati jalan di depan kediamannya itu.

Baca Juga :  Bupati Kapuas Hulu Dukung Gerbangdutas

Dia pun mengakui, ada perjanjian antara dirinya dan Muda terkait pecalonan mereka di Pilkada 2018 yang lalu. Dalam perjanjian tersebut, ada sembilan poin yang disepakati dan ditandatangani oleh dirinya dan Muda. Menurut Jiwo, dengan perjanjian itulah Muda merayunya agar mau berduet dalam pilkada Kubu Raya dua tahun lalu. “Terkait perjanjian yang dia menipu dan mengkhianati saya, itu sudah saya lupakan,” kata dia.

Jiwo pun menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak main-main. Meski mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, mulai dari pendukungnya, ketua DPD PDIP, hingga Gubernur Kalimantan Barat, ia tak bergeming.  Keputusannya sudah final dan telah ditimbang matang-matang.

“Jujur saja, gubernur marah dengan saya, Ketua DPD juga marah. Untuk pendukung saya, mohon maaf sekali, bukan tidak menghargai, tetapi karena ini pilihan, supaya daerah ini kondusif,” tegasnya.

Selama berorasi, sesekali massa pendukung berteriak, mulai dari ucapan takbir, hingga teriakan meminta Jiwo untuk mencabut keputusannya. “Jangan mundur, maju terus,” teriak sejumlah pendukung bersahut-sahut. Teriakan-teriakan itu menjadi bukti bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak menginginkan jabatan sebagai Wakil Bupati Kubu Raya dilepas oleh Jiwo.

Yuyun, mewakili Srikandi Muda-Jiwo, yang hadir dalam momen tersebut menyatakan keberatannya atas pengunduran diri tersebut. “Kami ingin bapak tidak mundur sebagai wakil bupati, karena kami dulunya mendukung berdua untu memimpin Kubu Raya sampai masa jabatan berakhir,” kata Yuyun.

Dia sendiri terkejut atas keputusan tersebut dan meminta wakil bupati untuk mengurungkan niatnya itu. adapun akan persoalan bupati dan wakil bupati tersebut, dia berharap dapat dicarikan solusi yang terbaik. Solusi yang dimaksud, tentunya bukan pengunduran diri Jiwo. “Kami nanti ingin menghadap Pak Bupati, supaya ada solusi dari persoalan ini,” kata dia.

Baca Juga :  Ribuan Peserta SD Ikuti Khataman Qur'an

 

Keputusan yang Berani

Pengamat Politik Universitas Tanjungpura, Zulkarnaen menilai, menilai keputusan Sujiwo untuk melepas jabatan sebagai Wakil Bupati Kubu Raya merupakan keputusan yang berani. Sebab tidak banyak pejabat yang rela melepas jabatan, apalagi selevel wakil bupati.

“Yang tengah jalan mengundurkan diri ini agak jarang. Lebih banyak yang menahan diri sampai jabatan berakhir,” ungkap dia, Sabtu (20/6).

Menurutnya, pengunduran diri dari jabatan sebagai pejabat publik merupakan hak politik yang siapa saja boleh lakukan. Termasuklah dalam hal ini pengunduran diri yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo. Menurutnya tidak ada yang bisa menghentikan langkah itu, kecuali partai pengusung.

“DPRD tidak punya kewenangan (menolak pengunduran diri), dan yang bisa menolak partai pengusungnya itu, karena harus ada persetujuan mereka. Tapi kalau tidak setuju, itu tidak baik. Yang bersangkutan akan merasa tidak nyaman, dan mempengaruhi kinerja,” ungkap dia.

Hanya saja dia mengkhawatirkan, keputusan ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kubu Raya. Bagaimanapun gejolak yang timbul, secara tidak langsung akan berdampak luas, yang boleh jadi hingga ke masyarakat. Bukan tidak mungkin, tambah dia, hal ini berdampak pada munculnya spekulasi publik baik kepada bupati maupun wakil bupati. “Spekulasi publik ini yang tidak bisa dikendalikan,” kata dia.

Selain itu, tambah dia, proses pengunduran diri, hingga terpilihnya wakil bupati yang baru akan membutuhkan proses yang tidak sedikit. Kendati tidak ada ketentuan batas waktunya, termasuk pemilihan wakil yang baru, namun hal ini menurutnya menjadi persoalan di ruang politik, yang akan mempengaruhi cepat lambatnya proses ini. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/