alexametrics
26.7 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Jalan Panjang Perlindungan Penyu di Kalbar

Setiap tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Penyu dan Kura-Kura Sedunia (World Turtle Day). Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia dirayakan sejak tahun 2000 oleh American Tortoise Rescue untuk menarik perhatian warga dunia terhadap keberadaan kura-kura dan penyu, serta mendorong manusia untuk menyelamatkan spesies yang terancam.

Catatan: ARIEF NUGROHO

PENYU merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura (145 – 208 juta tahun yang lalu) atau seusia dengan dinosaurus.

Ada tujuh jenis penyu yang ada di dunia, yaitu Penyu Belimbing (Dermochelys Coriacea), Penyu Tempayan (Caretta-caretta), Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu Lekang (Lepidochelys Olivacea), Penyu Pipih (Natator Depressus), serta Penyu Kempii (Lepidochelys Kempii). Dari tujuh jenis penyu tersebut enam di antaranya ditemukan di Indonesia.

Kura-kura laut yang satu ini juga dikenal sebagai penjelajah samudera. Bermigrasi menumpuh jarak ribuan kilometer. Meskipun demikian, biota laut ini tahu kemana ia akan pulang, ke pantai, tempat dia menetas pertama kali. Di situ pula, saat dewasa, penyu itu akan meletakkan telurnya.

Pantai Paloh merupakan salah satunya. Paloh merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas. Secara geografis, kecamatan ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

Paloh memiliki garis pantai sepanjang 102,56 kilometer. Sepanjang 63 kilometer di antaranya merupakan pantai peneluran penyu, atau surganya penyu bertelur. Berdasarkan data WWF Indonesia, lebih dari 3.700 (data tahun 2009 – 2019) ekor penyu yang mendarat, dengan hampir setengahnya melakukan ritual peneluran.

Hasil studi awal pada tahun 2009 – 2010, hampir 100 persen telur penyu menjadi target perburuan. Saat ini, tingkat perburuan telur penyu mengalami penurunan signifikan.

Hendro Susanto dari WWF Indonesia site Paloh mengatakan, untuk angka perburuan telur penyu di pantai peneluran Paloh menunjukan penurunan yang signifikan.  Sepanjang Januari – April 2021 ini, total penyu yang naik ke daratan, diungkapkan dia, mencapai 336 ekor, di mana 159 di antaranya bertelur. Sedangkan 117 di antaranya, menurut dia, tidak bertelur. Dari total sarang yang ada, kata Hendro, sekitar 33 sarang telah hilang.

Kendati angka perburuan telur penyu menurun, namun praktik perburuan, diakui dia, masih terjadi. Pada tahun 2020 misalnya, berdasarkan data monitoring Penyu Paloh, lebih dari 100 sarang hilang dalam kurun waktu Januari – Juni 2020. Sedangkan 10 hari pertama di bulan Juli 2020, setidaknya, menurut dia, terdapat 24 sarang penyu hilang.

Pontianak Post bersama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak berkesempatan mengunjungi pos monitoring Penyu Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, 8 Juli 2020 lalu.

Hari sudah malam saat kami tiba di pos monitoring di Sungai Belacan itu. Sementara tim monitoring telah bersiap untuk melakukan monitoring penyu di pantai sepanjang 19,3 kilometer dari total hot spot area sepanjang 42,3 kilometer. Beberapa di antara kami, ikut dalam monitoring malam itu.

Baca Juga :  Hadiri Pertemuan Dewan Menteri OECD, Mendag Bawa Potensi RI Jadi Superpower Dunia

Dalam monitoring, tim menemukan beberapa kerusakan sarang yang terindikasi dicuri. Malam berikutnya, tim kembali melakukan monitoring. Dalam monitoring yang dilakukan pada pukul 21.00 hingga 01.00 itu, tim menemukan empat sarang dan satu sarang hasil kamuflase dari pencuri untuk mengelabui petugas.

Sarang-sarang yang ditemukan dalam kondisi rusak, dan hanya tersisa lima butir telur penyu.

Pada kesempatan itu, petugas juga bertemu dengan satu orang yang dicurigai sebagai komplotan pemburu telur satwa langka itu. Berdasarkan komunikasi singkat antara petugas monitoring dengan terduga pelaku, dia mengaku terdiri dari sembilan orang dengan menggunakan dua buah kendaraan bermotor.

Alibi mereka hanya jalan-jalan di pantai, dan mereka mencari rombongannya karena terpisah dari rombongan yang lain.  Namun, setelah dilakukan komunikasi lebih jauh, orang tersebut mengaku jika malam sebelumnya, dia menjadi bagian dari pemburu telur penyu, dan mendapat pembagian lima butir telur penyu.

Keesokan harinya, Pontianak Post bersama BPSPL Pontianak melakukan perjalanan ke Desa Temajuk. Desa kecil yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jaraknya hanya sekitar 4 kilometer.

Seorang warga Desa Temajuk, Johan mengaku, perburuan telur penyu di pantai Paloh masih terjadi. Untuk perdagangannya pun, menurut dia, dilakukan secara tertutup.

“Masih ada. Kalau mau beli, harus pesan dulu. Tidak bisa langsung,” katanya singkat.

Regulasi Perlindungan Penyu

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian tubuhnya itu dilarang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu dapat dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta.

Pemanfaatan jenis satwa dilindungi hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.

Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah perlindungan penyu dengan mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 523.3/5228/SJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pengelolaan Penyu dan Habitatnya, yang menginstruksikan kepada para Gubernur untuk selanjutnya mengoordinasikan kepada para Bupati dan Walikota serta intansi terkait di wilayahnya, untuk melindungi penyu melalui tindakan pencegahan, pengawasan, penegakkan hukum dan penindakan, serta mensosialisasikan peraturan perundangan terkait, sekaligus pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penertiban terhadap pemanfaatan penyu dan turunannya juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 526 tahun 2015 tentang Pelaksaan Perlindungan Penyu, Telur, bagian Tubuh dana tau Produk Turunannya.

Sedangkan dalam dunia internasional, semua jenis penyu laut telah dimasukan dalam appendix I yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna). Badan Konservasi dunia IUCN juga memasukan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, sedangkan untuk jenis penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah.

Baca Juga :  Tebar Nilai Kebaikan Melalui Film

Penetapan Kawasan Konservasi

Akhir tahun 2020 ditutup dengan kado manis untuk upaya konservasi laut di Kalimantan Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan lima Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kalimantan Barat dengan total luasan mencapai 644.674,16 hektare pada 20 Desember 2020.

Kelima KKPD yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) adalah Kayong Utara, Pulau Randayan, Kendawangan, Kubu Raya, dan Paloh.

KKPD Paloh ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:93/KEPMEN-KP/2020 dengan status pengelolaan Taman Pesisir Paloh dan Perairan Sekitarnya.

Memiliki luas keseluruhan 168.291,06 hektare dengan rincian mengakomodir daratan seluas 422.69 hektare yang diperuntukkan menjadi area perlindungan peneluran penyu, serta luas di perairan 167.868.37 hektare.

Sekitar 9,83 persen atau area seluas 16.543,46 hektare dari total luasan ditetapkan menjadi zona inti, dengan target utama konservasi adalah Penyu. Selain itu, terdapat zona pemanfaatan terbatas seluas 151.682,12 hektare dan zona lainnya dengan luas 65,48 hektare.

Hendro Susanto dari WWF Indonesia Site Paloh mengatakan, pihaknya menyambut baik penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Paloh. Menurutnya, ini penting sebagai pijakan dalam mengambil langkah kebijakan pengelolaan Kawasan.

Ada delapan komitmen yang disepakati dalam pengelolaan Kawasan, meliputi: Perencanaan pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan; Pemantauan, perlindungan, dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan; Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan kawasan konservasi; dan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kemudian, Peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan, Penelitian dan pengembangan data/informasi di kawasan konservasi perairan; Pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan konservasi perairan.

Sejatinya inisiasi pencadangan kawasan konservasi pesisir ini sudah dimulai sejak tahun 2009 di tingkat Kabupaten Sambas, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Sambas pada tahun 2013.  Namun, perubahan kewenangan bidang kelautan ditarik ke Pemerintah Provinsi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan provinsi semula dari 4 – 12 mil, kini diperluas menjadi 0 – 12 mil.

Lebih dari 10 kali pertemuan mitra yang dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2017, diinisiasi baik oleh DKP Kalbar, BPSPL Pontianak, serta WWF Indonesia. Dengan tujuan perumusan kajian serta inisiatif pencadangan yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk ditandatangani.

Setelah pencadangan, tantangan selanjutnya mendorong penetapan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain itu, perlu memastikan seluruh Kawasan konservasi perairan terakomodir didalam dokumen RZWP3K Kalbar. Serta mendorong percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ), sebagai salah satu syarat penetapan. (*)

Setiap tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Penyu dan Kura-Kura Sedunia (World Turtle Day). Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia dirayakan sejak tahun 2000 oleh American Tortoise Rescue untuk menarik perhatian warga dunia terhadap keberadaan kura-kura dan penyu, serta mendorong manusia untuk menyelamatkan spesies yang terancam.

Catatan: ARIEF NUGROHO

PENYU merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura (145 – 208 juta tahun yang lalu) atau seusia dengan dinosaurus.

Ada tujuh jenis penyu yang ada di dunia, yaitu Penyu Belimbing (Dermochelys Coriacea), Penyu Tempayan (Caretta-caretta), Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu Lekang (Lepidochelys Olivacea), Penyu Pipih (Natator Depressus), serta Penyu Kempii (Lepidochelys Kempii). Dari tujuh jenis penyu tersebut enam di antaranya ditemukan di Indonesia.

Kura-kura laut yang satu ini juga dikenal sebagai penjelajah samudera. Bermigrasi menumpuh jarak ribuan kilometer. Meskipun demikian, biota laut ini tahu kemana ia akan pulang, ke pantai, tempat dia menetas pertama kali. Di situ pula, saat dewasa, penyu itu akan meletakkan telurnya.

Pantai Paloh merupakan salah satunya. Paloh merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas. Secara geografis, kecamatan ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

Paloh memiliki garis pantai sepanjang 102,56 kilometer. Sepanjang 63 kilometer di antaranya merupakan pantai peneluran penyu, atau surganya penyu bertelur. Berdasarkan data WWF Indonesia, lebih dari 3.700 (data tahun 2009 – 2019) ekor penyu yang mendarat, dengan hampir setengahnya melakukan ritual peneluran.

Hasil studi awal pada tahun 2009 – 2010, hampir 100 persen telur penyu menjadi target perburuan. Saat ini, tingkat perburuan telur penyu mengalami penurunan signifikan.

Hendro Susanto dari WWF Indonesia site Paloh mengatakan, untuk angka perburuan telur penyu di pantai peneluran Paloh menunjukan penurunan yang signifikan.  Sepanjang Januari – April 2021 ini, total penyu yang naik ke daratan, diungkapkan dia, mencapai 336 ekor, di mana 159 di antaranya bertelur. Sedangkan 117 di antaranya, menurut dia, tidak bertelur. Dari total sarang yang ada, kata Hendro, sekitar 33 sarang telah hilang.

Kendati angka perburuan telur penyu menurun, namun praktik perburuan, diakui dia, masih terjadi. Pada tahun 2020 misalnya, berdasarkan data monitoring Penyu Paloh, lebih dari 100 sarang hilang dalam kurun waktu Januari – Juni 2020. Sedangkan 10 hari pertama di bulan Juli 2020, setidaknya, menurut dia, terdapat 24 sarang penyu hilang.

Pontianak Post bersama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak berkesempatan mengunjungi pos monitoring Penyu Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, 8 Juli 2020 lalu.

Hari sudah malam saat kami tiba di pos monitoring di Sungai Belacan itu. Sementara tim monitoring telah bersiap untuk melakukan monitoring penyu di pantai sepanjang 19,3 kilometer dari total hot spot area sepanjang 42,3 kilometer. Beberapa di antara kami, ikut dalam monitoring malam itu.

Baca Juga :  Satu Orangutan Ditranslokasikan ke Hutan Desa Sungai Besar  

Dalam monitoring, tim menemukan beberapa kerusakan sarang yang terindikasi dicuri. Malam berikutnya, tim kembali melakukan monitoring. Dalam monitoring yang dilakukan pada pukul 21.00 hingga 01.00 itu, tim menemukan empat sarang dan satu sarang hasil kamuflase dari pencuri untuk mengelabui petugas.

Sarang-sarang yang ditemukan dalam kondisi rusak, dan hanya tersisa lima butir telur penyu.

Pada kesempatan itu, petugas juga bertemu dengan satu orang yang dicurigai sebagai komplotan pemburu telur satwa langka itu. Berdasarkan komunikasi singkat antara petugas monitoring dengan terduga pelaku, dia mengaku terdiri dari sembilan orang dengan menggunakan dua buah kendaraan bermotor.

Alibi mereka hanya jalan-jalan di pantai, dan mereka mencari rombongannya karena terpisah dari rombongan yang lain.  Namun, setelah dilakukan komunikasi lebih jauh, orang tersebut mengaku jika malam sebelumnya, dia menjadi bagian dari pemburu telur penyu, dan mendapat pembagian lima butir telur penyu.

Keesokan harinya, Pontianak Post bersama BPSPL Pontianak melakukan perjalanan ke Desa Temajuk. Desa kecil yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jaraknya hanya sekitar 4 kilometer.

Seorang warga Desa Temajuk, Johan mengaku, perburuan telur penyu di pantai Paloh masih terjadi. Untuk perdagangannya pun, menurut dia, dilakukan secara tertutup.

“Masih ada. Kalau mau beli, harus pesan dulu. Tidak bisa langsung,” katanya singkat.

Regulasi Perlindungan Penyu

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian tubuhnya itu dilarang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu dapat dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta.

Pemanfaatan jenis satwa dilindungi hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.

Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah perlindungan penyu dengan mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 523.3/5228/SJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pengelolaan Penyu dan Habitatnya, yang menginstruksikan kepada para Gubernur untuk selanjutnya mengoordinasikan kepada para Bupati dan Walikota serta intansi terkait di wilayahnya, untuk melindungi penyu melalui tindakan pencegahan, pengawasan, penegakkan hukum dan penindakan, serta mensosialisasikan peraturan perundangan terkait, sekaligus pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penertiban terhadap pemanfaatan penyu dan turunannya juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 526 tahun 2015 tentang Pelaksaan Perlindungan Penyu, Telur, bagian Tubuh dana tau Produk Turunannya.

Sedangkan dalam dunia internasional, semua jenis penyu laut telah dimasukan dalam appendix I yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna). Badan Konservasi dunia IUCN juga memasukan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, sedangkan untuk jenis penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah.

Baca Juga :  Tebar Nilai Kebaikan Melalui Film

Penetapan Kawasan Konservasi

Akhir tahun 2020 ditutup dengan kado manis untuk upaya konservasi laut di Kalimantan Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan lima Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kalimantan Barat dengan total luasan mencapai 644.674,16 hektare pada 20 Desember 2020.

Kelima KKPD yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) adalah Kayong Utara, Pulau Randayan, Kendawangan, Kubu Raya, dan Paloh.

KKPD Paloh ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:93/KEPMEN-KP/2020 dengan status pengelolaan Taman Pesisir Paloh dan Perairan Sekitarnya.

Memiliki luas keseluruhan 168.291,06 hektare dengan rincian mengakomodir daratan seluas 422.69 hektare yang diperuntukkan menjadi area perlindungan peneluran penyu, serta luas di perairan 167.868.37 hektare.

Sekitar 9,83 persen atau area seluas 16.543,46 hektare dari total luasan ditetapkan menjadi zona inti, dengan target utama konservasi adalah Penyu. Selain itu, terdapat zona pemanfaatan terbatas seluas 151.682,12 hektare dan zona lainnya dengan luas 65,48 hektare.

Hendro Susanto dari WWF Indonesia Site Paloh mengatakan, pihaknya menyambut baik penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Paloh. Menurutnya, ini penting sebagai pijakan dalam mengambil langkah kebijakan pengelolaan Kawasan.

Ada delapan komitmen yang disepakati dalam pengelolaan Kawasan, meliputi: Perencanaan pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan; Pemantauan, perlindungan, dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan; Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan kawasan konservasi; dan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kemudian, Peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan, Penelitian dan pengembangan data/informasi di kawasan konservasi perairan; Pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan konservasi perairan.

Sejatinya inisiasi pencadangan kawasan konservasi pesisir ini sudah dimulai sejak tahun 2009 di tingkat Kabupaten Sambas, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Sambas pada tahun 2013.  Namun, perubahan kewenangan bidang kelautan ditarik ke Pemerintah Provinsi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan provinsi semula dari 4 – 12 mil, kini diperluas menjadi 0 – 12 mil.

Lebih dari 10 kali pertemuan mitra yang dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2017, diinisiasi baik oleh DKP Kalbar, BPSPL Pontianak, serta WWF Indonesia. Dengan tujuan perumusan kajian serta inisiatif pencadangan yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk ditandatangani.

Setelah pencadangan, tantangan selanjutnya mendorong penetapan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain itu, perlu memastikan seluruh Kawasan konservasi perairan terakomodir didalam dokumen RZWP3K Kalbar. Serta mendorong percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ), sebagai salah satu syarat penetapan. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/