alexametrics
24 C
Pontianak
Friday, May 27, 2022

Ratusan Pekerja Mulai Terdampak PPKM

PONTIANAK – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kalimantan Barat (Kalbar) mulai menunjukkan dampak pada kondisi ketenagakerjaan. Pengurangan jam kerja, dirumahkan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat sudah dialami oleh pekerja.

“Dampak penerapan PPKM berdasarkan laporan kabupaten kota se-Kalbar sampai dengan tanggal 21 Juli, jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 588 org, pekerja yang dikurangi upahnya sebanyak 64 org dan pekerja yang di PHK sebanyak 62 orang,” ungkap Muhaimenon, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Kamis (22/7).

Dia menyebut, pekerja yang terdampak berasal dari berbagai sektor, terutama dari industri utamanya minimarket, perkebunan, perhotelan dan infrastruktur. Terkait PHK sejauh ini menurutnya tidak ada perselisihan yang berarti antara pekerja dengan pihak yang bersangkutan.

“Tidak ada perselisihan terkait PHK yang dilaporkan pekerja, dapat kita simpulkan pekerja sudah menerima haknya,” katanya.

Namun pihaknya akan kembali melakukan evaluasi data, sebab bisa jadi data tersebut berkurang atau bertambah. Terlebih dengan adanya penetapan PPKM Level 4 yang mana diberikan ada kelonggaran terhadap aktivitas usaha, sehingga berpotensi mengurangi jumlah pekerja yang dirumahkan

Baca Juga :  Dirikan Posko Tangguh PPKM Skala Mikro

Sementara itu terkait adanya rencana Pemerintah Pusat yang akan memberikan bantuan melalui program subsidi upah kepada para pekerja, pihaknya belum bisa memastikan. “Masih menunggu Permen (Peraturan Menteri), belum tahu juga mekanisme yang digunakan,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya, menilai kebijakan perpanjangan PPKM akan menambah kerugian bagi dunia usaha sehingga semakin berdampak kepada pekerja dan masyarakat secara luas.

“Perpanjangan PPKM akan menambah beban bagi semua orang baik itu masyarakat umum, pengusaha atau pekerja,” ungkapnya.

Dirinya memahami bila berbagai aturan dalam rangka penyelamatan masyarakat dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya ingin membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak terjadi penularan wabah Covid-19. Namun, dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat adalah berhentinya aktivitas ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat.

Baca Juga :  PPKM Mikro Tunggu Instruksi Provinsi

“Akibatnya daya beli menurun dan pertumbuhan ekonomi terhenti,” ujarnya.

Di sisi lain, tambah dia, ada biaya tetap yang ditanggung pengusaha antara lain biaya operasional, gaji pegawai, pajak, bunga pinjaman dan lain sebagainya. Pandemi yang sudah berjalan lebih dari satu tahun ini telah menggerus banyak sekali energi dan sumber daya pengusaha. Bahkan, penyesuaian dengan pengurangan pekerja juga mengakibatkan sumber daya pengusaha semakin terkuras lantaran kewajiban yang mengikat dalam melakukan PHK dan biaya hukum jika terjadi perkara atau perselisihan antara pengusaha dan pekerja.

Dia melanjutkan, penutupan operasional perusahaan mempunyai dampak yang luas selain pada pendapatan perusahaan dan pekerjanya. Masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada aktivitas di areal perkantoran, juga akan merasakan efek dominonya, sebut saja tukang parkir, penjual makanan sekitar, dan lain sebagainya. (sti)

PONTIANAK – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kalimantan Barat (Kalbar) mulai menunjukkan dampak pada kondisi ketenagakerjaan. Pengurangan jam kerja, dirumahkan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat sudah dialami oleh pekerja.

“Dampak penerapan PPKM berdasarkan laporan kabupaten kota se-Kalbar sampai dengan tanggal 21 Juli, jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 588 org, pekerja yang dikurangi upahnya sebanyak 64 org dan pekerja yang di PHK sebanyak 62 orang,” ungkap Muhaimenon, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Kamis (22/7).

Dia menyebut, pekerja yang terdampak berasal dari berbagai sektor, terutama dari industri utamanya minimarket, perkebunan, perhotelan dan infrastruktur. Terkait PHK sejauh ini menurutnya tidak ada perselisihan yang berarti antara pekerja dengan pihak yang bersangkutan.

“Tidak ada perselisihan terkait PHK yang dilaporkan pekerja, dapat kita simpulkan pekerja sudah menerima haknya,” katanya.

Namun pihaknya akan kembali melakukan evaluasi data, sebab bisa jadi data tersebut berkurang atau bertambah. Terlebih dengan adanya penetapan PPKM Level 4 yang mana diberikan ada kelonggaran terhadap aktivitas usaha, sehingga berpotensi mengurangi jumlah pekerja yang dirumahkan

Baca Juga :  PPKM Mikro Tunggu Instruksi Provinsi

Sementara itu terkait adanya rencana Pemerintah Pusat yang akan memberikan bantuan melalui program subsidi upah kepada para pekerja, pihaknya belum bisa memastikan. “Masih menunggu Permen (Peraturan Menteri), belum tahu juga mekanisme yang digunakan,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya, menilai kebijakan perpanjangan PPKM akan menambah kerugian bagi dunia usaha sehingga semakin berdampak kepada pekerja dan masyarakat secara luas.

“Perpanjangan PPKM akan menambah beban bagi semua orang baik itu masyarakat umum, pengusaha atau pekerja,” ungkapnya.

Dirinya memahami bila berbagai aturan dalam rangka penyelamatan masyarakat dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya ingin membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak terjadi penularan wabah Covid-19. Namun, dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat adalah berhentinya aktivitas ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat.

Baca Juga :  Layar Bioskop Sudah Dibuka di Wilayah PPKM Level 2 dan 3, Penonton Wajib Patuhi Syarat untuk Masuk

“Akibatnya daya beli menurun dan pertumbuhan ekonomi terhenti,” ujarnya.

Di sisi lain, tambah dia, ada biaya tetap yang ditanggung pengusaha antara lain biaya operasional, gaji pegawai, pajak, bunga pinjaman dan lain sebagainya. Pandemi yang sudah berjalan lebih dari satu tahun ini telah menggerus banyak sekali energi dan sumber daya pengusaha. Bahkan, penyesuaian dengan pengurangan pekerja juga mengakibatkan sumber daya pengusaha semakin terkuras lantaran kewajiban yang mengikat dalam melakukan PHK dan biaya hukum jika terjadi perkara atau perselisihan antara pengusaha dan pekerja.

Dia melanjutkan, penutupan operasional perusahaan mempunyai dampak yang luas selain pada pendapatan perusahaan dan pekerjanya. Masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada aktivitas di areal perkantoran, juga akan merasakan efek dominonya, sebut saja tukang parkir, penjual makanan sekitar, dan lain sebagainya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/