alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Wapres: Indonesia Banyak Orang Miskin, Serahkan Bantuan Sosial di Pontianak

PONTIANAK – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada warga Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (21/9).

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Kemensos, Dewi Suhartini, menyerahkan  bantuan langsung tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sembako dan non-sembako kepada 20.650.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dikatakan Ma’ruf Amin,  bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi bantalan karena situasi dan kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin, bahkan masih ada yang miskin ekstrem.

BLT BBM ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. BLT BBM diberikan selama 4 bulan, per bulan Rp150.000, dan diberikan dalam 2 tahap  sebesar Rp300.000/KPM.

Adapun jumlah penerima BLT BBM di Provinsi Kalbar sebanyak 22.203 KPM. Realisasi penyaluran di Kalbar sampai tanggal 20 September 2022 mencapai 80 persen atau secara nasional mencapai 87 persen.

Total bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan di Provinsi Kalbar berupa Program PKH tahap III tahun 2022 sebesar Rp134.004.325.000, yakni berupa sembako pada September 2022 sebesar Rp38,9 miliar dan juga BLT BBM pada September dan Oktober 2022 sebesar Rp107,7 miliar.

Selain itu, bantuan lain yang diberikan Kemensos adalah Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Bantuan tersebut diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

Bantuan ATENSI berupa dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak yang diberikan kepada beberapa klaster PPKS seperti penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, ex orang dengan gangguan jiwa, lanjut usia dan anak yatim piatu akibat Covid-19 dengan total penerima bantuan sebanyak 10 orang.

Bantuan yang diberikan adalah kursi roda adaptif, barang pecah belah, etalase makanan untuk berjualan, bansos Yatim Piatu (YAPI) perlengkapan sekolah, tambahan nutrisi, peralatan kebersihan, kulkas batu es, kantong es, getah karet, mesin peras tebu, mesin cup sealer, tongkat adaptif dan perlengkapan ibadah, dengan total bantuan yang disalurkan melalui Sentra Antasena Magelang adalah Rp40.800.000.

Baca Juga :  Alumni Fakultas Hukum Untan Bentuk LBH Perkumpulan 94

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan perlindungan sosial. “Ini kebijakan yang diberikan pemerintah, dan itu komitmen pemerintah, yang akan terus berjalan setiap tahun. Bahkan tahun ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat cukup besar,” kata Ma’ruf Amin.

Ketua Dewan Pengawas Bpjamsostek Muhammad Zuhri mengatakan, adapun bantuan yang diberikan kepada 10 orang peserta maupun ahli warisnya dengan total nilai mencapai Rp25 miliar.

Santunan yang diberikan terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta manfaat beasiswa pendidikan anak dan Return to Work (RTW).

“Selama rentang waktu satu tahun hingga Agustus 2022, Bpjamsostek telah membayarkan manfaat seluruh program senilai Rp.503 miliar dengan jumlah kasus lebih dari 75.000 kasus,” kata dia.

Pada periode yang sama, lanjut Zuhri, BPJAMSOSTEK juga telah memberikan santunan beasiswa pendidikan kepada 926 anak pekerja dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan total proyeksi nilai sebesar Rp.42 miliar.

“Kami berterima kasih kepada bapak Ma’ruf Amin yang telah hadir memberikan santunan sekaligus semangat bagi para pekerja atau ahli waris yang telah kehilangan orang tercinta. Kami berharap santunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melanjutkan kehidupan serta pendidikan bagi anak peserta, sehingga mereka dapat mewujudkan cita-citanya,” imbuh Zuhri.

Dengan beragam manfaat yang diberikan Bpjamsostek tersebut, Zuhri mendorong seluruh kepala daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta Bpjamsostek dengan melakukan penganggaran maupun menerbitkan regulasi pendukung.

Baca Juga :  PKM Jurusan Teknik Mesin Polnep di Ponpes Darul Musabbihin

Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Zuhri optimis dengan adanya sinergi yang baik dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi Bpjamsostek di Provinsi Kalimantan Barat. Karena hingga Agustus 2022 baru mencapai 50% untuk sektor pekerja Penerima Upah (PU) dan 5,9% untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

“Dengan semakin banyak pekerja yang menjadi peserta Bpjamsostek, maka semakin nyata kehadiran negara untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, serta menjamin pekerja memiliki hari tua yang sejahtera. Sehingga diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih aman yang berujung pada peningkatan produktivitas perekonomian di Kalimantan Barat,” pungkas Zuhri.

Terpisah, Nabil Gunawan, salah satu penerima Asistensi Rehabilitasi Sosial berupa kewirausahaan warung sembako mengaku senang mendapat bantuan tersebut.

Nabil merupakan penyandang disabilitas. Pada kesempatan itu, ia mendapat bantuan modal usaha senilai Rp 4 juta. “Saya senang bisa mendapatkan bantuan,” kata Nabil saat ditemui Pontianak Post.

Menurutnya, selama ini ia tidak bekerja. Dengan bantuan sosial itu ia bisa mulai berwirausaha dan sehingga bisa membantu perekonomian keluarga.

“Selama ini saya menganggur. Dengan bantuan ini saya bisa mulai berwirausaha,” kata warga Jalan Purnama II Pontianak itu.

Nabil memang tidak serta merta mendapatkan bantuan sosial berupa kewirausahaan tersebut, namun selama ini ia telah menjalani assessment dari Kementerian Sosial.

Selama ini, Ia telah mengikuti berbagai pelatihan kewiarusahaan dan konumikasi dalam pemasaran produk-produk secara digital.

“Sejak tahun 2015, Nabil ini mengikuti banyak pelatihan, terutama kewirausahaan dan manajemen pemasaran secara digital. Dia juga pernah mengikuti pelatihan pembuatan pokok telok,” kata Muhammad Rasyid,  pendamping Disabilitas dari Kementerian Sosial.

Ia berharap, setelah mendapatkan bantuan tersebut, Nabil bisa berwirausaha sendiri dan mengembangkan kemampuannya. (arf)

PONTIANAK – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada warga Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (21/9).

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Kemensos, Dewi Suhartini, menyerahkan  bantuan langsung tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sembako dan non-sembako kepada 20.650.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dikatakan Ma’ruf Amin,  bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi bantalan karena situasi dan kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin, bahkan masih ada yang miskin ekstrem.

BLT BBM ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. BLT BBM diberikan selama 4 bulan, per bulan Rp150.000, dan diberikan dalam 2 tahap  sebesar Rp300.000/KPM.

Adapun jumlah penerima BLT BBM di Provinsi Kalbar sebanyak 22.203 KPM. Realisasi penyaluran di Kalbar sampai tanggal 20 September 2022 mencapai 80 persen atau secara nasional mencapai 87 persen.

Total bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan di Provinsi Kalbar berupa Program PKH tahap III tahun 2022 sebesar Rp134.004.325.000, yakni berupa sembako pada September 2022 sebesar Rp38,9 miliar dan juga BLT BBM pada September dan Oktober 2022 sebesar Rp107,7 miliar.

Selain itu, bantuan lain yang diberikan Kemensos adalah Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Bantuan tersebut diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

Bantuan ATENSI berupa dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak yang diberikan kepada beberapa klaster PPKS seperti penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, ex orang dengan gangguan jiwa, lanjut usia dan anak yatim piatu akibat Covid-19 dengan total penerima bantuan sebanyak 10 orang.

Bantuan yang diberikan adalah kursi roda adaptif, barang pecah belah, etalase makanan untuk berjualan, bansos Yatim Piatu (YAPI) perlengkapan sekolah, tambahan nutrisi, peralatan kebersihan, kulkas batu es, kantong es, getah karet, mesin peras tebu, mesin cup sealer, tongkat adaptif dan perlengkapan ibadah, dengan total bantuan yang disalurkan melalui Sentra Antasena Magelang adalah Rp40.800.000.

Baca Juga :  Mercure dan Ibis Hidangkan Menu Spesial Natal

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan perlindungan sosial. “Ini kebijakan yang diberikan pemerintah, dan itu komitmen pemerintah, yang akan terus berjalan setiap tahun. Bahkan tahun ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat cukup besar,” kata Ma’ruf Amin.

Ketua Dewan Pengawas Bpjamsostek Muhammad Zuhri mengatakan, adapun bantuan yang diberikan kepada 10 orang peserta maupun ahli warisnya dengan total nilai mencapai Rp25 miliar.

Santunan yang diberikan terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta manfaat beasiswa pendidikan anak dan Return to Work (RTW).

“Selama rentang waktu satu tahun hingga Agustus 2022, Bpjamsostek telah membayarkan manfaat seluruh program senilai Rp.503 miliar dengan jumlah kasus lebih dari 75.000 kasus,” kata dia.

Pada periode yang sama, lanjut Zuhri, BPJAMSOSTEK juga telah memberikan santunan beasiswa pendidikan kepada 926 anak pekerja dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan total proyeksi nilai sebesar Rp.42 miliar.

“Kami berterima kasih kepada bapak Ma’ruf Amin yang telah hadir memberikan santunan sekaligus semangat bagi para pekerja atau ahli waris yang telah kehilangan orang tercinta. Kami berharap santunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melanjutkan kehidupan serta pendidikan bagi anak peserta, sehingga mereka dapat mewujudkan cita-citanya,” imbuh Zuhri.

Dengan beragam manfaat yang diberikan Bpjamsostek tersebut, Zuhri mendorong seluruh kepala daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta Bpjamsostek dengan melakukan penganggaran maupun menerbitkan regulasi pendukung.

Baca Juga :  Tinggalkan Rumdin Wapres, Mufidah Kalla Bagikan Merpati

Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Zuhri optimis dengan adanya sinergi yang baik dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi Bpjamsostek di Provinsi Kalimantan Barat. Karena hingga Agustus 2022 baru mencapai 50% untuk sektor pekerja Penerima Upah (PU) dan 5,9% untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

“Dengan semakin banyak pekerja yang menjadi peserta Bpjamsostek, maka semakin nyata kehadiran negara untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, serta menjamin pekerja memiliki hari tua yang sejahtera. Sehingga diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih aman yang berujung pada peningkatan produktivitas perekonomian di Kalimantan Barat,” pungkas Zuhri.

Terpisah, Nabil Gunawan, salah satu penerima Asistensi Rehabilitasi Sosial berupa kewirausahaan warung sembako mengaku senang mendapat bantuan tersebut.

Nabil merupakan penyandang disabilitas. Pada kesempatan itu, ia mendapat bantuan modal usaha senilai Rp 4 juta. “Saya senang bisa mendapatkan bantuan,” kata Nabil saat ditemui Pontianak Post.

Menurutnya, selama ini ia tidak bekerja. Dengan bantuan sosial itu ia bisa mulai berwirausaha dan sehingga bisa membantu perekonomian keluarga.

“Selama ini saya menganggur. Dengan bantuan ini saya bisa mulai berwirausaha,” kata warga Jalan Purnama II Pontianak itu.

Nabil memang tidak serta merta mendapatkan bantuan sosial berupa kewirausahaan tersebut, namun selama ini ia telah menjalani assessment dari Kementerian Sosial.

Selama ini, Ia telah mengikuti berbagai pelatihan kewiarusahaan dan konumikasi dalam pemasaran produk-produk secara digital.

“Sejak tahun 2015, Nabil ini mengikuti banyak pelatihan, terutama kewirausahaan dan manajemen pemasaran secara digital. Dia juga pernah mengikuti pelatihan pembuatan pokok telok,” kata Muhammad Rasyid,  pendamping Disabilitas dari Kementerian Sosial.

Ia berharap, setelah mendapatkan bantuan tersebut, Nabil bisa berwirausaha sendiri dan mengembangkan kemampuannya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/