alexametrics
30.6 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Perkebunan Sawit Penyumbang Konflik, Dua Dekade Tercatat Ada 69 Kasus

PONTIANAK –  Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang terjadinya konflik di Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, tercatat ada 69 kasus.

Peneliti senior KITLV Leiden, Ward Berenschot mengungkapkan, konflik kelapa sawit bersumber dari rasa ketidakadilan bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut.

Menurut Ward, konflik yang terjadi selalu menimbulkan kerugian, baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan. Dari 69 kasus konflik di Kalimantan Barat, 32 di antaranya berhasil diteliti oleh tim Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia (POCAJI), dengan melibatkan beberapa peneliti lokal.

Penelitian itu dipaparkan dalam peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertema: “Menyelesaikan Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat: Evaluasi Terhadap Efektivitas Berbagai Mekanisme Resolusi Konflik” secara daring pada Selasa (19/1), yaitu melihat bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat, apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan, dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut.

Dari 32 kasus yang diteliti di Kalimantan Barat, kata Ward, 21 kasus atau 66 persen konflik disebabkan karena permasalahan skema plasma. Sedangkan 15 kasus atau 47 persen lainnya, bersumber dari penyerobotan lahan.

Ward menjelaskan, permasalahan pelaksanaan skema bagi hasil (plasma) seringkali berujung konflik, hal ini dipicu, beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil; koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena anggota masyarakat yang menjalankan koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.

Sementara penyerobotan lahan, permasalahan terbanyak berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan (atau tidak mendapatkan) persetujuan di awal dari masyarakat lokal pada proses pembebasan lahan.

“Keluhan ini disuarakan oleh masyarakat di 15 kasus konflik yang diteliti,” kata Ward.

Dikatakan Ward, meskipun perusahaan telah diwajibkan_baik secara hukum maupun standar industri kelapa sawit_untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, tidak semua perusahaan melakukan upaya tersebut, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka dicurangi atas tanah mereka.

Di beberapa kasus, kata Ward, perusahaan cenderung mengandalkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak mewakili anggotanya, tidak memberikan informasi yang lengkap atau keliru terkait dampak-dampak dari pembangunan perkebunan, menggunakan intimidasi oleh preman, atau kurangnya transparansi pembayaran kompensasi ke masyarakat.

Dari keluhan tersebut, solusi apa yang umumnya diminta oleh masyarakat? Temuan penting dari studi ini adalah bahwa dalam menyuarakan keluhan yang disebutkan di atas, secara umum masyarakat tidak menolak pembangunan kelapa sawit atau meminta penghentian operasi perkebunan.

“Dalam banyak kasus, permintaan utama masyarakat adalah untuk mendapatkan timbal balik yang lebih baik dari manfaat perkebunan kelapa sawit: misalnya, masyarakat menginginkan pembagian keuntungan yang lebih atau implementasi skema plasma yang lebih baik,” ujar Ward.

Selain itu, masyarakat juga menuntut kompensasi yang lebih baik atas tanah mereka yang hilang, meminta (sebagian) dari tanah mereka dikembalikan, dan meminta perusahaan agar lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat lokal dalam hal peluang kerja dan manajemen buruh yang lebih baik.

Baca Juga :  Ajak Warga Vaksin Lewat Pendekatan Pintu ke Pintu

“Pola ini menunjukkan juga bahwa pada umumnya masyarakat tidak menginginkan perkebunan untuk hengkang secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan timbal balik yang lebih baik atas tanah yang telah mereka kontribusikan untuk pembangunan perkebunan sawit,” terang ward.

Laporan riset juga menjelaskan, bahwa masyarakat umumnya menyuarakan keluhan mereka secara damai, melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal.

Namun penelitian ini menemukan sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan, yaitu para pemimpin protes seringkali dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan: terjadi penangkapan anggota masyarakat di 31 persen konflik yang diteliti di Kalbar, mencakup 94 kali penangkapan.

“Konflik-konflik tersebut juga menyebabkan 12 orang terluka,” ungkap Ward.

Secara umum, konflik kelapa sawit jarang terselesaikan. Di Kalimantan Barat, dari 32 konflik yang diteliti, masyarakat tidak berhasil mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Ketika konflik berhasil diselesaikan, prosesnya sangat lama. Rata-rata 5 tahun.

Ahmad Dhiaulhaq, peneliti KITLV Leiden menjelaskan, salah satu alasan dari banyaknya konflik yang belum terselesaikan adalah karena pihak berwenang di tingkat lokal seringkali kurang berhasil dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat.

“Meskipun upaya fasilitasi dan mediasi sering dilakukan,” kata dia.

Sebanyak 72 persen dari total kasus, 26 kasus upaya fasilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD dan polisi untuk menengahi konflik, dan hanya tiga kasus di mana kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan.

Penelitian ini menemukan, secara umum mekanisme resolusi konflik yang ada untuk penyelesaian konflik kelapa sawit_pengadilan, fasilitas pengaduan RSPO dan mediasi informal oleh pemerintah lokal_masih belum efektif.

Alasan lain mengapa banyak konflik belum terselesaikan adalah sulitnya masyarakat mengakses mekanisme resolusi konflik formal seperti pengadilan dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO.

Mekanisme tersebut jarang digunakan. Di Kalimantan Barat, hanya 5 kasus yang dibawa ke pengadilan dan 5 kasus ke RSPO. Karena kombinasi beberapa faktor seperti kendala hukum, biaya, kekurangpercayaan, dan kerumitan prosedur membuat masyarakat enggan menggunakan mekanisme ini.

“Selain itu, ketika masyarakat menang di pengadilan (hanya di 3 kasus), putusan pengadilan seringkali tidak diimplementasikan,” ungkap Ahmad.

Sebaliknya, bahwa mediator profesional dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi konflik, jauh lebih lebih efektif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik kelapa sawit.

Tim peneliti POCAJI memberikan beberapa rekomendasi tentang bagaimana pencegahan penyelesaian konflik dapat ditingkatkan. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, laporan kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat memastikan bahwa perusahaan benar-benar mendapatkan ‘persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan’ atau FPIC dari masyarakat setempat sebelum memulai operasi; dan memantau dengan baik implementasi skema kerjasama inti-plasma.

Untuk meningkatkan penyelesaian konflik, laporan ini merekomendasikan perlu dibentuk lembaga mediasi atau desk resolusi konflik di tingkat provinsi atau kabupaten; meningkatkan kapasitas pihak berwenang di tingkat lokal dalam menyelesaikan konflik secara baik; pemerintah lokal agar bisa menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif dalam penyelesaian konflik.

“Kemudian perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis,” tegas Ahmad.

Baca Juga :  Andi Musa Pimpin LPTQ Kalbar

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Heronimus Hero mengatakan, harusnya pemerintah kabupaten yang lebih memiliki peran strategis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Sebab hampir semua wewenang evaluasi berada di pemerintah kabupaten.

“Wewenang lebih memang sudah ada di kabupaten, kunci utama penyelesaian konflik itu di kabupaten,” kata Hero.

Hero menyebut, pemerintah kabupaten bisa mengevaluasi, apakah perusahaan tersebut telah memberikan manfaat kepada semua pihak, artinya perusahaan untung, masyarakat sejahtera dan ekonomi maju.

“Karena yang beri izin itu di kabupaten. Sebab punya areal. Kabupaten diberikan instrumen yang sudah luar biasa. Evaluasi pemda ini yang paling strategis dan itu sah secara hukum,” ujar Hero.

Menurut Hero, semua aturan dalam perkebunan sudah ada, tinggal dijalankan. Perangkatnya juga sudah ada, tinggal dikerjakan.

“Kabupaten bisa memberi teguran kepada perusahaan. Tapi perusahaan juga harus dilindingi, sebab telah ada izin. Jika tidak ada izin, kabupaten bisa beri sanksi tegas,” harap Hero.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyebut, dalam upaya penyelesaian konflik perkebunan kelapa sawit, pemerintah kabupaten lebih banyak melibatkan perangkat desa dalam melakukan mediasi dan pendekatan terhadap kedua belah pihak yang berselisih.

“Di Kubu Raya lebih banyak melibatkan perangkat desa dalam menyelesaikan konflik,” ujar Muda.

Muda mengaku, sebagian besar konflik di daerah memang lebih disebabkan penyerobotan lahan dan tumpang tindih lahan transmigrasi. Dan sekarang lebih banyak pada konflik bagi hasil plasma. Selain itu, konflik juga terjadi antar perusahaan yang berdampingan.

“Dari 28 perusahaan yang ada di Kubu Raya, satu per satu kita tata dan selesaikan. Kita tata review ulang perizinan,” kata Muda.

Selain itu, terang Muda, belakangan muncul konflik baru, yakni muncul akibat takeover atau peralihan manajemen perusahaan.

“Takeover perusahaan sebagai salah satu penyebab munculnya konflik baru, belum disorot. Ini tantangan yang harus kita selesaikan. Kita terus dilakukan mediasi, agar masalah tersebut bisa terselesaikan,” ucap Muda.

Perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Sadino mengungkapkan, tidak semua perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah anggota Gapki. Di Kalbar misalnya, dari 378 perusahaan, hanya 70 diantaranta yang merupakan anggota Gapki.

“Komitmen Gapki adalah perkebunan berkelanjutan secara sosal dan ekonomi. Konflik tentu menjadi catatan. Tentu kami memahami. Kami harap penelitian tidak sampai di sini. Ini baru lentingan yang pertama. Belum masuk substansi di regulasi perkebunan,” kata Sadino.

Sadino menyoroti persoalan kepastian lahan dan hukum di Indonesia. Jika itu sudah terwujud, tentu penyelesaian konflik akan lebih mudah.

“Kenapa ada kondlik, karena mayoritas hutan mana mungkin ada bukti sertifikat. Tapi itu kemudian diklaim lahan masyarakat. Ini yang jadi sengketa. Apalagi jika dibawa ke pengadilan yang menganut hukum positif,” ucap Sadino.

Kemudian masyarakat mencari jalan-jalan alternatif, seperti mediasi atau lain sebagainya. “Hukum agraria tidak menjangkau sampai ke seluruh wilayah. Kita perusahaan menjadi sulit, harus berhubungan dengan siapa jika bukti hak hanya sertifikat,” ungkap Sadino. (arf)

PONTIANAK –  Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang terjadinya konflik di Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, tercatat ada 69 kasus.

Peneliti senior KITLV Leiden, Ward Berenschot mengungkapkan, konflik kelapa sawit bersumber dari rasa ketidakadilan bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut.

Menurut Ward, konflik yang terjadi selalu menimbulkan kerugian, baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan. Dari 69 kasus konflik di Kalimantan Barat, 32 di antaranya berhasil diteliti oleh tim Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia (POCAJI), dengan melibatkan beberapa peneliti lokal.

Penelitian itu dipaparkan dalam peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertema: “Menyelesaikan Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat: Evaluasi Terhadap Efektivitas Berbagai Mekanisme Resolusi Konflik” secara daring pada Selasa (19/1), yaitu melihat bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat, apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan, dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut.

Dari 32 kasus yang diteliti di Kalimantan Barat, kata Ward, 21 kasus atau 66 persen konflik disebabkan karena permasalahan skema plasma. Sedangkan 15 kasus atau 47 persen lainnya, bersumber dari penyerobotan lahan.

Ward menjelaskan, permasalahan pelaksanaan skema bagi hasil (plasma) seringkali berujung konflik, hal ini dipicu, beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil; koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena anggota masyarakat yang menjalankan koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.

Sementara penyerobotan lahan, permasalahan terbanyak berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan (atau tidak mendapatkan) persetujuan di awal dari masyarakat lokal pada proses pembebasan lahan.

“Keluhan ini disuarakan oleh masyarakat di 15 kasus konflik yang diteliti,” kata Ward.

Dikatakan Ward, meskipun perusahaan telah diwajibkan_baik secara hukum maupun standar industri kelapa sawit_untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, tidak semua perusahaan melakukan upaya tersebut, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka dicurangi atas tanah mereka.

Di beberapa kasus, kata Ward, perusahaan cenderung mengandalkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak mewakili anggotanya, tidak memberikan informasi yang lengkap atau keliru terkait dampak-dampak dari pembangunan perkebunan, menggunakan intimidasi oleh preman, atau kurangnya transparansi pembayaran kompensasi ke masyarakat.

Dari keluhan tersebut, solusi apa yang umumnya diminta oleh masyarakat? Temuan penting dari studi ini adalah bahwa dalam menyuarakan keluhan yang disebutkan di atas, secara umum masyarakat tidak menolak pembangunan kelapa sawit atau meminta penghentian operasi perkebunan.

“Dalam banyak kasus, permintaan utama masyarakat adalah untuk mendapatkan timbal balik yang lebih baik dari manfaat perkebunan kelapa sawit: misalnya, masyarakat menginginkan pembagian keuntungan yang lebih atau implementasi skema plasma yang lebih baik,” ujar Ward.

Selain itu, masyarakat juga menuntut kompensasi yang lebih baik atas tanah mereka yang hilang, meminta (sebagian) dari tanah mereka dikembalikan, dan meminta perusahaan agar lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat lokal dalam hal peluang kerja dan manajemen buruh yang lebih baik.

Baca Juga :  Jarot Soroti Masalah di Perkebunan Sawit

“Pola ini menunjukkan juga bahwa pada umumnya masyarakat tidak menginginkan perkebunan untuk hengkang secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan timbal balik yang lebih baik atas tanah yang telah mereka kontribusikan untuk pembangunan perkebunan sawit,” terang ward.

Laporan riset juga menjelaskan, bahwa masyarakat umumnya menyuarakan keluhan mereka secara damai, melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal.

Namun penelitian ini menemukan sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan, yaitu para pemimpin protes seringkali dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan: terjadi penangkapan anggota masyarakat di 31 persen konflik yang diteliti di Kalbar, mencakup 94 kali penangkapan.

“Konflik-konflik tersebut juga menyebabkan 12 orang terluka,” ungkap Ward.

Secara umum, konflik kelapa sawit jarang terselesaikan. Di Kalimantan Barat, dari 32 konflik yang diteliti, masyarakat tidak berhasil mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Ketika konflik berhasil diselesaikan, prosesnya sangat lama. Rata-rata 5 tahun.

Ahmad Dhiaulhaq, peneliti KITLV Leiden menjelaskan, salah satu alasan dari banyaknya konflik yang belum terselesaikan adalah karena pihak berwenang di tingkat lokal seringkali kurang berhasil dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat.

“Meskipun upaya fasilitasi dan mediasi sering dilakukan,” kata dia.

Sebanyak 72 persen dari total kasus, 26 kasus upaya fasilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD dan polisi untuk menengahi konflik, dan hanya tiga kasus di mana kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan.

Penelitian ini menemukan, secara umum mekanisme resolusi konflik yang ada untuk penyelesaian konflik kelapa sawit_pengadilan, fasilitas pengaduan RSPO dan mediasi informal oleh pemerintah lokal_masih belum efektif.

Alasan lain mengapa banyak konflik belum terselesaikan adalah sulitnya masyarakat mengakses mekanisme resolusi konflik formal seperti pengadilan dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO.

Mekanisme tersebut jarang digunakan. Di Kalimantan Barat, hanya 5 kasus yang dibawa ke pengadilan dan 5 kasus ke RSPO. Karena kombinasi beberapa faktor seperti kendala hukum, biaya, kekurangpercayaan, dan kerumitan prosedur membuat masyarakat enggan menggunakan mekanisme ini.

“Selain itu, ketika masyarakat menang di pengadilan (hanya di 3 kasus), putusan pengadilan seringkali tidak diimplementasikan,” ungkap Ahmad.

Sebaliknya, bahwa mediator profesional dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi konflik, jauh lebih lebih efektif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik kelapa sawit.

Tim peneliti POCAJI memberikan beberapa rekomendasi tentang bagaimana pencegahan penyelesaian konflik dapat ditingkatkan. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, laporan kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat memastikan bahwa perusahaan benar-benar mendapatkan ‘persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan’ atau FPIC dari masyarakat setempat sebelum memulai operasi; dan memantau dengan baik implementasi skema kerjasama inti-plasma.

Untuk meningkatkan penyelesaian konflik, laporan ini merekomendasikan perlu dibentuk lembaga mediasi atau desk resolusi konflik di tingkat provinsi atau kabupaten; meningkatkan kapasitas pihak berwenang di tingkat lokal dalam menyelesaikan konflik secara baik; pemerintah lokal agar bisa menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif dalam penyelesaian konflik.

“Kemudian perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis,” tegas Ahmad.

Baca Juga :  Luas Perkebunan Sawit Rakyat di Kalbar Terus Meningkat Mendekati Swasta

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Heronimus Hero mengatakan, harusnya pemerintah kabupaten yang lebih memiliki peran strategis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Sebab hampir semua wewenang evaluasi berada di pemerintah kabupaten.

“Wewenang lebih memang sudah ada di kabupaten, kunci utama penyelesaian konflik itu di kabupaten,” kata Hero.

Hero menyebut, pemerintah kabupaten bisa mengevaluasi, apakah perusahaan tersebut telah memberikan manfaat kepada semua pihak, artinya perusahaan untung, masyarakat sejahtera dan ekonomi maju.

“Karena yang beri izin itu di kabupaten. Sebab punya areal. Kabupaten diberikan instrumen yang sudah luar biasa. Evaluasi pemda ini yang paling strategis dan itu sah secara hukum,” ujar Hero.

Menurut Hero, semua aturan dalam perkebunan sudah ada, tinggal dijalankan. Perangkatnya juga sudah ada, tinggal dikerjakan.

“Kabupaten bisa memberi teguran kepada perusahaan. Tapi perusahaan juga harus dilindingi, sebab telah ada izin. Jika tidak ada izin, kabupaten bisa beri sanksi tegas,” harap Hero.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyebut, dalam upaya penyelesaian konflik perkebunan kelapa sawit, pemerintah kabupaten lebih banyak melibatkan perangkat desa dalam melakukan mediasi dan pendekatan terhadap kedua belah pihak yang berselisih.

“Di Kubu Raya lebih banyak melibatkan perangkat desa dalam menyelesaikan konflik,” ujar Muda.

Muda mengaku, sebagian besar konflik di daerah memang lebih disebabkan penyerobotan lahan dan tumpang tindih lahan transmigrasi. Dan sekarang lebih banyak pada konflik bagi hasil plasma. Selain itu, konflik juga terjadi antar perusahaan yang berdampingan.

“Dari 28 perusahaan yang ada di Kubu Raya, satu per satu kita tata dan selesaikan. Kita tata review ulang perizinan,” kata Muda.

Selain itu, terang Muda, belakangan muncul konflik baru, yakni muncul akibat takeover atau peralihan manajemen perusahaan.

“Takeover perusahaan sebagai salah satu penyebab munculnya konflik baru, belum disorot. Ini tantangan yang harus kita selesaikan. Kita terus dilakukan mediasi, agar masalah tersebut bisa terselesaikan,” ucap Muda.

Perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Sadino mengungkapkan, tidak semua perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah anggota Gapki. Di Kalbar misalnya, dari 378 perusahaan, hanya 70 diantaranta yang merupakan anggota Gapki.

“Komitmen Gapki adalah perkebunan berkelanjutan secara sosal dan ekonomi. Konflik tentu menjadi catatan. Tentu kami memahami. Kami harap penelitian tidak sampai di sini. Ini baru lentingan yang pertama. Belum masuk substansi di regulasi perkebunan,” kata Sadino.

Sadino menyoroti persoalan kepastian lahan dan hukum di Indonesia. Jika itu sudah terwujud, tentu penyelesaian konflik akan lebih mudah.

“Kenapa ada kondlik, karena mayoritas hutan mana mungkin ada bukti sertifikat. Tapi itu kemudian diklaim lahan masyarakat. Ini yang jadi sengketa. Apalagi jika dibawa ke pengadilan yang menganut hukum positif,” ucap Sadino.

Kemudian masyarakat mencari jalan-jalan alternatif, seperti mediasi atau lain sebagainya. “Hukum agraria tidak menjangkau sampai ke seluruh wilayah. Kita perusahaan menjadi sulit, harus berhubungan dengan siapa jika bukti hak hanya sertifikat,” ungkap Sadino. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/