alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Pemprov Kukuh Terapkan Pergub

Soal Sanksi Maskapai Pembawa Penumpang Covid

PONTIANAK – Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Barat, Ignasius IK mengatakan pihaknya tetap akan menerapkan sanksi bagi maskapai yang kedapatan membawa penumpang terkonfirmasi Covid-19 sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pergub Nomor 110 tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dari penularan Covid-19.

“Kita memang mendengar adanya sejumlah pihak yang mempermasalahkan pemberian sanksi terhadap maskapai penerbangan yang telah dilakukan. Namun, hal itu kita lakukan berdasarkan Pergub Nomor 110 tahun 2010 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,” kata Ignasius kepada Antara di Pontianak, Selasa.

Seperti diberitakan sanksi terhadap maskapai pembawa penumpang Covid-19 ini mengundang protes dari Anggota Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa. Menurutnya, keputusan membuka atau menutup rute adalah wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, bukan gubernur. Pemberian sanksi dinilai telah menabrak peraturan. Selain itu, sanksi sepihak tersebut juga dianggap merugikan maskapai penerbangan yang tengah berusaha bangkit pada masa pandemi Covid-19. Protes serupa juga disampaikan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie.

Baca Juga :  Jelang Misi Perdamaian Dunia, Yonif RK 644/Walet Sakti Mendapat Arahan dari Pangdam

Sementara menurut Ignatius,  secara aturan ketentuan larangan terbang memang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Namun, dengan adanya Pergub Nomor 110, pihaknya juga memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan yang ada di dalamnya.

“Sejauh ini juga tidak ada komplain dari maskapai yang kita berikan sanksi larangan terbang dan mereka juga mengikuti aturan yang tertuang dalam pergub tersebut,” tuturnya.

Ignasius menilai, terbitnya Pergub tersebut merupakan bentuk keprihatinan Gubernur Kalbar terhadap semakin banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19, di mana dalam hal ini, Gubernur Kalbar bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat di daerahnya.

“Saya yakin, jika harus memilih investasi dengan keselamatan masyarakat dengan situasi seperti ini, tentu Bapak Gubernur lebih memilih menjaga keselamatan warganya. Hal ini yang melatar belakangi diterbitkannya Pergub tersebut,” tuturnya.

Baca Juga :  Gedung SMAN 11 Rampung 2021

Sejauh ini, katanya, sudah ada beberapa maskapai yang terkena sanksi seperti Sriwijaya, Citilink dan Batik Air. Dalam Pergub Nomor 110 tersebut jelas diatur untuk maskapai penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dikenakan sanksi berupa dilarang membawa penumpang dari luar daerah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, denda administratif sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Maskapai Penerbangan, denda administratif sebesar Rp1.000.000,- bagi Operator Pelayaran dan denda administratif sebesar Rp500.000,- bagi Operator Bus.(ant/*)

 

Soal Sanksi Maskapai Pembawa Penumpang Covid

PONTIANAK – Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Barat, Ignasius IK mengatakan pihaknya tetap akan menerapkan sanksi bagi maskapai yang kedapatan membawa penumpang terkonfirmasi Covid-19 sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pergub Nomor 110 tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dari penularan Covid-19.

“Kita memang mendengar adanya sejumlah pihak yang mempermasalahkan pemberian sanksi terhadap maskapai penerbangan yang telah dilakukan. Namun, hal itu kita lakukan berdasarkan Pergub Nomor 110 tahun 2010 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,” kata Ignasius kepada Antara di Pontianak, Selasa.

Seperti diberitakan sanksi terhadap maskapai pembawa penumpang Covid-19 ini mengundang protes dari Anggota Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa. Menurutnya, keputusan membuka atau menutup rute adalah wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, bukan gubernur. Pemberian sanksi dinilai telah menabrak peraturan. Selain itu, sanksi sepihak tersebut juga dianggap merugikan maskapai penerbangan yang tengah berusaha bangkit pada masa pandemi Covid-19. Protes serupa juga disampaikan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie.

Baca Juga :  BRG Perkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Gambut

Sementara menurut Ignatius,  secara aturan ketentuan larangan terbang memang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Namun, dengan adanya Pergub Nomor 110, pihaknya juga memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan yang ada di dalamnya.

“Sejauh ini juga tidak ada komplain dari maskapai yang kita berikan sanksi larangan terbang dan mereka juga mengikuti aturan yang tertuang dalam pergub tersebut,” tuturnya.

Ignasius menilai, terbitnya Pergub tersebut merupakan bentuk keprihatinan Gubernur Kalbar terhadap semakin banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19, di mana dalam hal ini, Gubernur Kalbar bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat di daerahnya.

“Saya yakin, jika harus memilih investasi dengan keselamatan masyarakat dengan situasi seperti ini, tentu Bapak Gubernur lebih memilih menjaga keselamatan warganya. Hal ini yang melatar belakangi diterbitkannya Pergub tersebut,” tuturnya.

Baca Juga :  AKD Komisi dan Badan Final ?

Sejauh ini, katanya, sudah ada beberapa maskapai yang terkena sanksi seperti Sriwijaya, Citilink dan Batik Air. Dalam Pergub Nomor 110 tersebut jelas diatur untuk maskapai penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dikenakan sanksi berupa dilarang membawa penumpang dari luar daerah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, denda administratif sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Maskapai Penerbangan, denda administratif sebesar Rp1.000.000,- bagi Operator Pelayaran dan denda administratif sebesar Rp500.000,- bagi Operator Bus.(ant/*)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/