alexametrics
30 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Kak Seto Lapor Mabes Polri

Kasus Budak Seks Oknum Kades

PONTIANAK – Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum kepala desa di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, terhadap seorang anak menjadi sorotan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto.

Kak Seto mengatakan, dirinya telah menerima laporan kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dari dengan terlapor oknum kepala desa. Yang mana kasus tersebut telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian, pada Maret 2019 lalu.

Kak Seto menyatakan, dari informasi yang dirinya terima, jika proses hukum kasus tersebut terhenti setelah pelaku merayu dan mengancam keselamatan korban dan keluarga besarnya agar mencabut laporan.

“Kami sangat prihatin dengan melihat kasus ini,” kata Kak Seto, kemarin, ketika dihubungi Pontianak Post.

Kak Seto menyatakan, pihaknya mendorong kepolisian khususnya Polda Kalbar untukĀ  melanjutkan proses hukum atas kasus pencabulan dan atau persetubuhan tersebut. “Saya berharap kasus ini betul-betul dikawal agar proses hukumnya terus berjalan,” ucapnya.

Kak Seto menyatakan, pihaknya akan mencoba untuk berdialog dengan Kapolda Kalbar maupun wakilnya dan akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk dapat ikut mengawal penanganan kasus tersebut. Sehingga dengan penegakan hukum itu, Kalimantan Barat dapat menjadi daerah layak anak, karena berbagai kasus kekerasan terhadap anak betul-betul ditindaklanjuti proses hukumnya.

“Saya mohon media untuk ikut mengawal kasus ini. Kami juga akan serius menangani masalah ini bersama aktivis-aktivis anak yang ada di Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang perempuan dari salah satu kabupaten tengah berjuang mencari keadilan. Ia menjadi korban persetubuhan sejak usia 15 tahun pada 2016, namun hingga saat ini pelaku tidak kunjung ditangkap.

Miris pelaku persetubuhan itu diduga adalah oknum kepala desa. Korban disetubuhi hingga hamil dan melahirkan. Namun bayi tersebut meninggal di hari kedua setelah dilahirkan. Kini korban mencari keadilan dengan mengadukan nasibnya ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, pada Minggu 13 Desember lalu.

Korban mengatakan, ia disetubuhi sejak 2016 lalu oleh oknum kepala desa. Saat itu usianya masih 15 tahun sembilan bulan. Tindakan persetubuhan itu terjadi di kebun karet belakang rumah.

Korban menuturkan, pelaku mengancamnya agar tidak bercerita kepada orang lain mengenai peristiwa itu. Jika sampai ada yang mengetahui, maka orangtua dan keluarga besar akan dihabisi.

Korban mengatakan, karena takut ia tidak berani menolak hingga persetubuhan itu terjadi. Hingga perbuatan itu dilakukan lebih dari lima kali. “Setelah di kebun karet, perbuatan itu dilakukan lagi di pondok, rumah, samping rumah ibadah, saya pindah ke daerah lain juga masih disetubuhi,” ungkap korban.

Korban menerangkan, setiap kali menolak permintaan pelaku, ia selalu diancam. Jika tidak melayaninya adiknya akan menjadi sasaran. Perbuatan itu terus dilakukan, hingga Mei 2018 ia hamil.

Baca Juga :  Pemprov Lelang Aset untuk Pembiayaan Kapuas III

Korban menuturkan, karena hamil ia lalu memberi tahu pelaku. Tetapi dia (pelaku) tidak mau bertanggungjawab, malah meminta untuk mencari laki-laki lain atau menikah dengan anak buahnya.

“Bahkan saat hamil, saya masih diminta pelaku untuk melayaninya. Perbuatan itu tiga kali dilakukan pelaku,” ungkap korban.

Bahkan, lanjut korban, ketika hadir di acara ulang tahun adik, pelaku yang sebelumnya sudah tidak bisa dihubungi, pada pertemuan itu meminta dirinya untuk melayaninya lagi.

“Saat itu pelaku minta agar anak dalam kandungan saya digugurkan. Bahkan ia datang ke rumah membawakan obat dengan minuman soda, memaksa saya meminumnya. Saya dipaksa minum ibat dan air soda selama satu bulan. Bahkan saya hampir kelebihan dosis karena menalan lima pil obat dicampur air soda. Bahkan saya disuruh makan nanas bakar dicampur kapur sirih, tetapi upaya pelaku tetap tidak membuahkan hasil,” kata korban.

Korban menerangkan, pada 29 September, pelaku memintanya untuk meninggalkan tempatnya tinggal. Di tempat pelarian ia mengalami pendarahan akibat upaya aborsi yang terus dilakukan pekaku.

Pada 27 Oktober 2018, lanjut korban, di usia kandungan baru enam bulan, ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Tetapi bayi terus meninggal pada keesokan harinya.

“Selama tiga hari saya menangis, tidak bisa tidur, rasanya ingin mati. Saya bahkan berniat bunuh diri. Melihat kondisi itu, pada 31 Oktober oleh kakak saya diminta untuk pulang ke rumah orangtua di kampung,” cerita korban.

Korban mengatakan, ketika berada di rumah, ia merasa ketakutan karena pelaku sering datang meski tidak sampai masuk ke rumah. “Saya depresi,” tutur korban.

Korban menerangkan, karena orangtua sudah tidak tahan melihat keadaan dirinya, dilakukanlah pertemuan keluarga besar untuk mencari solusi. Dari pertemuan itu, ia diminta untuk meninggalkan kampung dan kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Korban menuturkan, setelah berkonsultasi, pada 18 Maret 2019 kasus tersebut dilaporkan ke Polda Kalbar. Dalam perjalan laporan itu, berbagai intimidasi dilakukan pelaku dengan maksud agar laporan itu dicabut.

“Dengan berbagai pertimbangan untuk keselamata keluarga besar, pada Oktober 2019 laporan itu dicabut dan pelaku berjanji akan memberi tali asih sebesar Rp500 juta. Dan saat itu pelaku hanya memberikan uang biaya penguburan anak.

“Saya sudah kehilangan segalanya, keperawanan, anak dan martabat. Saya dan keluarga besar harus menanggung penghinaan. Dengan segala kerendahan hati saya meminta kebenaran diungkap. Dua tahun enam bulan, saya dijadikan budak seks oleh oknum kepala desa,” tutur korban.

Baca Juga :  Dicabuli Ayah Kandung Hingga Hamil

Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalbar, Nani Wirdayani, membenarkan, jika pihaknya telah menerima pengaduan dari keluarga dan atas kasus persetubuhan terhadap anak.

Nani menerangkan, kasus tersebut terjadi ketika korban berusia 15 tahun sembilan bulan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah berusia 20 tahun. Nani mengatakan, korban mengaku jika dirinya disetubuhi oleh oknum kepala desa. Dan persetubuhan itu terjadi lebih dari dua tahun lamanya. “Pengaduan ini akan kami dalami dan akan dikoordinasikan dengan Polda Kalbar,” kata Nani, Senin (14/12).

Nani menerangkan, masih dari keterangan korban, ia disetubuhi berulang kali hingga hamil. Dan melahirkan diusia kandungan enam bulan, namun bayi tersebut meninggal sehari setelah dilahirkan.

Nani mengungkapkan, korban dan keluarganya merasa diintimidasi, lalu setelah berkonsultasi dengan keluarga besar kasus itu pun dilaporkan ke Polda Kalbar pada Maret 2020 lalu.

“Ketika proses hukum sedang berjalan, ternyata ada pihak-pihak yang meminta korban untuk mencabut laporan. Dengan kondisi tertekan, korban mencabut laporan,” ungkap Nani.

Nani menyatakan, ketika ada tawar menawar antara pelaku dan korban, tetapi sampai saat ini korban belum menerima apa yang dijanjikan.

“Korban mengatakan pelaku ada mengirim uang, tetapi nilainya seperempat dari yang dijanjikan,” ungkapnya.

Nani menegaskan, sesuai dengan undang undang perlindungan anak tidak ada kata damai pada kasus persetubuhan terhadap anak. Harusnya pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum.

Nani menyatakan, menanggapi pengaduan korban, maka pihaknya telah mengambil langkah perlindungan. Yakni memberikan perlindungan khusus kepada korban dan akan berkoordinasi dengan kepolisian.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalbar, R Hoesnan, mengatakan, perdamaian dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi hal itu tidak menggugurkan perbuatan melanggar hukum.

Hoesnan menegaskan, adapun kesepakatan damai antara pelaku dan korban dan pencabutan laporan tidaklah berpengaruh pada proses hukum. “Polisi harus tetap menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya,” kata Hoesnan.

Hoesnan menyatakan, kasus persetubuhan yang dialami korban murni pidana bukan delik aduan, yang ketika berdamai menggugurkan pidananya.

“Kesepakatan damai itu bukti, bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan kasus ini,” tegas Hoesnan. Hoesnan meminta agar polisi tetap melanjutkan proses hukum persetubuhan anak tersebut.

Terkait adanya intimidasi, Hoesnan menambahkan, penegak hukum harus menjamin keselamatan masyarakat. Dan menangkap pelaku-pelaku yang melakukan intimidasi.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, mengatakan, coba cek ke korbannya, sepertinya korban mencabut laporannya. Ketika disinggung soal kasus tersebut adalah pidana murni, Donny menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada korban. “Coba cek ke korban, sepertinya korban mencabut laporannya,” kata Donny. (adg)

Kasus Budak Seks Oknum Kades

PONTIANAK – Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum kepala desa di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, terhadap seorang anak menjadi sorotan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto.

Kak Seto mengatakan, dirinya telah menerima laporan kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dari dengan terlapor oknum kepala desa. Yang mana kasus tersebut telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian, pada Maret 2019 lalu.

Kak Seto menyatakan, dari informasi yang dirinya terima, jika proses hukum kasus tersebut terhenti setelah pelaku merayu dan mengancam keselamatan korban dan keluarga besarnya agar mencabut laporan.

“Kami sangat prihatin dengan melihat kasus ini,” kata Kak Seto, kemarin, ketika dihubungi Pontianak Post.

Kak Seto menyatakan, pihaknya mendorong kepolisian khususnya Polda Kalbar untukĀ  melanjutkan proses hukum atas kasus pencabulan dan atau persetubuhan tersebut. “Saya berharap kasus ini betul-betul dikawal agar proses hukumnya terus berjalan,” ucapnya.

Kak Seto menyatakan, pihaknya akan mencoba untuk berdialog dengan Kapolda Kalbar maupun wakilnya dan akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk dapat ikut mengawal penanganan kasus tersebut. Sehingga dengan penegakan hukum itu, Kalimantan Barat dapat menjadi daerah layak anak, karena berbagai kasus kekerasan terhadap anak betul-betul ditindaklanjuti proses hukumnya.

“Saya mohon media untuk ikut mengawal kasus ini. Kami juga akan serius menangani masalah ini bersama aktivis-aktivis anak yang ada di Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang perempuan dari salah satu kabupaten tengah berjuang mencari keadilan. Ia menjadi korban persetubuhan sejak usia 15 tahun pada 2016, namun hingga saat ini pelaku tidak kunjung ditangkap.

Miris pelaku persetubuhan itu diduga adalah oknum kepala desa. Korban disetubuhi hingga hamil dan melahirkan. Namun bayi tersebut meninggal di hari kedua setelah dilahirkan. Kini korban mencari keadilan dengan mengadukan nasibnya ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, pada Minggu 13 Desember lalu.

Korban mengatakan, ia disetubuhi sejak 2016 lalu oleh oknum kepala desa. Saat itu usianya masih 15 tahun sembilan bulan. Tindakan persetubuhan itu terjadi di kebun karet belakang rumah.

Korban menuturkan, pelaku mengancamnya agar tidak bercerita kepada orang lain mengenai peristiwa itu. Jika sampai ada yang mengetahui, maka orangtua dan keluarga besar akan dihabisi.

Korban mengatakan, karena takut ia tidak berani menolak hingga persetubuhan itu terjadi. Hingga perbuatan itu dilakukan lebih dari lima kali. “Setelah di kebun karet, perbuatan itu dilakukan lagi di pondok, rumah, samping rumah ibadah, saya pindah ke daerah lain juga masih disetubuhi,” ungkap korban.

Korban menerangkan, setiap kali menolak permintaan pelaku, ia selalu diancam. Jika tidak melayaninya adiknya akan menjadi sasaran. Perbuatan itu terus dilakukan, hingga Mei 2018 ia hamil.

Baca Juga :  Jamin Hak Pelajar Korban Pencabulan, Disdikbud Tinjau Ulang Legalitas Sanggar Milik Pelaku

Korban menuturkan, karena hamil ia lalu memberi tahu pelaku. Tetapi dia (pelaku) tidak mau bertanggungjawab, malah meminta untuk mencari laki-laki lain atau menikah dengan anak buahnya.

“Bahkan saat hamil, saya masih diminta pelaku untuk melayaninya. Perbuatan itu tiga kali dilakukan pelaku,” ungkap korban.

Bahkan, lanjut korban, ketika hadir di acara ulang tahun adik, pelaku yang sebelumnya sudah tidak bisa dihubungi, pada pertemuan itu meminta dirinya untuk melayaninya lagi.

“Saat itu pelaku minta agar anak dalam kandungan saya digugurkan. Bahkan ia datang ke rumah membawakan obat dengan minuman soda, memaksa saya meminumnya. Saya dipaksa minum ibat dan air soda selama satu bulan. Bahkan saya hampir kelebihan dosis karena menalan lima pil obat dicampur air soda. Bahkan saya disuruh makan nanas bakar dicampur kapur sirih, tetapi upaya pelaku tetap tidak membuahkan hasil,” kata korban.

Korban menerangkan, pada 29 September, pelaku memintanya untuk meninggalkan tempatnya tinggal. Di tempat pelarian ia mengalami pendarahan akibat upaya aborsi yang terus dilakukan pekaku.

Pada 27 Oktober 2018, lanjut korban, di usia kandungan baru enam bulan, ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Tetapi bayi terus meninggal pada keesokan harinya.

“Selama tiga hari saya menangis, tidak bisa tidur, rasanya ingin mati. Saya bahkan berniat bunuh diri. Melihat kondisi itu, pada 31 Oktober oleh kakak saya diminta untuk pulang ke rumah orangtua di kampung,” cerita korban.

Korban mengatakan, ketika berada di rumah, ia merasa ketakutan karena pelaku sering datang meski tidak sampai masuk ke rumah. “Saya depresi,” tutur korban.

Korban menerangkan, karena orangtua sudah tidak tahan melihat keadaan dirinya, dilakukanlah pertemuan keluarga besar untuk mencari solusi. Dari pertemuan itu, ia diminta untuk meninggalkan kampung dan kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Korban menuturkan, setelah berkonsultasi, pada 18 Maret 2019 kasus tersebut dilaporkan ke Polda Kalbar. Dalam perjalan laporan itu, berbagai intimidasi dilakukan pelaku dengan maksud agar laporan itu dicabut.

“Dengan berbagai pertimbangan untuk keselamata keluarga besar, pada Oktober 2019 laporan itu dicabut dan pelaku berjanji akan memberi tali asih sebesar Rp500 juta. Dan saat itu pelaku hanya memberikan uang biaya penguburan anak.

“Saya sudah kehilangan segalanya, keperawanan, anak dan martabat. Saya dan keluarga besar harus menanggung penghinaan. Dengan segala kerendahan hati saya meminta kebenaran diungkap. Dua tahun enam bulan, saya dijadikan budak seks oleh oknum kepala desa,” tutur korban.

Baca Juga :  Gemarikan Sebagai Sarana Edukasi

Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalbar, Nani Wirdayani, membenarkan, jika pihaknya telah menerima pengaduan dari keluarga dan atas kasus persetubuhan terhadap anak.

Nani menerangkan, kasus tersebut terjadi ketika korban berusia 15 tahun sembilan bulan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah berusia 20 tahun. Nani mengatakan, korban mengaku jika dirinya disetubuhi oleh oknum kepala desa. Dan persetubuhan itu terjadi lebih dari dua tahun lamanya. “Pengaduan ini akan kami dalami dan akan dikoordinasikan dengan Polda Kalbar,” kata Nani, Senin (14/12).

Nani menerangkan, masih dari keterangan korban, ia disetubuhi berulang kali hingga hamil. Dan melahirkan diusia kandungan enam bulan, namun bayi tersebut meninggal sehari setelah dilahirkan.

Nani mengungkapkan, korban dan keluarganya merasa diintimidasi, lalu setelah berkonsultasi dengan keluarga besar kasus itu pun dilaporkan ke Polda Kalbar pada Maret 2020 lalu.

“Ketika proses hukum sedang berjalan, ternyata ada pihak-pihak yang meminta korban untuk mencabut laporan. Dengan kondisi tertekan, korban mencabut laporan,” ungkap Nani.

Nani menyatakan, ketika ada tawar menawar antara pelaku dan korban, tetapi sampai saat ini korban belum menerima apa yang dijanjikan.

“Korban mengatakan pelaku ada mengirim uang, tetapi nilainya seperempat dari yang dijanjikan,” ungkapnya.

Nani menegaskan, sesuai dengan undang undang perlindungan anak tidak ada kata damai pada kasus persetubuhan terhadap anak. Harusnya pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum.

Nani menyatakan, menanggapi pengaduan korban, maka pihaknya telah mengambil langkah perlindungan. Yakni memberikan perlindungan khusus kepada korban dan akan berkoordinasi dengan kepolisian.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalbar, R Hoesnan, mengatakan, perdamaian dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi hal itu tidak menggugurkan perbuatan melanggar hukum.

Hoesnan menegaskan, adapun kesepakatan damai antara pelaku dan korban dan pencabutan laporan tidaklah berpengaruh pada proses hukum. “Polisi harus tetap menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya,” kata Hoesnan.

Hoesnan menyatakan, kasus persetubuhan yang dialami korban murni pidana bukan delik aduan, yang ketika berdamai menggugurkan pidananya.

“Kesepakatan damai itu bukti, bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan kasus ini,” tegas Hoesnan. Hoesnan meminta agar polisi tetap melanjutkan proses hukum persetubuhan anak tersebut.

Terkait adanya intimidasi, Hoesnan menambahkan, penegak hukum harus menjamin keselamatan masyarakat. Dan menangkap pelaku-pelaku yang melakukan intimidasi.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, mengatakan, coba cek ke korbannya, sepertinya korban mencabut laporannya. Ketika disinggung soal kasus tersebut adalah pidana murni, Donny menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada korban. “Coba cek ke korban, sepertinya korban mencabut laporannya,” kata Donny. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/