alexametrics
25.6 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

Masih Ada 200 Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Barat

PONTIANAK – Program percepatan elektrifikasi di pedesaan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi untuk program elektrifikasi di provinsi ini.

Midji sapaan karibnya mengungkapkan, di tahun 2021 ada sebanyak 82 desa yang berhasil dialiri listrik dari program tersebut. Sementara untuk tahun 2022 program yang sama hanya menyasar sekitar 50 desa lebih. Namun Midji berharap jumlah tersebut masih bisa ditambah.

Dengan 82 desa di tahun 2021 dan sekitar 50 desa di tahun 2022 yang teraliri listrik, Midji mengatakan, masih sekitar 200 desa lagi dari total 2.031 desa di Kalbar yang belum dialiri listrik.

“Nah saya berharap ini cepat bisa terealisasi. Walaupun anggarannya mahal. Kalau perlu anggarannya jangan sampai cuma Rp30-40 miliar, tapi mungkin Rp500-600 miliar dari pusat. Mudah-mudahan bisa,” katanya saat menghadiri peresmian listrik delapan desa di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau baru-baru ini.

Baca Juga :  Tidak Semua Tagihan Listrik Membengkak Bisa Dicicil

Pemprov, menurutnya, akan terus berupaya agar semakin besar anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat terkait jaringan listrik. Caranya dengan menyurati Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero) serta DPR RI yang membidangi hal tersebut.

“Kan ada komisi VII dari kita (Kalbar), DPR RI dari Kalbar Pak Maman, nanti beliau akan memperjuangkan supaya listrik desa ditambah,” harapnya.

Saat ini, Kalbar dinilainya sangat membutuhkan perhatian khusus. Pertama karena provinsi paling barat di Pulau Kalimantan ini bakal menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota negara yang baru. Sehingga jangan sampai, daerah yang posisinya dekat dengan ibu kota negara, justru masih banyak desa-desanya yang belum teraliri listrik.

Baca Juga :  Digitalisasikan Karya Tulis Melalui Laman Harta Biak

“Itu yang harusnya nanti cepat dijawab pusat. Saya sudah sampaikan, yang jelas memperjuangkan kepentingan daerah ini, kami tidak akan berhenti sampai kapan pun tetap akan kami perjuangkan,” tegasnya.

Dalam hal ini peran pemerintah pusat dirasa sangat penting. Karena jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), daerah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, termasuk persoalan listrik.

Midji juga berpesan kepada masyarakat agar selalu menggunakan energi listrik secara efektif dan efisien. “Jangan banyak-banyak masang bola lampu, seperlunya saja, supaya tadi itu efektif dan efisien,” pungkasnya. (bar)

PONTIANAK – Program percepatan elektrifikasi di pedesaan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi untuk program elektrifikasi di provinsi ini.

Midji sapaan karibnya mengungkapkan, di tahun 2021 ada sebanyak 82 desa yang berhasil dialiri listrik dari program tersebut. Sementara untuk tahun 2022 program yang sama hanya menyasar sekitar 50 desa lebih. Namun Midji berharap jumlah tersebut masih bisa ditambah.

Dengan 82 desa di tahun 2021 dan sekitar 50 desa di tahun 2022 yang teraliri listrik, Midji mengatakan, masih sekitar 200 desa lagi dari total 2.031 desa di Kalbar yang belum dialiri listrik.

“Nah saya berharap ini cepat bisa terealisasi. Walaupun anggarannya mahal. Kalau perlu anggarannya jangan sampai cuma Rp30-40 miliar, tapi mungkin Rp500-600 miliar dari pusat. Mudah-mudahan bisa,” katanya saat menghadiri peresmian listrik delapan desa di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau baru-baru ini.

Baca Juga :  Polda dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 2 Kg Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi

Pemprov, menurutnya, akan terus berupaya agar semakin besar anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat terkait jaringan listrik. Caranya dengan menyurati Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero) serta DPR RI yang membidangi hal tersebut.

“Kan ada komisi VII dari kita (Kalbar), DPR RI dari Kalbar Pak Maman, nanti beliau akan memperjuangkan supaya listrik desa ditambah,” harapnya.

Saat ini, Kalbar dinilainya sangat membutuhkan perhatian khusus. Pertama karena provinsi paling barat di Pulau Kalimantan ini bakal menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota negara yang baru. Sehingga jangan sampai, daerah yang posisinya dekat dengan ibu kota negara, justru masih banyak desa-desanya yang belum teraliri listrik.

Baca Juga :  Pererat Hubungan Antaretnis, PMP Senjata Ampuh Penghapus Ego dan Adu Domba

“Itu yang harusnya nanti cepat dijawab pusat. Saya sudah sampaikan, yang jelas memperjuangkan kepentingan daerah ini, kami tidak akan berhenti sampai kapan pun tetap akan kami perjuangkan,” tegasnya.

Dalam hal ini peran pemerintah pusat dirasa sangat penting. Karena jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), daerah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, termasuk persoalan listrik.

Midji juga berpesan kepada masyarakat agar selalu menggunakan energi listrik secara efektif dan efisien. “Jangan banyak-banyak masang bola lampu, seperlunya saja, supaya tadi itu efektif dan efisien,” pungkasnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/