alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Dinkes Fokus pada Yankes Dasar

Gelar Orientasi Pelayanan Kesehatan bagi Korban KTP/A & TPPO

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr Harisson MKes menyampaikan bahwa dalam pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan atau anak (KTP/A) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dinas kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar.

“Kita fokus pada pengobatan dan pendampingan awal korban, kemudian melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Petugas kami melaporkan, bukan sebagai saksi pelapor, tetapi informan,” katanya, usai membuka kegiatan Orientasi Pelayanan Kesehatan bagi Korban KTP/A dan TPPO di Hotel Gajahmada Pontianak, Rabu, 21 Agustus 2019.

Korban selanjutnya ditangani secara lebih holistik di rumah sakit, oleh dokter ahli jiwa atau psikolog, lalu kemudian ditangani lebih lanjut oleh dinas pemberdayaan perempuan. Seperti pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Baca Juga :  Dinkes Kalbar Terus Bekerja Cegah Penularan Covid-19

Di samping itu, menurutnya, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban KTP/A, peran tenaga kesehatan sangat besar. mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujikan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya.

Ia menambahkan, pada tahun 2015, Bapenas telah meluncurkan rencana aksi nasional perlindungan anak (RAN-PA) 2015-2019, di dalamnya membuat penjabaran lebih rinci atas pelaksanaan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai sasaran pembangunan perlindungan anak. Dalam upaya pengembangan Puskesmas PP-KTP/A dan rumah sakit yang memiliki unit pusat kekerasan terpadu/atau pusat pelayanan terpadu/PPT, perlu dilakukan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit agar mampu tata laksana kasus KTP/A dan TPPO.

Baca Juga :  Horrison Pinta Dinkes Kabupaten/kota Siapkan Langkah-langkah Pencegahan

Sementara itu, dalam laporannya sebagai ketua panitia, Kabid Kesmas Yulsius Jualang SKep MSi menyampaikan bahwa kegiatan diikuti pengelola program kesehatan anak dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar, dokter/perawat dari rumah sakit/puskesmas 14 kabupaten/kota se-Kalbar, serta prodi kebidanan Poltekkes Pontianak.

Orientasi berlangsung selama tiga hari, 20-22 Agustus 2019, dengan diikuti 32 peserta. Selain diskusi dan tanya jawab, serta kesepakatan dan rencana tindak lanjut. Peserta mendapatkan materi dari Kadis Kesehatan Kalbar, tim fasilitator Kalbar dari RSUD dr Soedarso dan RS Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalbar. (mde)

Gelar Orientasi Pelayanan Kesehatan bagi Korban KTP/A & TPPO

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr Harisson MKes menyampaikan bahwa dalam pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan atau anak (KTP/A) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dinas kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar.

“Kita fokus pada pengobatan dan pendampingan awal korban, kemudian melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Petugas kami melaporkan, bukan sebagai saksi pelapor, tetapi informan,” katanya, usai membuka kegiatan Orientasi Pelayanan Kesehatan bagi Korban KTP/A dan TPPO di Hotel Gajahmada Pontianak, Rabu, 21 Agustus 2019.

Korban selanjutnya ditangani secara lebih holistik di rumah sakit, oleh dokter ahli jiwa atau psikolog, lalu kemudian ditangani lebih lanjut oleh dinas pemberdayaan perempuan. Seperti pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Baca Juga :  Generasi Muda Sehat Cerdas

Di samping itu, menurutnya, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban KTP/A, peran tenaga kesehatan sangat besar. mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujikan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya.

Ia menambahkan, pada tahun 2015, Bapenas telah meluncurkan rencana aksi nasional perlindungan anak (RAN-PA) 2015-2019, di dalamnya membuat penjabaran lebih rinci atas pelaksanaan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai sasaran pembangunan perlindungan anak. Dalam upaya pengembangan Puskesmas PP-KTP/A dan rumah sakit yang memiliki unit pusat kekerasan terpadu/atau pusat pelayanan terpadu/PPT, perlu dilakukan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit agar mampu tata laksana kasus KTP/A dan TPPO.

Baca Juga :  Dinkes Kalbar Terus Bekerja Cegah Penularan Covid-19

Sementara itu, dalam laporannya sebagai ketua panitia, Kabid Kesmas Yulsius Jualang SKep MSi menyampaikan bahwa kegiatan diikuti pengelola program kesehatan anak dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar, dokter/perawat dari rumah sakit/puskesmas 14 kabupaten/kota se-Kalbar, serta prodi kebidanan Poltekkes Pontianak.

Orientasi berlangsung selama tiga hari, 20-22 Agustus 2019, dengan diikuti 32 peserta. Selain diskusi dan tanya jawab, serta kesepakatan dan rencana tindak lanjut. Peserta mendapatkan materi dari Kadis Kesehatan Kalbar, tim fasilitator Kalbar dari RSUD dr Soedarso dan RS Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalbar. (mde)

Most Read

Artikel Terbaru

/