alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Kawal Penolakan UU Ciptaker dan Kritik Pemerintahan Jokowi

Mahasiswa Ampera Segel DPRD

PONTIANAK – Ratusan demonstran yang tergabung dalam aliansi mahasiswa untuk Amanat Penderitan Rakyat (Ampera) Kalimantan Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan, di Jalan Ahmad Yani, tepat di depan gerbang masuk Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (20/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Unjuk rasa yang dilakukan kali ini merupakan kali kedua, setelah aksi serupa pada Sabtu (17/10) lalu, di sekitar Tugu Digulist. Sama dengan sebelumnya, aksi kedua ini melanjutkan suara mereka dalam mengawal penolakan terhadap Omnibus Law. UU sapu jagat tersebut dikecam karena dinilai tak berpihak pada keadilan masyarakat.

Selain itu, aksi tersebut dilakukan dalam rangka mengevaluasi pemerintahan Presiden Jokowi yang genap berusia satu tahun. Berbagai atribut, seperti bendera hingga tulisan-tulisan berisikan tentang penolakan terhadap Omnibus Law serta kritik terhadap pemerintahan Jokowi turut menghiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi di Kota Pontianak tersebut.

Bahkan, melalui aksi ini, aliansi mahasiswa Ampera Kalbar memasang spanduk tanda bahwa mereka menyegel Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Spanduk besar itu menutupi papan nama Gedung DPRD Provinsi Kalbar dengan tulisan, “Perhatian ! Sarang Partai Ini di Segel!

Berbagai orasi yang menyinggung mengenai ketidakpuasan mereka terkait isi dari UU Ciptaker serta kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terus dilantunkan oleh peserta aksi.

Kendati demikian, aksi tetap berlangsung damai, aman, dan kondusif. Bahkan, sekitar pukul 15.15 WIB, para demonstran sempat menghentikan sejenak aksi unjuk rasa untuk melaksanakan ibadah salat asar di tempat aksi terjadi.

Setelah selesai salat, aksi dilanjutkan dengan penyampaian orasi-orasi dengan tujuan menyinggung pihak DPRD Provinsi Kalbar yang saat itu tak mau menemui mereka.

Akhirnya, sekitar pukul 15.48 WIB, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar didampingi beberapa anggotanya keluar guna menemui massa yang melangsungkan aksi.

Sayangnya, tak ada dialog yang terjadi ketika anggota DPRD Kalbar itu turun untuk menemui massa aksi. Soalnya, mereka hanya berdiri di balik pagar dan di belakang aparat yang berjaga. Sekitar pukul 17.00 WIB, tiga anggota DPRD Provinsi Kalbar tersebut pergi meninggalkan lokasi aksi.

Baca Juga :  Melayani 100 Tabung tiap Hari

Aksi sempat dihentikan sekitar pukul 17.48 WIB. Waktu tersebut digunakan oleh peserta unjuk rasa dan beberapa pihak kepolisian untuk melaksanakan ibadah salat maghrib di tempat yang sama. Unjuk rasa berlanjut hingga malam hari, dengan menghidupkan lilin secara massal oleh peserta aksi dengan diiringi orasi-orasi dari satu persatu massa aksi yang hadir.

Saat diwawancarai, Koordinator Aliansi Mahasiswa Ampera Kalbar, Muhammad Ulil Azmi mengatakan aksi ini dalam rangka mengawal serta menindaklanjuti penolakan dari pengesahan Omnibus Law serta merefleksikan satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurutnya, selama setahun kepemimpinan Jokowi, masih banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat di Kalbar.

“Kita sudah satukan suara untuk membuat tagline bertajuk Satu Tahun Kalbar Dirugikan. Di satu sisi, kita di sini tetap berkomitmen untuk terus mengawal penolakan terhadap Omnibus Law seperti yang sudah kita suarakan sebelumnya,” ungkap dia.

Terkait penolakan terhadap Omnibus Law sendiri, ia mengatakan pihaknya mengecam berbagai isi dari pasal-pasal karet yang berisikan tentang ketenagakerjaan, dampak lingkungan, dan lain-lain yang dapat merugikan sekaligus mematikan keadilan masyarakat, khususnya kaum tani.

Pihaknya juga menyuarakan bahwa sampai saat ini pemerintahan Presiden Jokowi di periode

kedua ini belum mampu mengakomodir kepentingan Kalbar. “Kenapa? Karena sampai saat ini sumber daya alam di Kalbar terus digerus. Sedangkan untuk pembangunan manusianya sangat minim. Sangat jarang pemberdayaan manusia dari tanah Kalbar ini dipergunakan di pemerintahan pusat,” tuturnya.

Terkait spanduk bertuliskan penyegelan, Azmi mengatakan bahwa pihaknya memang telah menyiapkan spanduk bertuliskan sarang partai disegel. “Spanduk ini memang sudah kita persiapkan sejak awal. Karena kami menilai bahwa peran DPRD yang seharusnya menjadi legislatornya rakyat, sampai saat ini tidak mampu berbuat apa-apa. Malah sebaliknya, para anggota DPRD ini seperti menjadi corongnya partai,” terangnya.

Hal ini yang membuat pihaknya sudah tak percaya lagi dengan DPRD. “Banyak hal yang bisa kita buktikan, seperti banyaknya anggota DPRD yang hanya meneruskan aspirasi tanpa menunjukkan sikap yang betul-betul menggemakan suara kebatinan rakyat,” tambahnya.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa aksi yang dilakukan ini adalah aksi damai tanpa ditunggangi oleh pihak manapun.

Baca Juga :  Puluhan Warga di Menjalin Terjaring Razia Masker

“Ini bukan gerakan yang dilakukan demi kepentingan partisan dan imparsial, melainkan untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota dewan yang tak ingin bertemu peserta aksi. Padahal, saat itu setidaknya ia melihat ada beberapa anggota dewan yang keluar dan berdiri di balik perlindungan aparat kepolisian.

“Kami sangat sayangkan. Padahal di sini yang kita harapkan dari mereka (DPRD) hanyalah untuk mengetahui bagaimana mereka menyikapi situasi saat ini. Kita ingin tahu apakah sikap mereka itu menolak atau mendukung,” jelasnya

“Kalau mereka mendukung (Omnibus Law), berarti semakin jelas bahwa mereka bergerak hanya untuk representasi partai. Sebaliknya, apabila mereka menolak berarti mereka mendukung suara kebatinan rakyat. Hanya ini yang kami minta. Karena sebelumnya kita sudah meminta sikap dari Gubernur, dan sekarang ini kami meminta sikap dari mereka yang katanya sebagai perwakilan rakyat,” timpalnya.

Lebih jauh, ia pun memastikan gerakan-gerakan aksi serupa tak akan berhenti dan akan terus digulirkan hingga tujuan awal mereka terkait penolakan Omnibus Law benar-benar dicabut oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden.

”Di sini kita tegaskan kita tetap berdiri kokoh untuk menolak Omnibus Law dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perppu tentang pembatalan UU Cipta Kerja ini. Karena kami melihat, apabila dilakukan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (Judicial Review), sepertinya tidak relevan saat ini. Terlebih, baru-baru ini diketahui Undang-undang MK baru saja direvisi dan kami rasa ada beberapa poin yang tidak tepat di perubahan tersebut,” pungkasnya.

Dari pantauan Pontianak Post di lokasi unjuk rasa, aksi demonstrasi sempat memanas lantaran pihak mahasiswa hendak melakukan aksi bakar-bakar sampah di depan gerbang masuk DPRD Provinsi Kalbar. Aksi tersebut dicegah oleh aparat keamanan yang berjaga dan sempat terjadi cekcok. Namun, pada akhirnya dilakukan pembicaraan di antara kedua pihak dan rencana bakar-bakaran batal. Aksi kemudian dilanjutkan sebagaimana mestinya. Sampai sekitar pukul 19.30 WIB aksi unjuk rasa baru selesai dan peserta aksi bubar secara kondusif. (sig)

Mahasiswa Ampera Segel DPRD

PONTIANAK – Ratusan demonstran yang tergabung dalam aliansi mahasiswa untuk Amanat Penderitan Rakyat (Ampera) Kalimantan Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan, di Jalan Ahmad Yani, tepat di depan gerbang masuk Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (20/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Unjuk rasa yang dilakukan kali ini merupakan kali kedua, setelah aksi serupa pada Sabtu (17/10) lalu, di sekitar Tugu Digulist. Sama dengan sebelumnya, aksi kedua ini melanjutkan suara mereka dalam mengawal penolakan terhadap Omnibus Law. UU sapu jagat tersebut dikecam karena dinilai tak berpihak pada keadilan masyarakat.

Selain itu, aksi tersebut dilakukan dalam rangka mengevaluasi pemerintahan Presiden Jokowi yang genap berusia satu tahun. Berbagai atribut, seperti bendera hingga tulisan-tulisan berisikan tentang penolakan terhadap Omnibus Law serta kritik terhadap pemerintahan Jokowi turut menghiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi di Kota Pontianak tersebut.

Bahkan, melalui aksi ini, aliansi mahasiswa Ampera Kalbar memasang spanduk tanda bahwa mereka menyegel Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Spanduk besar itu menutupi papan nama Gedung DPRD Provinsi Kalbar dengan tulisan, “Perhatian ! Sarang Partai Ini di Segel!

Berbagai orasi yang menyinggung mengenai ketidakpuasan mereka terkait isi dari UU Ciptaker serta kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terus dilantunkan oleh peserta aksi.

Kendati demikian, aksi tetap berlangsung damai, aman, dan kondusif. Bahkan, sekitar pukul 15.15 WIB, para demonstran sempat menghentikan sejenak aksi unjuk rasa untuk melaksanakan ibadah salat asar di tempat aksi terjadi.

Setelah selesai salat, aksi dilanjutkan dengan penyampaian orasi-orasi dengan tujuan menyinggung pihak DPRD Provinsi Kalbar yang saat itu tak mau menemui mereka.

Akhirnya, sekitar pukul 15.48 WIB, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar didampingi beberapa anggotanya keluar guna menemui massa yang melangsungkan aksi.

Sayangnya, tak ada dialog yang terjadi ketika anggota DPRD Kalbar itu turun untuk menemui massa aksi. Soalnya, mereka hanya berdiri di balik pagar dan di belakang aparat yang berjaga. Sekitar pukul 17.00 WIB, tiga anggota DPRD Provinsi Kalbar tersebut pergi meninggalkan lokasi aksi.

Baca Juga :  Temui Konsul Malaysia, Kadin Kalbar Dorong Pemulihan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Aksi sempat dihentikan sekitar pukul 17.48 WIB. Waktu tersebut digunakan oleh peserta unjuk rasa dan beberapa pihak kepolisian untuk melaksanakan ibadah salat maghrib di tempat yang sama. Unjuk rasa berlanjut hingga malam hari, dengan menghidupkan lilin secara massal oleh peserta aksi dengan diiringi orasi-orasi dari satu persatu massa aksi yang hadir.

Saat diwawancarai, Koordinator Aliansi Mahasiswa Ampera Kalbar, Muhammad Ulil Azmi mengatakan aksi ini dalam rangka mengawal serta menindaklanjuti penolakan dari pengesahan Omnibus Law serta merefleksikan satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurutnya, selama setahun kepemimpinan Jokowi, masih banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat di Kalbar.

“Kita sudah satukan suara untuk membuat tagline bertajuk Satu Tahun Kalbar Dirugikan. Di satu sisi, kita di sini tetap berkomitmen untuk terus mengawal penolakan terhadap Omnibus Law seperti yang sudah kita suarakan sebelumnya,” ungkap dia.

Terkait penolakan terhadap Omnibus Law sendiri, ia mengatakan pihaknya mengecam berbagai isi dari pasal-pasal karet yang berisikan tentang ketenagakerjaan, dampak lingkungan, dan lain-lain yang dapat merugikan sekaligus mematikan keadilan masyarakat, khususnya kaum tani.

Pihaknya juga menyuarakan bahwa sampai saat ini pemerintahan Presiden Jokowi di periode

kedua ini belum mampu mengakomodir kepentingan Kalbar. “Kenapa? Karena sampai saat ini sumber daya alam di Kalbar terus digerus. Sedangkan untuk pembangunan manusianya sangat minim. Sangat jarang pemberdayaan manusia dari tanah Kalbar ini dipergunakan di pemerintahan pusat,” tuturnya.

Terkait spanduk bertuliskan penyegelan, Azmi mengatakan bahwa pihaknya memang telah menyiapkan spanduk bertuliskan sarang partai disegel. “Spanduk ini memang sudah kita persiapkan sejak awal. Karena kami menilai bahwa peran DPRD yang seharusnya menjadi legislatornya rakyat, sampai saat ini tidak mampu berbuat apa-apa. Malah sebaliknya, para anggota DPRD ini seperti menjadi corongnya partai,” terangnya.

Hal ini yang membuat pihaknya sudah tak percaya lagi dengan DPRD. “Banyak hal yang bisa kita buktikan, seperti banyaknya anggota DPRD yang hanya meneruskan aspirasi tanpa menunjukkan sikap yang betul-betul menggemakan suara kebatinan rakyat,” tambahnya.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa aksi yang dilakukan ini adalah aksi damai tanpa ditunggangi oleh pihak manapun.

Baca Juga :  Ini Bukan Beradab Lagi, Sudah Biadab

“Ini bukan gerakan yang dilakukan demi kepentingan partisan dan imparsial, melainkan untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota dewan yang tak ingin bertemu peserta aksi. Padahal, saat itu setidaknya ia melihat ada beberapa anggota dewan yang keluar dan berdiri di balik perlindungan aparat kepolisian.

“Kami sangat sayangkan. Padahal di sini yang kita harapkan dari mereka (DPRD) hanyalah untuk mengetahui bagaimana mereka menyikapi situasi saat ini. Kita ingin tahu apakah sikap mereka itu menolak atau mendukung,” jelasnya

“Kalau mereka mendukung (Omnibus Law), berarti semakin jelas bahwa mereka bergerak hanya untuk representasi partai. Sebaliknya, apabila mereka menolak berarti mereka mendukung suara kebatinan rakyat. Hanya ini yang kami minta. Karena sebelumnya kita sudah meminta sikap dari Gubernur, dan sekarang ini kami meminta sikap dari mereka yang katanya sebagai perwakilan rakyat,” timpalnya.

Lebih jauh, ia pun memastikan gerakan-gerakan aksi serupa tak akan berhenti dan akan terus digulirkan hingga tujuan awal mereka terkait penolakan Omnibus Law benar-benar dicabut oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden.

”Di sini kita tegaskan kita tetap berdiri kokoh untuk menolak Omnibus Law dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perppu tentang pembatalan UU Cipta Kerja ini. Karena kami melihat, apabila dilakukan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (Judicial Review), sepertinya tidak relevan saat ini. Terlebih, baru-baru ini diketahui Undang-undang MK baru saja direvisi dan kami rasa ada beberapa poin yang tidak tepat di perubahan tersebut,” pungkasnya.

Dari pantauan Pontianak Post di lokasi unjuk rasa, aksi demonstrasi sempat memanas lantaran pihak mahasiswa hendak melakukan aksi bakar-bakar sampah di depan gerbang masuk DPRD Provinsi Kalbar. Aksi tersebut dicegah oleh aparat keamanan yang berjaga dan sempat terjadi cekcok. Namun, pada akhirnya dilakukan pembicaraan di antara kedua pihak dan rencana bakar-bakaran batal. Aksi kemudian dilanjutkan sebagaimana mestinya. Sampai sekitar pukul 19.30 WIB aksi unjuk rasa baru selesai dan peserta aksi bubar secara kondusif. (sig)

Most Read

Artikel Terbaru

/