alexametrics
26.7 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Sy Abdullah: Buka Siapa yang Rugikan Bank 8,8 Miliar!

Komisi V Evaluasi Program Kementrian PDTT

PONTIANAK—Komisi V DPR RI berang dan marah besar bahwa proyek fiktif pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Kalimantan Barat merugikan Bank Daerah hingga mencapai Rp8,8 miliar. Evaluasi dan pengawasan segera dilakukan guna menelusuri ejauh mana provinsi atau kabupaten lain juga ikut menjadi korban dari program ini.

“Sangat tidak masuk akal saja kedengarannya. Ada program proyek tertera di Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Kementerian PDTT No. 0689/060-01.2.01/29/2018 tetapi sukses mengkadali dana Bank Daerah hingga Rp8,8 miliar dengan cara mengajukan Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) fiktif,” ungkap Syarif Abdullah Alkadrie, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Jumat(22/11) di Pontianak.

Menurutnya kalau sudah terjadi hal demikian, tingkat permainannya sangat tinggi sekali. Harus diselidiki bagaimana anggaran miliar rupiah pada Bank Daerah bisa jebol. ”Tak hanya PPK, pihak pelaksana, konsultan dan pihak bank juga harus ditelusuri. Buka sejelas-jelasnya bagaimana bisa jebol itu barang. Ini akan menjadi evaluasi kami dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian PDTT,” ucapnya.

Baca Juga :  6 Daerah di Kalbar Berstatus PPKM Level 3

Politisi NasDem Kalbar ini menambahkan kebiasaan anggaran andai sudah masuk program nasional pasti akan masuk di nomenklatur APBN RI. Ada dua komposisi anggarannya. Apakah berada dianggaran KL, Badan atau melalui dana transfer daerah atau DAK (Dana Alokasi Khusus). Semua sifat dana tersebut tercatat jelas di APBN RI. “Jadi tidak bisa main-main,” ucapnya.

Pertanyaannya kenapa bisa fiktif ? Syarif menduga ada administrasi terlalu dimudahkan hingga pengawasan sampai ke mata anggaran Kementriaan PDTT tidak terbuka . Harusnya Bank Daerah punya syarat ketika akan meminjamkan kepada seseorang. Selanjutnya benar atau tidak, oknum pejabat di PDTT melakukan pemalsuan.
Andai ada tanda tangan dan diduga permainan, harusnya pengguna anggaran terlibat paham. Namanya fiktif, korupsi dan manipulatif berbeda-beda. Fiktif adalah tidak ada tetapi dibuat ada, dengan berbagai keahlian adminitrasi dan teknis.
Sementara korupsi ditemukan kerugian negara melalui audit lembaga berwenang semacam BPK RI.

Baca Juga :  Tak Sampai 20 Menit, Makan Roti Cane Edi Kamtono Hanya Butuh 13 Menit

Ketua DPP NasDem RI dapil Kalimantan ini lantas menyerahkan semuanya kepada proses hukum berlaku. Seandainya PPK ditahan, tinggal ditelusuri apakah ada indikasi kerja bersama-sama atau hanya diri sendiri. “Ini kan masih berprores. Bagi saya mari ikuti hukum dan terpenting ditegakkan sebenar-benarnya. Siapa korban dan siapa pelaku,” tukas dia.

Kepada Bank Daerah juga wajib dievaluasi jajaran yang terlibat dalam proses pencairan KPBJ ini. Seandainya dalam perbankan sendiri ada oknum bermain, proses juga dengan aturan berlaku. Yang jelas kesalahannya adalah sudah lalai dalam memproses pengajuan kredit proyek fiktif untuk pelaksana. ”Setahu saya runutannya berupa kontrak kerja jelas. Tempat proyek ada, data-data pendukung semacam perusahaan, SPK dan DIPA ditelusuri dong hingga ke pusat (Kementriaan PDTT),” tukasnya. (den)

Komisi V Evaluasi Program Kementrian PDTT

PONTIANAK—Komisi V DPR RI berang dan marah besar bahwa proyek fiktif pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Kalimantan Barat merugikan Bank Daerah hingga mencapai Rp8,8 miliar. Evaluasi dan pengawasan segera dilakukan guna menelusuri ejauh mana provinsi atau kabupaten lain juga ikut menjadi korban dari program ini.

“Sangat tidak masuk akal saja kedengarannya. Ada program proyek tertera di Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Kementerian PDTT No. 0689/060-01.2.01/29/2018 tetapi sukses mengkadali dana Bank Daerah hingga Rp8,8 miliar dengan cara mengajukan Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) fiktif,” ungkap Syarif Abdullah Alkadrie, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Jumat(22/11) di Pontianak.

Menurutnya kalau sudah terjadi hal demikian, tingkat permainannya sangat tinggi sekali. Harus diselidiki bagaimana anggaran miliar rupiah pada Bank Daerah bisa jebol. ”Tak hanya PPK, pihak pelaksana, konsultan dan pihak bank juga harus ditelusuri. Buka sejelas-jelasnya bagaimana bisa jebol itu barang. Ini akan menjadi evaluasi kami dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian PDTT,” ucapnya.

Baca Juga :  6 Daerah di Kalbar Berstatus PPKM Level 3

Politisi NasDem Kalbar ini menambahkan kebiasaan anggaran andai sudah masuk program nasional pasti akan masuk di nomenklatur APBN RI. Ada dua komposisi anggarannya. Apakah berada dianggaran KL, Badan atau melalui dana transfer daerah atau DAK (Dana Alokasi Khusus). Semua sifat dana tersebut tercatat jelas di APBN RI. “Jadi tidak bisa main-main,” ucapnya.

Pertanyaannya kenapa bisa fiktif ? Syarif menduga ada administrasi terlalu dimudahkan hingga pengawasan sampai ke mata anggaran Kementriaan PDTT tidak terbuka . Harusnya Bank Daerah punya syarat ketika akan meminjamkan kepada seseorang. Selanjutnya benar atau tidak, oknum pejabat di PDTT melakukan pemalsuan.
Andai ada tanda tangan dan diduga permainan, harusnya pengguna anggaran terlibat paham. Namanya fiktif, korupsi dan manipulatif berbeda-beda. Fiktif adalah tidak ada tetapi dibuat ada, dengan berbagai keahlian adminitrasi dan teknis.
Sementara korupsi ditemukan kerugian negara melalui audit lembaga berwenang semacam BPK RI.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Gedung Isolasi RSUD Soedarso Penuh

Ketua DPP NasDem RI dapil Kalimantan ini lantas menyerahkan semuanya kepada proses hukum berlaku. Seandainya PPK ditahan, tinggal ditelusuri apakah ada indikasi kerja bersama-sama atau hanya diri sendiri. “Ini kan masih berprores. Bagi saya mari ikuti hukum dan terpenting ditegakkan sebenar-benarnya. Siapa korban dan siapa pelaku,” tukas dia.

Kepada Bank Daerah juga wajib dievaluasi jajaran yang terlibat dalam proses pencairan KPBJ ini. Seandainya dalam perbankan sendiri ada oknum bermain, proses juga dengan aturan berlaku. Yang jelas kesalahannya adalah sudah lalai dalam memproses pengajuan kredit proyek fiktif untuk pelaksana. ”Setahu saya runutannya berupa kontrak kerja jelas. Tempat proyek ada, data-data pendukung semacam perusahaan, SPK dan DIPA ditelusuri dong hingga ke pusat (Kementriaan PDTT),” tukasnya. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/