PONTIANAK – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat bertemu dengan BPH Migas di Jakarta, Jumat (22/4). Pertemuan tersebut dalam membahas krisis energi BBM subsidi di daerah hulu, hilir dan utara Kalbar. Masalahnya kelangkaan BBM subsidi khusus solar hampir membuat semua lini kehidupan masyarakat ikut terdampak.
“Kami (komisi IV) sudah bertemu dengan Bapak Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas dan Cristian Tanuwijaya, Subkoordinator Pengaturan Ketersediaan BBM BPH Migas. Kami ceritakan kondisi energi di Kalbar. Banyak hal yang kami dapatkan dan ceritakan. Mereka juga cukup terkejut dan miris mendengar fakta kelangkaan energi di Kalbar,” kata Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, kemarin.
Menurutnya, BPH Migas menegaskan bahwa kuota BBM subsidi di Kalbar sebenarnya mencukupi sesuai yang diajukan ke pemerintah (pertamina). Namun cukup aneh juga kenapa justru menjadi langka dan susah diperoleh untuk masyarakat yang berhak menerima.
“Ya bakalan menjadi sorotan berbagai media di sana. Harusnya memang cepat diatasi,” kata Subhan menirukan pembicaraan Direktur BBM.
Masih dari BPH Migas bahwa untuk kuota Kalbar penyaluran BBM subsidi sebanyak 90 persen didistribusikan oleh Pertamina Kalbar. Sementara, sisanya 10 persen disalurkan dari AKR atau pihak swasta. Itu artinya penyaluran BBM subsidi dan kuotanya sudah sesuai.
“Namun aneh, kenapa langka dan susah diperoleh masyarakat,” ucap dia.
Politisi Nasdem Kalbar ini sebelumnya menyoroti gagalnya penyaluran BBM subsidi seusai kuota atau peruntukannya. Sebab, sepanjang mata memantang dari daerah hulu, hilir sampai utara Kalbar, terjadi antrian dan penumpukan kendaraan sepanjang jalan masuk menuju SPBU-SPBU.
“Pertamina sudah gagal dalam penyaluran minyak subsidi di Kalbar. Mereka (Pertamina) cenderung ogah mencari cara bagaimana agar supir pengangkut bahan sembako, nelayan dan masyarakat mudah memperoleh BBM,” katanya.
Sewaktu pemantauan dan kunjungan kerja di daerah, antrian panjang terus terjadi di wilayah tempat pengisian SPBU-SPBU di Kalbar. Dari wilayah pantai utara, sampai Kota Pontianak, puluhan hingga supir harus bermalam di SPBU-SPBU untuk antri BBM. Jika dihitung sejak subuh hari, ada setengah kilometer panjangnya. Padahal kondisi SPBU-SPBU sedang tutup.
Antrean di pintu masuk SPBU-SPBU cenderung terjadi sebelum beroperasi pagi hari. Jika SPBU membuka antrian, diperkirakan bakalan lebih panjang lagi. Di sisi lain, kendaraan pengangkutan bahan-bahan kebutuhan pokok, juga dibatasi dalam pengisian BBM subsidi.
“Ini belum lagi sektor perikanan dan pertanian di Kalbar. Para nelayan pun hingga kini kesulitan memperoleh BBM subsidi,” katanya.
Politisi Partai Nasdem Kalbar ini meminta jika pejabat Pertamina tidak bisa lagi bekerja sebaiknya ganti dan cari pejabat untuk Kalbar berkompenten.
“Pusing kita. Menjadi tempat demo dan aduan masyarakat berbagai elemen. Dari para supir, nelayan sampai masyarakat kecil. Mereka yang berhak memperoleh BBM subsidi justru susah mendapatkannya,” ucap dia.
“Kami sudah berusaha mencari solusi, ekh pertamina sendiri yang ogah-ogah. Sebaiknya diganti saja,” timpalnya.
Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas kepada anggota DPRD Kalbar mengatakan yang menjadi persoalan, ketika kuota dan distribusi BBM subsidi di Kalbar cukup tetapi masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi BBM subsidi. Misalnya jatah solar subsidi untuk SPBU mencukupi, tetapi sebagian justru sudah beralih tangan.
“Ini salah satu modus di daerah. Makanya masyarakat yang berhak menerima akhirnya tidak dapat,” katanya.
Masalah kuota, BPH Migas menegaskan bahwa kuota untuk Kalbar sebenarnya mencukupi seusai diajukan daerah. Namun mungkin lebih kepada pengawasan di SPBU-SPBU yang masih lemah. Belum lagi masih adanya oknum-oknum bermain BBM subsidi dengan menjualnya menjadi non subsidi.
“Disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi juga sering menjadi penyebab langkanya. Pengawasan tidak ketat, maka krisis energi BBM subsidi bakalan terjadi,” pungkasnya.(den)
