alexametrics
24.4 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

Ubah Pergub Jadi Perda, Midji Siap Tampung Masukan Peladang

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) siap menerima masukan dari Aliansi Peladang Kalbar terkait tradisi pembukaan lahan dengan cara membakar yang menjadi kearifan lokal masyarakat di desa. Untuk itu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal secepatnya akan diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik mengatur hal tersebut.

Hal ini diketahui dari hasil audiensi Aliansi Peladang Kalimantan Barat bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji di ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (21/7) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Aliansi Peladang Kalbar, Krisantus Heru Siswanto menyampaikan beberapa pernyataan sikap kepada gubernur.

Diantaranya mendorong Pergub Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal untuk segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Harapannya Perda sudah bisa disahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau paling lambat 12 bulan setelah dibacakan surat pernyataan.

Selain itu pihaknya memohon kepada Kapolda Kalbar untuk merevisi kembali maklumat Nomor Mak/2/V/2020 dengan melibatkan masyarakat adat disesuaikan dengan Pergub Nomor 103 Tahun 2020 tersebut. Termasuk juga meminta penjelasan Pangdam XII Tanjungpura terkait dibentuknya program Langit Biru. Dalam hal ini agar mendorong Dewan Adat Dayak (DAD) bersinergi dalam merumuskan petunjuk teknis terkait pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dengan masyarakat adat dayak lainnya.

“Kami meminta kepada Gubernur Kalbar untuk memfasilitasi masyarakat adat dalam pembukaan areal pertanian di lahan gambut dengan teknologi inovasi yang berbasis kearifan lokal,” katanya.

Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis menyatakan, sejak awal pihaknya sudah berkordinasi dengan gubenrnur bersama DAD serta Ormas Dayak dalam rangka menyusun peraturan gubernur terkait masalah peladang ini.

Baca Juga :  Pemprov Kukuh Terapkan Pergub

Memang diakuinya selama ini masalah berladang selalu dilematis. Padahal beladang bagi mereka sudah menjadi sebuah kearifan lokal yang tidak bisa dilarang karena menyangkut kehidupan budaya dan tradisi yang berlangsung lama.

“Terkait bagaiamana menjaga kelestarian hutan kami juga ikut menjaga dan setuju tidak boleh ada kebakaran hutan. Tetapi yang terpenting bagaiamana pemerintah juga memikirkan selama negara ini belum mampu nenyediakan fasilitas atau bentuk petani modern untuk masyarakat, saya kira tidak bisa juga melarang begitu saja,” paparnya.

Karena itu mereka meminta gubernur memberikan payung hukum yang jelas agar masyarakat peladang bisa tetap beraktivitas dengan tenang. Pergub yang ada diharapkan bisa menjadi Perda khusus yang mengatur tentang pertanian tradisional dalam hal ini peladang. “Itu yang kami harapkan agar peladang bisa terlindungi dan menjalankan aktivitas dengan aman dan tenang. Ini akan kami kawal dan sosialsiasikan sampai ke tingkat desa,” pungkasnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, latar belakang mengeluarkan Pergub karena melihat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi satu tahun lalu. Dimana karhutla paling banyak terjadi di area konsesi perusahaan perkebunan.

“Ada 157 perusahaan, ini lebih bahaya. Nah kalau peladang yang membakar lahan dua hektare itu kan oleh UU dibenarkan cuma masalahnya salama ini tidak ada aturan turunannya untuk mengatur operasional di lapangan,” terangnya.

Dari sanalah kemudian gubernur mengatur lewat Pergub supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia melihat peladang yang membuka lahan dengan cara membakar jika diatur dengan baik maka tidak aka menimbulkan masalah. Seperti di Kabupaten Landak disebutkannya kepala daerah sudah mengatur hal itu dengan baik.

Baca Juga :  DPRD Kalbar Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 Di Kabupaten Landak

“Kapan dia bakar, tidak di waktu musim kering sudah (membakar). Itu bagus, kemarin (tahun lalu) di Landak realtif tidak ada (kasus karhutla), yang banyak itukan Ketapang, Sintang, inilah yang harus diatur,” katanya.

Rencananya Pemprov akan membuat Perda khusus untuk mengatur bagaimana membuka ladang dengan cara membakar. Ini hanya berlaku untuk masyarakat peladang bukan perusahaan perkebunan. Akan tetapi ia melihat terkadang ada oknum perusahaan perkebunan yang culas ketika berurusan dengan lahan.

“Lahannya, lahan masyarakat harusnyakan dia (perusahaan) yang bebaskan, nah dia mau bebaskan kalau lahan siap tanam, masyarakat kan tidak ada alat, akhirnya dibakar. Nah dia (perusahaan) menggunakan oknum masyarakat untuk membakar membuka kebunnya. Akhirnya yang beraladang dan membakar jadi kambing hitam,” cerita Midji spaannya.

Orang nomor satu di Kalbar itu tidak ingin hal seperti itu terjadi. Untuk itu memang perlu payung hukum yang mengatur. Midji juga akan membahasnya bersama Kapolda dan Pangdam. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan juga diminta mengkoordinasikannya dengan baik.

Ia yakin jika semua kompak, tidak akan ada keributan dan Kalbar bisa menjaga dari Karhutla. Apalagi pemerintah belum bisa menyiapkan seluruh peralatan pertanian seperti di negara-negara modern. “Kita harus satu suara mengatur ini. Nah operasional di lapangan kami minta dewan adat, mungkin temenggung, kepala desa aturlah dengan baik,” pungkasnya.(bar)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) siap menerima masukan dari Aliansi Peladang Kalbar terkait tradisi pembukaan lahan dengan cara membakar yang menjadi kearifan lokal masyarakat di desa. Untuk itu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal secepatnya akan diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik mengatur hal tersebut.

Hal ini diketahui dari hasil audiensi Aliansi Peladang Kalimantan Barat bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji di ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (21/7) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Aliansi Peladang Kalbar, Krisantus Heru Siswanto menyampaikan beberapa pernyataan sikap kepada gubernur.

Diantaranya mendorong Pergub Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal untuk segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Harapannya Perda sudah bisa disahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau paling lambat 12 bulan setelah dibacakan surat pernyataan.

Selain itu pihaknya memohon kepada Kapolda Kalbar untuk merevisi kembali maklumat Nomor Mak/2/V/2020 dengan melibatkan masyarakat adat disesuaikan dengan Pergub Nomor 103 Tahun 2020 tersebut. Termasuk juga meminta penjelasan Pangdam XII Tanjungpura terkait dibentuknya program Langit Biru. Dalam hal ini agar mendorong Dewan Adat Dayak (DAD) bersinergi dalam merumuskan petunjuk teknis terkait pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dengan masyarakat adat dayak lainnya.

“Kami meminta kepada Gubernur Kalbar untuk memfasilitasi masyarakat adat dalam pembukaan areal pertanian di lahan gambut dengan teknologi inovasi yang berbasis kearifan lokal,” katanya.

Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis menyatakan, sejak awal pihaknya sudah berkordinasi dengan gubenrnur bersama DAD serta Ormas Dayak dalam rangka menyusun peraturan gubernur terkait masalah peladang ini.

Baca Juga :  Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok di Sanggau

Memang diakuinya selama ini masalah berladang selalu dilematis. Padahal beladang bagi mereka sudah menjadi sebuah kearifan lokal yang tidak bisa dilarang karena menyangkut kehidupan budaya dan tradisi yang berlangsung lama.

“Terkait bagaiamana menjaga kelestarian hutan kami juga ikut menjaga dan setuju tidak boleh ada kebakaran hutan. Tetapi yang terpenting bagaiamana pemerintah juga memikirkan selama negara ini belum mampu nenyediakan fasilitas atau bentuk petani modern untuk masyarakat, saya kira tidak bisa juga melarang begitu saja,” paparnya.

Karena itu mereka meminta gubernur memberikan payung hukum yang jelas agar masyarakat peladang bisa tetap beraktivitas dengan tenang. Pergub yang ada diharapkan bisa menjadi Perda khusus yang mengatur tentang pertanian tradisional dalam hal ini peladang. “Itu yang kami harapkan agar peladang bisa terlindungi dan menjalankan aktivitas dengan aman dan tenang. Ini akan kami kawal dan sosialsiasikan sampai ke tingkat desa,” pungkasnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, latar belakang mengeluarkan Pergub karena melihat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi satu tahun lalu. Dimana karhutla paling banyak terjadi di area konsesi perusahaan perkebunan.

“Ada 157 perusahaan, ini lebih bahaya. Nah kalau peladang yang membakar lahan dua hektare itu kan oleh UU dibenarkan cuma masalahnya salama ini tidak ada aturan turunannya untuk mengatur operasional di lapangan,” terangnya.

Dari sanalah kemudian gubernur mengatur lewat Pergub supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia melihat peladang yang membuka lahan dengan cara membakar jika diatur dengan baik maka tidak aka menimbulkan masalah. Seperti di Kabupaten Landak disebutkannya kepala daerah sudah mengatur hal itu dengan baik.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Kebakaran Balongan, Sebanyak 912 Warga Diungsikan

“Kapan dia bakar, tidak di waktu musim kering sudah (membakar). Itu bagus, kemarin (tahun lalu) di Landak realtif tidak ada (kasus karhutla), yang banyak itukan Ketapang, Sintang, inilah yang harus diatur,” katanya.

Rencananya Pemprov akan membuat Perda khusus untuk mengatur bagaimana membuka ladang dengan cara membakar. Ini hanya berlaku untuk masyarakat peladang bukan perusahaan perkebunan. Akan tetapi ia melihat terkadang ada oknum perusahaan perkebunan yang culas ketika berurusan dengan lahan.

“Lahannya, lahan masyarakat harusnyakan dia (perusahaan) yang bebaskan, nah dia mau bebaskan kalau lahan siap tanam, masyarakat kan tidak ada alat, akhirnya dibakar. Nah dia (perusahaan) menggunakan oknum masyarakat untuk membakar membuka kebunnya. Akhirnya yang beraladang dan membakar jadi kambing hitam,” cerita Midji spaannya.

Orang nomor satu di Kalbar itu tidak ingin hal seperti itu terjadi. Untuk itu memang perlu payung hukum yang mengatur. Midji juga akan membahasnya bersama Kapolda dan Pangdam. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan juga diminta mengkoordinasikannya dengan baik.

Ia yakin jika semua kompak, tidak akan ada keributan dan Kalbar bisa menjaga dari Karhutla. Apalagi pemerintah belum bisa menyiapkan seluruh peralatan pertanian seperti di negara-negara modern. “Kita harus satu suara mengatur ini. Nah operasional di lapangan kami minta dewan adat, mungkin temenggung, kepala desa aturlah dengan baik,” pungkasnya.(bar)

Most Read

Keluarga Bupati Didata

SMK Labschool UAD Diresmikan

PBSI Siap Sesuaikan Jadwal

Artikel Terbaru

/