alexametrics
27.8 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

Regulasi Perizinan dalam berbisnis Hiu dan Pari di Indonesia

PONTIANAK – Dikutip dari website kkp.go.id,  perizinan dalam berbisnis hiu dan pari di Indonesia berkiblat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES. Hal tersebut diakibatkan karena beberapa dari jenis hiu dan pari merupakan jenis yang dilindungi secara nasional dan diatur dalam Appendiks CITES.

Dalam upaya menjaga kelestarian hiu dan pari di alam, KKP sebagai Management Authority (MA) CITES Jenis Ikan telah membuat beberapa peraturan sehingga dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat.

Sejak tahun 1999, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, di mana di dalamnya mengatur hanya pari gergaji yang merupakan jenis yang dilindungi secara penuh.

Dengan kata lain, jenis hiu dan pari lainnya masih dapat dimanfaatkan secara bebas. Ini merupakan peraturan perundangan pertama yang mengatur pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatur tata cara penanganan hiu tikus yang tertangkap (bycatch) melalui Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor PER.12/MEN/2012  tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Setelah itu dikeluarkan pula Keputusan Menteri Kepmen KP nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus)

Pada tahun 2014, KKP kembali mengeluarkan Kepmen Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta dan Permen KP Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcarinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari wilayah Indonesia ke luar negeri yang diperbaharui dengan Permen KP Nomor 5/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018.

Baca Juga :  Pulih dari COVID-19, Empat Ribu Anggota Gereja Donasikan Plasma

Tak hanya dalam lingkup nasional, pemanfaatan komoditas hiu dan pari juga diatur secara internasional. Salah satunya melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

CITES sendiri mengelompokkan pemanfaatan komoditas menjadi tiga apendiks yaitu Apendiks I untuk perlindungan penuh, Apendiks II untuk pembatasan dengan kuota, dan Apendiks III untuk pencatatan setiap pemanfaatan.

Pada tahun 2003, hiu paus dan hiu basking masuk dalam Apendiks II (perlindungan terbatas) CITES.  Pari gergaji masuk dalam apendiks I CITES sejak tahun 2007. Sementara itu hiu koboi, hiu martil, dan pari manta masuk dalam Apendiks II CITES sejak tahun 2014, dan yang paling update adalah hiu kejen, hiu tikus, dan pari mobula masuk dalam Apendiks II CITES sejak tahun 2016.

Baca Juga :  Kuliah Umum Perdana Magister Penjas IKIP PGRI Pontianak

Berdasarkan data BPSPL Pontianak pada Simposium Hiu dan Pari 2021, dari hasil olah data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 BPSPL Pontianak telah menerbitkan sebanyak 413 surat rekomendasi, total volume 349.391,16 kg dengan volume terbesar dari pintu pemeriksaan kota Tarakan sebesar 117.771,27 Kg dan volume terkecil dari pintu pemeriksaan Banjarmasin sebesar 84.203,5 kg.

Produk hiu pari yang diperdagangkan di wilayah BPSPL Pontianak ada sembilan produk yang didominasi oleh produk berupa daging segar dengan berat 243.419,20 kg. Jenis yang paling dominan adalah hiu ekor-spot atau hiu sorrah (Carcharhinus sorrah).  Selain daging segar, kemudian ada produk sirip kering sebanyak 56.282,16 kg dengan jenis yang banyak adalah pari kekeh (Rhynchobatus spp).

Untuk pasar domestik, produk hiu dan pari sebagian besar dikirim ke Jawa Timur dengan volume 173.227,83 Kg. Sementara untuk pasar luar negeri terbesar ke Malaysia dengan volume 25.264,58 kg.

Perkiraan nilai ekonomi perdagangan produk hiu dan pari sebesar Rp.130.444.026.300.  Nilai terbesar adalah produk sirip kering pari dari jenis yang telah masuk apendiks II CITES yaitu Rhynchobatus spp. Volumenya mencapai 52.968,41 kg dengan perkiraan harga Rp 2.200.000 per kg untuk sirip ukuran 40 cm. (arf)

PONTIANAK – Dikutip dari website kkp.go.id,  perizinan dalam berbisnis hiu dan pari di Indonesia berkiblat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES. Hal tersebut diakibatkan karena beberapa dari jenis hiu dan pari merupakan jenis yang dilindungi secara nasional dan diatur dalam Appendiks CITES.

Dalam upaya menjaga kelestarian hiu dan pari di alam, KKP sebagai Management Authority (MA) CITES Jenis Ikan telah membuat beberapa peraturan sehingga dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat.

Sejak tahun 1999, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, di mana di dalamnya mengatur hanya pari gergaji yang merupakan jenis yang dilindungi secara penuh.

Dengan kata lain, jenis hiu dan pari lainnya masih dapat dimanfaatkan secara bebas. Ini merupakan peraturan perundangan pertama yang mengatur pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatur tata cara penanganan hiu tikus yang tertangkap (bycatch) melalui Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor PER.12/MEN/2012  tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Setelah itu dikeluarkan pula Keputusan Menteri Kepmen KP nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus)

Pada tahun 2014, KKP kembali mengeluarkan Kepmen Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta dan Permen KP Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcarinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari wilayah Indonesia ke luar negeri yang diperbaharui dengan Permen KP Nomor 5/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018.

Baca Juga :  Pulih dari COVID-19, Empat Ribu Anggota Gereja Donasikan Plasma

Tak hanya dalam lingkup nasional, pemanfaatan komoditas hiu dan pari juga diatur secara internasional. Salah satunya melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

CITES sendiri mengelompokkan pemanfaatan komoditas menjadi tiga apendiks yaitu Apendiks I untuk perlindungan penuh, Apendiks II untuk pembatasan dengan kuota, dan Apendiks III untuk pencatatan setiap pemanfaatan.

Pada tahun 2003, hiu paus dan hiu basking masuk dalam Apendiks II (perlindungan terbatas) CITES.  Pari gergaji masuk dalam apendiks I CITES sejak tahun 2007. Sementara itu hiu koboi, hiu martil, dan pari manta masuk dalam Apendiks II CITES sejak tahun 2014, dan yang paling update adalah hiu kejen, hiu tikus, dan pari mobula masuk dalam Apendiks II CITES sejak tahun 2016.

Baca Juga :  Di Balik Liputan ‘Sirip Terhidang, Hiu Menghilang’

Berdasarkan data BPSPL Pontianak pada Simposium Hiu dan Pari 2021, dari hasil olah data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 BPSPL Pontianak telah menerbitkan sebanyak 413 surat rekomendasi, total volume 349.391,16 kg dengan volume terbesar dari pintu pemeriksaan kota Tarakan sebesar 117.771,27 Kg dan volume terkecil dari pintu pemeriksaan Banjarmasin sebesar 84.203,5 kg.

Produk hiu pari yang diperdagangkan di wilayah BPSPL Pontianak ada sembilan produk yang didominasi oleh produk berupa daging segar dengan berat 243.419,20 kg. Jenis yang paling dominan adalah hiu ekor-spot atau hiu sorrah (Carcharhinus sorrah).  Selain daging segar, kemudian ada produk sirip kering sebanyak 56.282,16 kg dengan jenis yang banyak adalah pari kekeh (Rhynchobatus spp).

Untuk pasar domestik, produk hiu dan pari sebagian besar dikirim ke Jawa Timur dengan volume 173.227,83 Kg. Sementara untuk pasar luar negeri terbesar ke Malaysia dengan volume 25.264,58 kg.

Perkiraan nilai ekonomi perdagangan produk hiu dan pari sebesar Rp.130.444.026.300.  Nilai terbesar adalah produk sirip kering pari dari jenis yang telah masuk apendiks II CITES yaitu Rhynchobatus spp. Volumenya mencapai 52.968,41 kg dengan perkiraan harga Rp 2.200.000 per kg untuk sirip ukuran 40 cm. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/