alexametrics
26 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Kalbar Provinsi Paling Informatif Se-Kalimantan

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai sebagai daerah yang paling infromatif dibanding provinsi lain se-Kalimantan. Hal itu diketahui dari penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP) untuk kategori Informatif dan Menuju Informatif yang diberikan Komisi Informasi (KI) di Jakarta, Kamis (21/11).

Penganugerahan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin kepada Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. “Se-Indonesia hanya delapan provinsi yang informatif diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kalbar satu-satunya di Pulau Kalimantan menjadi provinsi yang informatif,” ungkap Ria Norsan usai menerima penghargaan. Norsan sapaan akrabnya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan jajaran Pemprov Kalbar atas prestasi yang telah diraih ini. “Mudah-mudahan, katergori ini dapat kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan,” katanya.

Baca Juga :  Musabaqah Hafalan Al-Qur’an dan Hadits, Kalbar akan Utus Lima Peserta

Mantan Bupati Mempawah itu berpesan, kepada seluruh daerah kabupaten/kota se-Kalbar yang belum masuk kategori informatif agar berbenah. Untuk mengupayakan keterbukaan informasi badan publik di daerah tersebut benar-benar informatif. Dalam kesempatan itu, Ketua KI Pusat Gede Narayana membeberkan data bahwa jumlah BP yang informatif meningkat di tahun 2019. Terbukti  jumlah BP  yang masuk kategori Tidak Informatif mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun ini.

Untuk 189 BP yang tidak informatif, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.  “Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” jelasnya.

Baca Juga :  Bulan Mutu Karantina SKIPM Pontianak

Melihat hasil monev yang mayoritas masih masuk kategori tidak informatif, maka bisa digarisbawahi bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(bar/r)

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai sebagai daerah yang paling infromatif dibanding provinsi lain se-Kalimantan. Hal itu diketahui dari penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP) untuk kategori Informatif dan Menuju Informatif yang diberikan Komisi Informasi (KI) di Jakarta, Kamis (21/11).

Penganugerahan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin kepada Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. “Se-Indonesia hanya delapan provinsi yang informatif diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kalbar satu-satunya di Pulau Kalimantan menjadi provinsi yang informatif,” ungkap Ria Norsan usai menerima penghargaan. Norsan sapaan akrabnya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan jajaran Pemprov Kalbar atas prestasi yang telah diraih ini. “Mudah-mudahan, katergori ini dapat kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan,” katanya.

Baca Juga :  Satu Lagi Maskapai Dilarang Terbang, Midji : Pengawasan di Bandara Jelek dan Asal

Mantan Bupati Mempawah itu berpesan, kepada seluruh daerah kabupaten/kota se-Kalbar yang belum masuk kategori informatif agar berbenah. Untuk mengupayakan keterbukaan informasi badan publik di daerah tersebut benar-benar informatif. Dalam kesempatan itu, Ketua KI Pusat Gede Narayana membeberkan data bahwa jumlah BP yang informatif meningkat di tahun 2019. Terbukti  jumlah BP  yang masuk kategori Tidak Informatif mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun ini.

Untuk 189 BP yang tidak informatif, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.  “Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemprov Kalbar Siapkan Rencana Penataan GOR

Melihat hasil monev yang mayoritas masih masuk kategori tidak informatif, maka bisa digarisbawahi bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(bar/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/