alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Fakta Baru PT SRD, Bukan Pinjol Melainkan Penagih Utang

PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimatan Barat menemukan fakta baru dalam penyelidikan PT. Sumber Rejeki Digital (SRD) yang ditengarai sebagai tempat praktik pinjaman online (pinjol) ilegal di Kota Pontianak.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menjelaskan, ternyata PT SRD tidak menyelenggarakan pinjol. Mereka lebih fokus melaksanakan Desk Collection (Descoll) atau jasa penagihan menyerupai debt collector. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah karyawan yang ditahan,

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka bergerak sebagai jasa desk collection. Desk collection itu hampir sama seperti debt collector,” ungkapnya, kemarin.

Tugas mereka yakni melakukan penagihan terhadap nasabah yang bekerja sama atau melakukan peminjaman melalui 14 aplikasi pinjol yang posisinya tidak berada di Pontianak.

“Setelah  ditelusuri, ternyata 14 aplikasi pinjaman online ini memang tidak memiliki izin yang sah, minimal memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelas Donny.

Jumlah karyawan perusahaan ini sebanyak 65 orang, namun yang berhasil diamankan baru 14 orang dengan berbagai posisi masing-masing.  Sebelum bekerja, mereka diberi akses berupa username dan password yang digunakan untuk melihat data-data nasabah.

Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Bagian HRD dan asiten HRD, misalnya,  mereka bertugas melakukan perekrutan karyawan. Kapten bertugas melakukan pengawasan terhadap desk collection. Sedangkan bagian  desk collection  tugasnya melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran.

Baca Juga :  Kantor Pinjol di Pontianak Digerebek, Putaran Uang Mencapai Rp 3,25 Miliar

Menurut Donny, ada beberapa cara mereka melakukan penagihan terhadap nasabahnya. Pertama adalah reminder 2 (mengingatkan nasabah tahap 1), yaitu melakukan penagihan dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan template WhatsApp yang isinya hanya mengingatkan.

Kedua, Reminder 1 (mengingatkan nasabah tahap 2), yaitu menghubungi nasabah dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan template WhatsApp yang isinya penekanan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.

Ketiga, S0 (jatuh tempo), yaitu menghubungi nasabah dengan menelepon langsung dan mengirimkan pesan yang sifatnya lebih mengarah kepada ancaman seperti mengirimkan foto KTP dan selfie. Bahkan sampai memaki dan mengancam agar nasabah menjadi malu dan kemudian melakukan pembayaran.

“Kami tidak menenukan ada perusahaan pinjol di Pontianak tetapi hanya badan hukum yang bergerak sebagai desk collection,” terangnya.

Donny menyebutkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan gelar perkara karena baru pertama menangani kasus seperti ini. Setelah dikaji, ternyata versi hukumnya terjerat pasal pidana.

Jika terbukti, kata Donny, pelaku akan dijerat dengan pasal 45B juncto (Jo) pasal 29 dan/atau pasal 48 Ayat 2 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.

Baca Juga :  Kembali Dibuka, Pengunjung GOR Patih Gumantar Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

“Ada ancaman pidananya maka itu yang kita pedomani untuk ditindaklanjuti. Sebelum sampai ke sana, kita perlu beberapa keterangan para ahli sambil kita coba telusuri,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Polda masih butuh waktu untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya, misalnya terkait peranan masing-masing orang. Untuk penegakan hukum, pihaknya akan mendengarkan keterangan saksi ahli untuk menguatkan.

“Pastinya ini tetap akan tindaklanjuti walaupun bukan pinjaman online tanpa izin, tapi ini desk collection  untuk melakukan penagihan utang terhadap nasabah yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kadang sampai mempermalukan para nasabah,” pungkasnya.

 Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar menggerebek sebuah rumah yang digunakan sebagai kantor PT. SRD. Perusahaan tersebut sempat diduga sebagai kantor pinjol illegal.

 Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 14 orang karyawan dan sejumlah barang bukti seperti CPU komputer, laptop, Hp dan dokumen. (arf)

PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimatan Barat menemukan fakta baru dalam penyelidikan PT. Sumber Rejeki Digital (SRD) yang ditengarai sebagai tempat praktik pinjaman online (pinjol) ilegal di Kota Pontianak.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menjelaskan, ternyata PT SRD tidak menyelenggarakan pinjol. Mereka lebih fokus melaksanakan Desk Collection (Descoll) atau jasa penagihan menyerupai debt collector. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah karyawan yang ditahan,

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka bergerak sebagai jasa desk collection. Desk collection itu hampir sama seperti debt collector,” ungkapnya, kemarin.

Tugas mereka yakni melakukan penagihan terhadap nasabah yang bekerja sama atau melakukan peminjaman melalui 14 aplikasi pinjol yang posisinya tidak berada di Pontianak.

“Setelah  ditelusuri, ternyata 14 aplikasi pinjaman online ini memang tidak memiliki izin yang sah, minimal memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelas Donny.

Jumlah karyawan perusahaan ini sebanyak 65 orang, namun yang berhasil diamankan baru 14 orang dengan berbagai posisi masing-masing.  Sebelum bekerja, mereka diberi akses berupa username dan password yang digunakan untuk melihat data-data nasabah.

Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Bagian HRD dan asiten HRD, misalnya,  mereka bertugas melakukan perekrutan karyawan. Kapten bertugas melakukan pengawasan terhadap desk collection. Sedangkan bagian  desk collection  tugasnya melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Sembuh di Landak Bertambah Menjadi 17 Orang

Menurut Donny, ada beberapa cara mereka melakukan penagihan terhadap nasabahnya. Pertama adalah reminder 2 (mengingatkan nasabah tahap 1), yaitu melakukan penagihan dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan template WhatsApp yang isinya hanya mengingatkan.

Kedua, Reminder 1 (mengingatkan nasabah tahap 2), yaitu menghubungi nasabah dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan template WhatsApp yang isinya penekanan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.

Ketiga, S0 (jatuh tempo), yaitu menghubungi nasabah dengan menelepon langsung dan mengirimkan pesan yang sifatnya lebih mengarah kepada ancaman seperti mengirimkan foto KTP dan selfie. Bahkan sampai memaki dan mengancam agar nasabah menjadi malu dan kemudian melakukan pembayaran.

“Kami tidak menenukan ada perusahaan pinjol di Pontianak tetapi hanya badan hukum yang bergerak sebagai desk collection,” terangnya.

Donny menyebutkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan gelar perkara karena baru pertama menangani kasus seperti ini. Setelah dikaji, ternyata versi hukumnya terjerat pasal pidana.

Jika terbukti, kata Donny, pelaku akan dijerat dengan pasal 45B juncto (Jo) pasal 29 dan/atau pasal 48 Ayat 2 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.

Baca Juga :  Penipuan Pinjol Traveloka Terbongkar

“Ada ancaman pidananya maka itu yang kita pedomani untuk ditindaklanjuti. Sebelum sampai ke sana, kita perlu beberapa keterangan para ahli sambil kita coba telusuri,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Polda masih butuh waktu untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya, misalnya terkait peranan masing-masing orang. Untuk penegakan hukum, pihaknya akan mendengarkan keterangan saksi ahli untuk menguatkan.

“Pastinya ini tetap akan tindaklanjuti walaupun bukan pinjaman online tanpa izin, tapi ini desk collection  untuk melakukan penagihan utang terhadap nasabah yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kadang sampai mempermalukan para nasabah,” pungkasnya.

 Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar menggerebek sebuah rumah yang digunakan sebagai kantor PT. SRD. Perusahaan tersebut sempat diduga sebagai kantor pinjol illegal.

 Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 14 orang karyawan dan sejumlah barang bukti seperti CPU komputer, laptop, Hp dan dokumen. (arf)

Most Read

Bantu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Lulusan SMK Menganggur

Artikel Terbaru

/