alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Minta Jasa Telekomunikasi Tertibkan SMS “Liar”

PONTIANAK – Di era teknologi informasi seperti saat ini, segala informasi begitu luar biasanya tersebar. Tak peduli apakah itu informasi yang mengandung kebenaran atau hoax. Apakah itu dapat mengganggu kepentingan publik maupun privasi. Informasi yang tersebar itu tak lagi dapat terbendung dan tersaring dengan baik dan benar. Apakah itu berdampak positif maupun berdampak negatif yang dapat berujung pada kerugian seseorang ataupun kelompok tertentu. Salah satunya, pesan singkat (SMS) baik berantai maupun massal (broadcast).

“Kalau itu berkaitan dengan publik tentunya berdampak umum. Namun jika itu berkaitan dengan kepentingan privasi juga dapat berdampak bagi pribadi seseorang atau institusi baik pemerintahan maupun swasta. Iya kalau dampaknya positif. Bagaimana kalau berdampak negatif. Harusnya penyedia jasa telekomunikasi dapat menjaga privasi penggunanya. Jangan sampai seperti yang dialami Denny Siregar. Tentunya ini harus ada aturan mainnya,” terang Dr. Hadi Suratman SH MSi, praktisi hukum.
Sebab itu, ia minta pihak penyedia jasa telekomunikasi dapat menertibkan pesan singkat “liar” yang dapat merugikan penerima pesan tersebut.

Hadi Suratman yang juga Pengurus DPN Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), menyebutkan, pemerintah memang sudah mengantisipasi terkait jasa telekomunikasi dengan mengeluarkan berbagai aturan hukum baik itu Undang-undang maupun peraturan dibawahnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta aturan lainnya.

Dengan melihat aturan yang ada, Hadi Suratman mengingatkan penyedia jasa telekomunikasi untuk dapat juga menjaga privasi penggunanya, agar tidak sampai tersebar ke pengguna lainnya tanpa seizin pengguna jasa tersebut. Terutama data nomor seluler. Faktanya saat ini, bahkan sudah bertahun-tahun praktik pesan-pesan singkat masih saja masuk tanpa tersaring dengan baik dan tanpa persetujuan pengguna yang dituju pesan-pesan tersebut.

Baca Juga :  Midji Koreksi Mendagri

“Ambil contoh, SMS yang masuk ke nomor kita. Lihat saja, berbagai pesan baik berbentuk iklan, tawaran, promo, bahkan pesan berbau perjudian maupun asusila masuk, tanpa tersaring. Ini sangat mengganggu. Kan nomor seluler itu sifatnya privasi. Pengguna lain tak akan tahu nomor seluler kita jika tak kita informasikan. Nah ini mengapa kerap masuk SMS broadcast atau pesan berantai baik itu berkaitan promo produk dagang tertentu, hingga jasa-jasa tertentu bahkan berbau perjudian dan asusila dapat masuk ke nomor seluler kita. Artinya privasi nomor-nomor seluler ini tak dijaga penyedia jasa telekomunikasi tersebut,” terang Hadi Suratman.

Dia menjelaskan UU ITE telah jelas pada Pasal 26, ayat 1 menyebutkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dan ayat 2 menyebutkan, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Artinya ada dugaan, pihak penyedia jasa telekomunikasi telah membuka rahasia pribadi seseorang tanpa terlebih dahulu meminta izin, selain daripada pelaku penyebar SMS-SMS “liar” tersebut.

“Nah jika melihat pada aturan ini penyedia jasa telekomunikasi seharusnya meminta izin dahulu kepada seseorang ataupun menginformasikan terlebih dahulu konten SMS baik itu broadcast atau pesan berantai maupun SMS promo bisnis maupun jasa lainnya yang masuk. Kan ada operatornya. Lain halnya jika broadcast itu pesan publik yang disampaikan pemerintah yang sifatnya imbauan atau peringatan seperti imbauan dari gugus tugas Covid-19. Artinya, jika penyedia jasa telekomunikasi tidak membentengi pesan-pesan tersebut, tentu secara hukum melanggar UU ITE pasal 26, dapat dikenai sanksi baik pidana bahkan dapat digugat perdata.”

Baca Juga :  Advokat Lahir karena UU dan Dari Sistem yang Benar

Sebab itu ia, meminta pesan-pesan singkat “liar” tersebut ini harus segera diakhiri penyedia jasa telekomunikasi. “Saya pribadi merasa repot dengan SMS Broadcast dan SMS yang tidak jelas tersebut. Setiap hari kita harus menghapus pesan singkat tersebut. Dan perlu diingat ini bukan hanya menyangkut persoalan perdata namun juga ada pidananya. Pidana tersebut tidak hanya personal, korprorasi juga bisa. Bagaimana jika penerima informasi menjadi korban dari SMS liar tersebut, apakah itu penipuan atau lainnya,” terangnya.

Dia menyebutkan, penyedia jasa telekomunikasi juga dapat dikategorikan ikut terlibat, dan bisa saja dijerat dengan Pasal 55 KUHP karena turut serta menyediakan fasilitas. Apalagi sekarang seluruh nomor jasa seluler itu ada data pribadinya. Itu bisa saja digunakan pelaku kejahatan yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat kejahatan.

Hadi Suratman menyambut baik, untuk mengaktifkan nomor seluler, harus registrasi data pribadi (identitas) pengguna. Ini baik, agar tak digunakan untuk tindakan kejahatan. Namun bagaimana jika data pribadi itu (termasuk nomor seluler) tersebar ke yang lain tanpa izin dan dibiarkan begitu saja oleh penyedia jasa telekomunikasi.

“Bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa tersebut?. ingat ada aturan yang melarang dan sanksi jika atas konten dan akses ilegal, baik itu kesusilaan, perjudian, penghinaan/ pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 UU ITE dan Pasal 30 terkait akses ilegal),” tutupnya. (pay)

PONTIANAK – Di era teknologi informasi seperti saat ini, segala informasi begitu luar biasanya tersebar. Tak peduli apakah itu informasi yang mengandung kebenaran atau hoax. Apakah itu dapat mengganggu kepentingan publik maupun privasi. Informasi yang tersebar itu tak lagi dapat terbendung dan tersaring dengan baik dan benar. Apakah itu berdampak positif maupun berdampak negatif yang dapat berujung pada kerugian seseorang ataupun kelompok tertentu. Salah satunya, pesan singkat (SMS) baik berantai maupun massal (broadcast).

“Kalau itu berkaitan dengan publik tentunya berdampak umum. Namun jika itu berkaitan dengan kepentingan privasi juga dapat berdampak bagi pribadi seseorang atau institusi baik pemerintahan maupun swasta. Iya kalau dampaknya positif. Bagaimana kalau berdampak negatif. Harusnya penyedia jasa telekomunikasi dapat menjaga privasi penggunanya. Jangan sampai seperti yang dialami Denny Siregar. Tentunya ini harus ada aturan mainnya,” terang Dr. Hadi Suratman SH MSi, praktisi hukum.
Sebab itu, ia minta pihak penyedia jasa telekomunikasi dapat menertibkan pesan singkat “liar” yang dapat merugikan penerima pesan tersebut.

Hadi Suratman yang juga Pengurus DPN Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), menyebutkan, pemerintah memang sudah mengantisipasi terkait jasa telekomunikasi dengan mengeluarkan berbagai aturan hukum baik itu Undang-undang maupun peraturan dibawahnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta aturan lainnya.

Dengan melihat aturan yang ada, Hadi Suratman mengingatkan penyedia jasa telekomunikasi untuk dapat juga menjaga privasi penggunanya, agar tidak sampai tersebar ke pengguna lainnya tanpa seizin pengguna jasa tersebut. Terutama data nomor seluler. Faktanya saat ini, bahkan sudah bertahun-tahun praktik pesan-pesan singkat masih saja masuk tanpa tersaring dengan baik dan tanpa persetujuan pengguna yang dituju pesan-pesan tersebut.

Baca Juga :  Midji Koreksi Mendagri

“Ambil contoh, SMS yang masuk ke nomor kita. Lihat saja, berbagai pesan baik berbentuk iklan, tawaran, promo, bahkan pesan berbau perjudian maupun asusila masuk, tanpa tersaring. Ini sangat mengganggu. Kan nomor seluler itu sifatnya privasi. Pengguna lain tak akan tahu nomor seluler kita jika tak kita informasikan. Nah ini mengapa kerap masuk SMS broadcast atau pesan berantai baik itu berkaitan promo produk dagang tertentu, hingga jasa-jasa tertentu bahkan berbau perjudian dan asusila dapat masuk ke nomor seluler kita. Artinya privasi nomor-nomor seluler ini tak dijaga penyedia jasa telekomunikasi tersebut,” terang Hadi Suratman.

Dia menjelaskan UU ITE telah jelas pada Pasal 26, ayat 1 menyebutkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dan ayat 2 menyebutkan, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Artinya ada dugaan, pihak penyedia jasa telekomunikasi telah membuka rahasia pribadi seseorang tanpa terlebih dahulu meminta izin, selain daripada pelaku penyebar SMS-SMS “liar” tersebut.

“Nah jika melihat pada aturan ini penyedia jasa telekomunikasi seharusnya meminta izin dahulu kepada seseorang ataupun menginformasikan terlebih dahulu konten SMS baik itu broadcast atau pesan berantai maupun SMS promo bisnis maupun jasa lainnya yang masuk. Kan ada operatornya. Lain halnya jika broadcast itu pesan publik yang disampaikan pemerintah yang sifatnya imbauan atau peringatan seperti imbauan dari gugus tugas Covid-19. Artinya, jika penyedia jasa telekomunikasi tidak membentengi pesan-pesan tersebut, tentu secara hukum melanggar UU ITE pasal 26, dapat dikenai sanksi baik pidana bahkan dapat digugat perdata.”

Baca Juga :  Yolanda Pulanglah! Ayahmu Mencarimu

Sebab itu ia, meminta pesan-pesan singkat “liar” tersebut ini harus segera diakhiri penyedia jasa telekomunikasi. “Saya pribadi merasa repot dengan SMS Broadcast dan SMS yang tidak jelas tersebut. Setiap hari kita harus menghapus pesan singkat tersebut. Dan perlu diingat ini bukan hanya menyangkut persoalan perdata namun juga ada pidananya. Pidana tersebut tidak hanya personal, korprorasi juga bisa. Bagaimana jika penerima informasi menjadi korban dari SMS liar tersebut, apakah itu penipuan atau lainnya,” terangnya.

Dia menyebutkan, penyedia jasa telekomunikasi juga dapat dikategorikan ikut terlibat, dan bisa saja dijerat dengan Pasal 55 KUHP karena turut serta menyediakan fasilitas. Apalagi sekarang seluruh nomor jasa seluler itu ada data pribadinya. Itu bisa saja digunakan pelaku kejahatan yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat kejahatan.

Hadi Suratman menyambut baik, untuk mengaktifkan nomor seluler, harus registrasi data pribadi (identitas) pengguna. Ini baik, agar tak digunakan untuk tindakan kejahatan. Namun bagaimana jika data pribadi itu (termasuk nomor seluler) tersebar ke yang lain tanpa izin dan dibiarkan begitu saja oleh penyedia jasa telekomunikasi.

“Bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa tersebut?. ingat ada aturan yang melarang dan sanksi jika atas konten dan akses ilegal, baik itu kesusilaan, perjudian, penghinaan/ pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 UU ITE dan Pasal 30 terkait akses ilegal),” tutupnya. (pay)

Most Read

Bahas Pertambangan Emas Tanpa Ijin

Kukuh Sekda Sanggau

Kapal Penumpang Antar Pulau Beroperasi

CITA Perbaiki Jalan Desa Jago Bersatu

Artikel Terbaru

/