alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Vaksinasi Dorong Kekebalan Menyeluruh

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison mengatakan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah sebagai salah salah satu upaya untuk keluar dari pandemi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi yang capaian hingga 80 persen bisa mendorong terbangunnya kekebalan menyeluruh atau herd imunity.

“Jadi tak mungkin pemerintah mencelakakan masyarakat. Seperti yang terdapat di berita hoak-hoaks di masyaraka, karena agar bisa keluar dari pandemi maka pemerintah membuat program vaksinasi untuk masyarakatnya,” jelas Harrison di Pontianak, kemarin.

Ia menambahkan masyarakat bisa mendatangi fasilitas ke layanan kesehatan untuk vaksinasi atau sentra vaksinasi yang telat disiapkan untuk mendapatkan vaksinasi.  Kemudian masyarakat yang sudah divaksin pertama atau kedua akan mendapatkan sertifikat elektronik. Sertifikat itu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah divaksin. “Mumpung gratis silakan vaksinasi,” ujar Harrison.

Baca Juga :  Insan Pers Garda Terdepan Sosialisasikan Program Vaksinasi Covid-19

Ia melanjutkan masyarakat yang tidak mau divaksin akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pasal 13 A dituliskan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud ayat dua, dapat dikenakan sanksi administrasi, penundaan, atau penghentian jaminan atau bantuan sosial.  Kemudian dalam point B disebutkan, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. “Jadi sekarang mumpung memberikan gratis, silakan melakukan vaksinasi,” kata Harrison.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan peraturan presiden nantinya dijalankan. Seperti sertifikat vaksinasi menjadi syarat mengurus administrasi pemerintahan. Kemudian bisa saja menjadi syarat dalam perjalanan dengan pesawat atau kendaraan darat.

Baca Juga :  Pemerintah Terus Percepat Vaksinasi

“Jika sudah begitu atau beberapa bulan ini menolak divaksin maka tidak mendapat sertifikat. Bisa saja kartu BPJS tidak berlaku atau jaminan sosial lain tidak berlaku karena tidak memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19,” pungkasnya. (mse)

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison mengatakan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah sebagai salah salah satu upaya untuk keluar dari pandemi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi yang capaian hingga 80 persen bisa mendorong terbangunnya kekebalan menyeluruh atau herd imunity.

“Jadi tak mungkin pemerintah mencelakakan masyarakat. Seperti yang terdapat di berita hoak-hoaks di masyaraka, karena agar bisa keluar dari pandemi maka pemerintah membuat program vaksinasi untuk masyarakatnya,” jelas Harrison di Pontianak, kemarin.

Ia menambahkan masyarakat bisa mendatangi fasilitas ke layanan kesehatan untuk vaksinasi atau sentra vaksinasi yang telat disiapkan untuk mendapatkan vaksinasi.  Kemudian masyarakat yang sudah divaksin pertama atau kedua akan mendapatkan sertifikat elektronik. Sertifikat itu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah divaksin. “Mumpung gratis silakan vaksinasi,” ujar Harrison.

Baca Juga :  Operasi Yustisi hingga ke Desa-Desa

Ia melanjutkan masyarakat yang tidak mau divaksin akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pasal 13 A dituliskan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud ayat dua, dapat dikenakan sanksi administrasi, penundaan, atau penghentian jaminan atau bantuan sosial.  Kemudian dalam point B disebutkan, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. “Jadi sekarang mumpung memberikan gratis, silakan melakukan vaksinasi,” kata Harrison.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan peraturan presiden nantinya dijalankan. Seperti sertifikat vaksinasi menjadi syarat mengurus administrasi pemerintahan. Kemudian bisa saja menjadi syarat dalam perjalanan dengan pesawat atau kendaraan darat.

Baca Juga :  Pemerintah Terus Percepat Vaksinasi

“Jika sudah begitu atau beberapa bulan ini menolak divaksin maka tidak mendapat sertifikat. Bisa saja kartu BPJS tidak berlaku atau jaminan sosial lain tidak berlaku karena tidak memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19,” pungkasnya. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/