alexametrics
30 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Kuota Pupuk Subsidi Kalbar Hanya 30 Persen

PONTIANAK – Para petani di lapangan menjerit susahnya memperoleh pupuk subsidi untuk aktivitas tanaman pangan. Kuota yang disampaikan Kementriaan Pertanian tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan Kalimantan Barat. Jatahnya tidak pernah sampai 50 persen dari total kebutuhan. Kejadian begini sudah berlangsung tahunan.

Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Affandi SE mengatakannya kepada Pontianak Post. “Memang hampir sepanjang tahun sering dikeluhkan para petani, terutama petani tanaman pangan padi dengan jagung,” katanya Senin(23/8) di Pontianak.

Menurut dia kuota kebutuhan pupuk subsisid untuk Kalbar hanya dipenuhi 30 persen saja dari total 100 persen yang dibutuhkan. Otomatis dari keadaan tersebut, terjadi kekurangan pupuk subsidi. “Masalah ini, memang membuat petani pusing. Susah memperoleh pupuk subsisi. Belum lagi pupuk subsidi hilang oleh pihak tak bertanggungjawab,” katanya.

Komisi 2 sebenarnya sudah pernah memanggil stakholder baik Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura atau perusahaan-perusahaan pupuk di Kalbar. Rata-rata dari perusahaan mengakui bahwa jatah pupuk subsidi memang kurang. “Nah, kemarin kami sudah minta kepada pak gub (Gubernur Kalbar) untuk membuat surat ke Kementriaan Pertanian terkait kuota pupuk subsidi. Minimal bisa dipenuhi kuota 50 persen. Tak mungkin bisa terwujud 100 persen,” ucap dia.

Baca Juga :  Kluster Rumah Tangga Temuan Covid Terbanyak

Kelangkaan pupuk subsidi di Kalbar sebenarnya sudah terjadi lama dan berulang-ulang. Beberapa perani atau gabungan kelompok tani memang mampu membeli pupuk non subsidi. Hanya jumlahnya terbatas sekali.

Misalnya, 1 hektar lahan sawah biasanya memakai kebutuhan pupuk subsidi mencapai 200 kilogram. Akan tetapi petani hanya mampu membeli 50 kilogram saja. Itu karena kemampuan dan daya beli pupuk non subsidi petani tidak tinggi. Makanya, jangan heran kampanye peningkatan produksi pertanian, tidak akan pernah tercapai di Kalbar.

Apalagi, sambungnya, antara pupuk subsidi urea dan non urea berbeda harga per kilogramnya dengan angka mencapai Rp3.500/kilogram. “Intinya, mereka (petani) hanya mampu memaksakan membeli 50 kg untuk 1 hektar lahan sawah. Itu saja kemampuannya,” ucap politikus Demokrat Kalbar ini.

Baca Juga :  PKS Bagikan Masker ke Warga

Meningkatkan produksi pangan di Kalbar terlebih tanaman bibit unggul, pertama adalah ketersediaan pupuk. Pupuk sendiri sudah menjadi semacam makanan bagi padi varietas unggul. Perlakuannya berbeda dengan padi lokal. Dibiarkan saja dapat berbuat namun hasil 1 hektar diperkirakan hanya 1 ton saja. “Intinya cukup untuk makan saja,” ujarnya.Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah kalbar dan perusahaan pupuk sangat serius. Namun memang masalah alokasi pupuk subsidi ditentukan pusat. Seluruh Indonesia kemudian dibagi ke puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. “Intinya Pempus memang tidak mampu membayar full akan kebutuhan kuota pupuk subsidi para petani,” pungkasnya.(den)

PONTIANAK – Para petani di lapangan menjerit susahnya memperoleh pupuk subsidi untuk aktivitas tanaman pangan. Kuota yang disampaikan Kementriaan Pertanian tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan Kalimantan Barat. Jatahnya tidak pernah sampai 50 persen dari total kebutuhan. Kejadian begini sudah berlangsung tahunan.

Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Affandi SE mengatakannya kepada Pontianak Post. “Memang hampir sepanjang tahun sering dikeluhkan para petani, terutama petani tanaman pangan padi dengan jagung,” katanya Senin(23/8) di Pontianak.

Menurut dia kuota kebutuhan pupuk subsisid untuk Kalbar hanya dipenuhi 30 persen saja dari total 100 persen yang dibutuhkan. Otomatis dari keadaan tersebut, terjadi kekurangan pupuk subsidi. “Masalah ini, memang membuat petani pusing. Susah memperoleh pupuk subsisi. Belum lagi pupuk subsidi hilang oleh pihak tak bertanggungjawab,” katanya.

Komisi 2 sebenarnya sudah pernah memanggil stakholder baik Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura atau perusahaan-perusahaan pupuk di Kalbar. Rata-rata dari perusahaan mengakui bahwa jatah pupuk subsidi memang kurang. “Nah, kemarin kami sudah minta kepada pak gub (Gubernur Kalbar) untuk membuat surat ke Kementriaan Pertanian terkait kuota pupuk subsidi. Minimal bisa dipenuhi kuota 50 persen. Tak mungkin bisa terwujud 100 persen,” ucap dia.

Baca Juga :  10.500 Ha Lahan Pertanian Dapat Bantuan Benih Saprodi

Kelangkaan pupuk subsidi di Kalbar sebenarnya sudah terjadi lama dan berulang-ulang. Beberapa perani atau gabungan kelompok tani memang mampu membeli pupuk non subsidi. Hanya jumlahnya terbatas sekali.

Misalnya, 1 hektar lahan sawah biasanya memakai kebutuhan pupuk subsidi mencapai 200 kilogram. Akan tetapi petani hanya mampu membeli 50 kilogram saja. Itu karena kemampuan dan daya beli pupuk non subsidi petani tidak tinggi. Makanya, jangan heran kampanye peningkatan produksi pertanian, tidak akan pernah tercapai di Kalbar.

Apalagi, sambungnya, antara pupuk subsidi urea dan non urea berbeda harga per kilogramnya dengan angka mencapai Rp3.500/kilogram. “Intinya, mereka (petani) hanya mampu memaksakan membeli 50 kg untuk 1 hektar lahan sawah. Itu saja kemampuannya,” ucap politikus Demokrat Kalbar ini.

Baca Juga :  Kluster Rumah Tangga Temuan Covid Terbanyak

Meningkatkan produksi pangan di Kalbar terlebih tanaman bibit unggul, pertama adalah ketersediaan pupuk. Pupuk sendiri sudah menjadi semacam makanan bagi padi varietas unggul. Perlakuannya berbeda dengan padi lokal. Dibiarkan saja dapat berbuat namun hasil 1 hektar diperkirakan hanya 1 ton saja. “Intinya cukup untuk makan saja,” ujarnya.Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah kalbar dan perusahaan pupuk sangat serius. Namun memang masalah alokasi pupuk subsidi ditentukan pusat. Seluruh Indonesia kemudian dibagi ke puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. “Intinya Pempus memang tidak mampu membayar full akan kebutuhan kuota pupuk subsidi para petani,” pungkasnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/