alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Genjot Produksi Cabai Lokal 

PONTIANAK – Produksi cabai di Kalimantan Barat (Kalbar) masih perlu ditingkatkan. Sebab, ketergantungan Kalbar terhadap pasokan cabai dari daerah lain membuat harga komoditas ini kerap fluktuatif. Keberadaan cabai lokal menjadi penting untuk membuat harganya menjadi stabil.

“Khusus Kalbar, produksi lokalnya masih relatif terbatas. Harga cabai normal akan sangat dipengaruhi oleh tersedianya dan lancarnya pasokan dari luar Kalbar,” kata Kepala Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPKH) Kalbar, Muhammad Munsif.

Dia mengatakan, pada tahun 2020 lalu, produksi cabai Kalbar, baik itu Cabai Merah Besar (CMB) maupun Cabai Rawit MErah (CRM) sebesar 5.568 ton atau 15,6 persen dari total kebutuhan sebesar 35.584 ton. Pada April 2021, pihaknya memperkirakan produksi cabai Kalbar mengalami defisit.

“Di  April, defisit CMB diperkirakan capai 1631 Ton sedangkan CRM capai 1.029 Ton,” katanya. Meski begitu, sejumlah provinsi di daerah lain pada April 2021 mengalami surplus cabai, dan berdampak pada pasokan cabai secara nasional. “Secara Nasional di Maret sampai dengan April ini, neraca cabe diproyeksikan ada surplus, yakni 38 ribu ton di maret dan 68 ribu ton di april. Hanya saja, surplus produksi tersebut hanya ada di beberapa provinsi saja,” tuturnya.

Baca Juga :  Harga Cabai Turun karena Barang Melimpah

Dia menilai, usaha cabe selain potensi untungnya besar, namun memiliki resiko yang besar pula. Selain itu, modalnya juga cukup besar, yakni bisa tiga sampai empat kali modal tanam padi. Namun, dengan prioritas pemerintah masih ke peningkatan produksi padi untuk wujudkan swasembada dan perkuat ketahanan pangan

“Maka intervensi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan, kota tentunya relatif terbatas,” tuturnya. Lebih jauh dia menjelaskan, saat ini Pemprov Kalbar mendorong dari sisi penyediaan, dan mendorong petani atau pengusaha tani mengakses sumber pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya relatif rendah, sebagai modal usaha. “Tahun 2021 ini ada plafon 70 Triliun dana KUR yang bisa dimanfaatkan umkm termasuk petani dan peternak untuk  meningkatkan skala usahanya,” katanya.

Dia mengatakan, Dinas PPKH Kalbar, selaku institusi yang menangani upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan bersama jajaran Disperindag dan Dinas pangan di provinsi maupun kabupaten/kota, siap membantu upaya stabilisasi harga tersebut dengan fokus utama memberikan subsidi atau bantuan biaya angkutan distribusi cabai dari lokasi produksi ke pasar-pasar utama di perkotaan terutama di Pontianak, Singkawang, Sintang, khususnya dalam rangka fasilitasi operasi pasar

Baca Juga :  Relokasi 20 Pedagang Buah Dahlia

“Prioritas kami adalah membantu biaya distribusi pasokan cabe yang diproduksi di wilayah Kalbar,” katanya. Di sisi lain, inisiasi operasi pasar tersebut menurutnya tidak terbatas oleh dinas yang membidangi perdagangan maupun pangan saja, institusi resmi maupun pihak organisasi kemasyarakatan lainnya yang berorientasi sosial. Pihaknya menawarkan berbagai elemen masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan operasi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga.

“Bagi petani, atau kelompok tani, pelaku usaha cabe dimanapun di wilayah Kalbar, kami mengajak untuk dapat menghubungi kami jika tengah panen, agar Perusda (Perusahaan Daerah), maupun pedagang besar bisa mengambilnya dari pada memasukkan dari luar Kalbar,” pungkasnya. (sti)

PONTIANAK – Produksi cabai di Kalimantan Barat (Kalbar) masih perlu ditingkatkan. Sebab, ketergantungan Kalbar terhadap pasokan cabai dari daerah lain membuat harga komoditas ini kerap fluktuatif. Keberadaan cabai lokal menjadi penting untuk membuat harganya menjadi stabil.

“Khusus Kalbar, produksi lokalnya masih relatif terbatas. Harga cabai normal akan sangat dipengaruhi oleh tersedianya dan lancarnya pasokan dari luar Kalbar,” kata Kepala Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPKH) Kalbar, Muhammad Munsif.

Dia mengatakan, pada tahun 2020 lalu, produksi cabai Kalbar, baik itu Cabai Merah Besar (CMB) maupun Cabai Rawit MErah (CRM) sebesar 5.568 ton atau 15,6 persen dari total kebutuhan sebesar 35.584 ton. Pada April 2021, pihaknya memperkirakan produksi cabai Kalbar mengalami defisit.

“Di  April, defisit CMB diperkirakan capai 1631 Ton sedangkan CRM capai 1.029 Ton,” katanya. Meski begitu, sejumlah provinsi di daerah lain pada April 2021 mengalami surplus cabai, dan berdampak pada pasokan cabai secara nasional. “Secara Nasional di Maret sampai dengan April ini, neraca cabe diproyeksikan ada surplus, yakni 38 ribu ton di maret dan 68 ribu ton di april. Hanya saja, surplus produksi tersebut hanya ada di beberapa provinsi saja,” tuturnya.

Baca Juga :  Suplai Cabai untuk Kabupaten Lain

Dia menilai, usaha cabe selain potensi untungnya besar, namun memiliki resiko yang besar pula. Selain itu, modalnya juga cukup besar, yakni bisa tiga sampai empat kali modal tanam padi. Namun, dengan prioritas pemerintah masih ke peningkatan produksi padi untuk wujudkan swasembada dan perkuat ketahanan pangan

“Maka intervensi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan, kota tentunya relatif terbatas,” tuturnya. Lebih jauh dia menjelaskan, saat ini Pemprov Kalbar mendorong dari sisi penyediaan, dan mendorong petani atau pengusaha tani mengakses sumber pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya relatif rendah, sebagai modal usaha. “Tahun 2021 ini ada plafon 70 Triliun dana KUR yang bisa dimanfaatkan umkm termasuk petani dan peternak untuk  meningkatkan skala usahanya,” katanya.

Dia mengatakan, Dinas PPKH Kalbar, selaku institusi yang menangani upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan bersama jajaran Disperindag dan Dinas pangan di provinsi maupun kabupaten/kota, siap membantu upaya stabilisasi harga tersebut dengan fokus utama memberikan subsidi atau bantuan biaya angkutan distribusi cabai dari lokasi produksi ke pasar-pasar utama di perkotaan terutama di Pontianak, Singkawang, Sintang, khususnya dalam rangka fasilitasi operasi pasar

Baca Juga :  Keterisian Tempat Tidur RS Menurun

“Prioritas kami adalah membantu biaya distribusi pasokan cabe yang diproduksi di wilayah Kalbar,” katanya. Di sisi lain, inisiasi operasi pasar tersebut menurutnya tidak terbatas oleh dinas yang membidangi perdagangan maupun pangan saja, institusi resmi maupun pihak organisasi kemasyarakatan lainnya yang berorientasi sosial. Pihaknya menawarkan berbagai elemen masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan operasi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga.

“Bagi petani, atau kelompok tani, pelaku usaha cabe dimanapun di wilayah Kalbar, kami mengajak untuk dapat menghubungi kami jika tengah panen, agar Perusda (Perusahaan Daerah), maupun pedagang besar bisa mengambilnya dari pada memasukkan dari luar Kalbar,” pungkasnya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/