alexametrics
26.7 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Ajukan Kredit dengan Jaminan Fiktif, Kejati Tangkap PPK Proyek Kementerian PDTT

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkap dan menahan Herry Murdiyanto, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), kemarin. Ia tersangkut perkara pencairan kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) fiktif melalui salah satu bank milik pemerintah daerah. Nilai kredit yang dicairkan sebesar Rp8,8 miliar.

Ia ditangkap di rumahnya di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Green Silva 2, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Sebelumnya, penyidik telah beberapa kali melakukan pemanggilan, namun tidak diindahkan tersangka.

“Yang bersangkutan kami tangkap setelah beberapa kali panggil tidak datang,” ujar Kepala Seksi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edy Setyawan kepada Pontianak Post, kemarin. Dengan mengenakan kaos oblong dan celana panjang, Herry Murdiyanto kemudian digiring ke Kantor Kejati Kalbar untuk diperiksa.

Baca Juga :  Kejaksaan Serahkan Dua Kapal Rampasan Negara ke Masyarakat Kayong Utara

Menurut Pantja, penangkapan dan penahanan terhadap Herry Murdiyanto berkaitan dengan pencairan kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ). Selaku PPK, Herry Murdianto menandatangani proyek 32 perusahaan yang mendapat kredit dengan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja).

Setelah kredit dicairkan, belakangan perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikan uang karena SPK yang dijaminkan ternyata fiktif. Herry Murdiyanto diduga tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran SPK tersebut. Akibatnya, bank sebagai pemberi kredit mengalami kerugian sebesar Rp8,8 miliar.

“Ada 32 perusahaan, terdiri dari 74 paket pekerjaan yang kredit pengadaan barang dan jasa dari Bank Kalbar Cabang Bengkayang. Masing-masing perusahaan mengajukan kredit dengan SPK,” kata Pantja.

Selain Herry Murdiyanto, ada beberapa nama lain yang turut menandatangani SPK tersebut. Satu SPK ditandatangani Supriyano dan 73 SPK lainnya ditandatangani Ir. Gunarso selaku pengguna anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (PDTT) dan pihak perusahaan yang bersangkutan.

Baca Juga :  Tiga Tahun Buron, Nurcahyo Wiyono Ditangkap

Di dalam SPK, lanjut Pantja, dicantumkan tentang sumber anggaran proyek Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Kementerian PDTT No. 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018.

Namun, kata Pantja, pembayaran atau pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan karena proyek tersebut (SPK dan DIPA) fiktif. “Jadi, keputusan pemberian fasilitas kredit KPBJ itu tidak didasarkan pada analisis yang benar sesuai ketentuan, tidak dilakukan survei dan penelitian atas kebenaran objek jaminan (SPK) dan DIPA,” beber Pantja.

Saat ini yang bersangkutan ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak selama 20 hari, terhitung 21 November 2019 hingga 10 Desember 2019. (arf)

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkap dan menahan Herry Murdiyanto, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), kemarin. Ia tersangkut perkara pencairan kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) fiktif melalui salah satu bank milik pemerintah daerah. Nilai kredit yang dicairkan sebesar Rp8,8 miliar.

Ia ditangkap di rumahnya di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Green Silva 2, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Sebelumnya, penyidik telah beberapa kali melakukan pemanggilan, namun tidak diindahkan tersangka.

“Yang bersangkutan kami tangkap setelah beberapa kali panggil tidak datang,” ujar Kepala Seksi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edy Setyawan kepada Pontianak Post, kemarin. Dengan mengenakan kaos oblong dan celana panjang, Herry Murdiyanto kemudian digiring ke Kantor Kejati Kalbar untuk diperiksa.

Baca Juga :  Kontribusi Kajati Kalbar dalam Optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Pantja, penangkapan dan penahanan terhadap Herry Murdiyanto berkaitan dengan pencairan kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ). Selaku PPK, Herry Murdianto menandatangani proyek 32 perusahaan yang mendapat kredit dengan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja).

Setelah kredit dicairkan, belakangan perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikan uang karena SPK yang dijaminkan ternyata fiktif. Herry Murdiyanto diduga tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran SPK tersebut. Akibatnya, bank sebagai pemberi kredit mengalami kerugian sebesar Rp8,8 miliar.

“Ada 32 perusahaan, terdiri dari 74 paket pekerjaan yang kredit pengadaan barang dan jasa dari Bank Kalbar Cabang Bengkayang. Masing-masing perusahaan mengajukan kredit dengan SPK,” kata Pantja.

Selain Herry Murdiyanto, ada beberapa nama lain yang turut menandatangani SPK tersebut. Satu SPK ditandatangani Supriyano dan 73 SPK lainnya ditandatangani Ir. Gunarso selaku pengguna anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (PDTT) dan pihak perusahaan yang bersangkutan.

Baca Juga :  Normalisasi Parit dan Drainase

Di dalam SPK, lanjut Pantja, dicantumkan tentang sumber anggaran proyek Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Kementerian PDTT No. 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018.

Namun, kata Pantja, pembayaran atau pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan karena proyek tersebut (SPK dan DIPA) fiktif. “Jadi, keputusan pemberian fasilitas kredit KPBJ itu tidak didasarkan pada analisis yang benar sesuai ketentuan, tidak dilakukan survei dan penelitian atas kebenaran objek jaminan (SPK) dan DIPA,” beber Pantja.

Saat ini yang bersangkutan ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak selama 20 hari, terhitung 21 November 2019 hingga 10 Desember 2019. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/