alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

BRG Edukasi Soal Neraca Air

PONTIANAK- Badan Restorasi Gambut melalui Sub Pokja Pengelolaan Lahan Konsesi pada Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) kepada 29 perusahaan Perkebunan di Kalimantan Barat, dan 18 perusahaan diantaranya masuk dalam target prioritas restorasi gambut BRG. Pembukaan dilakukan oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Adi Yani, dan sambutan Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Dr. Myrna A. Safitri melalui zoom.

Kegiatan  yang diikuti 31 peserta pada  19-21 Oktober 2020 ini menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari rapid tes, pengecekkan suhu tubuh, jaga jarak hingga penggunaan masker saat di ruangan.  Kepala Sub Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Konsesi BRG, Dermawati Sihite mengatakan bahwa bimtek ini merupakan kegiatan edukasi yang berkelanjutan. Pada April 2020, juga telah dilaksanakan Bimtek Restorasi Gambut di Kalbar secara daring melibatkan 12 perusahaan.  Sedangkan kali ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai neraca air di sektor perkebunan. Dermawati  mengatakan, bahwa BRG memiliki 9 tugas dan fungsi dalam Perpres. Salah satunya, melakukan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi.

Bentuknya asistensi atau pendampingan teknis berkaitan dengan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, hingga kunjungan langsung ke perusahaan dengan memberikan masukan.  “Di Kalbar ini ada beberapa perusahaan sudah didatangi dan diberikan masukan. Yang tidak bisa didatangi langsung di kumpulkan di bimtek ini,” timpalnya.

Baca Juga :  2.759 Napi Dapat Remisi

Bimtek kali ini, kata Dermawati lebih spesifik mengenai neraca air untuk mengukur ketersediaan air di areal lahan perusahaan itu, dan kapan mengalami surplus, dan kapan mengalami defisit. Tujuannya, supaya perusahaan  bisa mengatur tampungan air, dan pengaturan tata air di areal gambut mereka. Khususnya di kebun.  “Kapan mereka harus membuat penampungan di mana, embung dimana,  atau bikin sekat kanalnya seperti apa, dipelajari disitu. Melihat dari curah hujan, serapan air dalam gambut,” Katanya saat ditemui Pontianak Post, Rabu (21/10).

Bimtek ini mengundang beberapa narasumber, dan memberikan informasi menghitung menggunakan beberapa metode.  “Jadi ada perusahaan  yang mempunyai data 10 tahunan, ada yang 5 tahun,  ada yang cuma 3 tahun.  Kita coba mengukur dengan data yang mereka punya, dan mereka coba gunakan program yang diajarkan,” kata dia.

Bimtek ini kata Dermawati dilaksanakan di enam provinsi. Setiap bimtek dilaksanakan selama tiga hari. Pesertanya diharapkan memiliki latar belakang minimal S1 pertanian, hidrologi, teknik sipil, atau kehutanan di bidang tertentu. Peserta harus menguasai manajemen air minimal dua tahun dan menguasai beberapa aplikasi pendukung. Memiliki komputer dengan spesifikasi tertentu.

Namun, tantangannya dilapangan, kata dia di beberapa perusahaan itu mempercayakan beberapa jabatan ke satu orang. Bahkan pernah juga menghadapi peserta bimtek yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai, sehingga berpengaruh kepada hasil bimteknya. Apalagi pelaksanaanya hanya tiga hari dengan materi yang cukup kompleks.

Baca Juga :  BRG: Konflik Bisa Picu Kebakaran di Lahan Gambut

“Di Kalbar ini beragam pesertanya. Tetapi sedikit banyak cukup  mengikuti,” jelasnya.

Tantangan supervisi, kata dia keterbukaan perusahaan untuk menerima. Apalagi pihaknya tidak memiliki fungsi pengawasan, tetapi pembinaan. Pada perusahaan yang mau terbuka dan menjalankan rekomendasi, lanjut dia hasilnya lebih baik dalam pengelolaan lahan gambut.

Dermawati mencontohkan, pada salah satu perusahaan besar di Riau yang memiliki kesulitan dalam mencapai tinggi muka air minimal sesuai peraturan.  Beberapa lokasi banjir, atau kering karena tidak seimbang antara air yang masuk dan ke luar. Kemudian pihaknya menyarankan untuk mengubah atau mengatur letak airnya berdasarkan topografi. “Pertama  mereka harus punya peta topografi yang detail, sama peta kedalaman gambut,” katanya.

Setelah menerapkan rekomendasi tersebut, setahun kemudian perusahan itu merasakan manfaatnya.  Sudah bisa mengatur persoalan kekeringan di kebun mereka. “Setelah satu tahun didatangi, mereka bilang bagus bu.  Tata air kami sudah merata, tinggi muka air tercapai ini berindikasi pada hasil produksi. Akhirnya metode itu diterapkan di kebun merreka di kabupaten lain,” pungkasnya.  (mrd)

PONTIANAK- Badan Restorasi Gambut melalui Sub Pokja Pengelolaan Lahan Konsesi pada Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) kepada 29 perusahaan Perkebunan di Kalimantan Barat, dan 18 perusahaan diantaranya masuk dalam target prioritas restorasi gambut BRG. Pembukaan dilakukan oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Adi Yani, dan sambutan Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Dr. Myrna A. Safitri melalui zoom.

Kegiatan  yang diikuti 31 peserta pada  19-21 Oktober 2020 ini menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari rapid tes, pengecekkan suhu tubuh, jaga jarak hingga penggunaan masker saat di ruangan.  Kepala Sub Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Konsesi BRG, Dermawati Sihite mengatakan bahwa bimtek ini merupakan kegiatan edukasi yang berkelanjutan. Pada April 2020, juga telah dilaksanakan Bimtek Restorasi Gambut di Kalbar secara daring melibatkan 12 perusahaan.  Sedangkan kali ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai neraca air di sektor perkebunan. Dermawati  mengatakan, bahwa BRG memiliki 9 tugas dan fungsi dalam Perpres. Salah satunya, melakukan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi.

Bentuknya asistensi atau pendampingan teknis berkaitan dengan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, hingga kunjungan langsung ke perusahaan dengan memberikan masukan.  “Di Kalbar ini ada beberapa perusahaan sudah didatangi dan diberikan masukan. Yang tidak bisa didatangi langsung di kumpulkan di bimtek ini,” timpalnya.

Baca Juga :  Tugas dan Nakhoda Baru BRG

Bimtek kali ini, kata Dermawati lebih spesifik mengenai neraca air untuk mengukur ketersediaan air di areal lahan perusahaan itu, dan kapan mengalami surplus, dan kapan mengalami defisit. Tujuannya, supaya perusahaan  bisa mengatur tampungan air, dan pengaturan tata air di areal gambut mereka. Khususnya di kebun.  “Kapan mereka harus membuat penampungan di mana, embung dimana,  atau bikin sekat kanalnya seperti apa, dipelajari disitu. Melihat dari curah hujan, serapan air dalam gambut,” Katanya saat ditemui Pontianak Post, Rabu (21/10).

Bimtek ini mengundang beberapa narasumber, dan memberikan informasi menghitung menggunakan beberapa metode.  “Jadi ada perusahaan  yang mempunyai data 10 tahunan, ada yang 5 tahun,  ada yang cuma 3 tahun.  Kita coba mengukur dengan data yang mereka punya, dan mereka coba gunakan program yang diajarkan,” kata dia.

Bimtek ini kata Dermawati dilaksanakan di enam provinsi. Setiap bimtek dilaksanakan selama tiga hari. Pesertanya diharapkan memiliki latar belakang minimal S1 pertanian, hidrologi, teknik sipil, atau kehutanan di bidang tertentu. Peserta harus menguasai manajemen air minimal dua tahun dan menguasai beberapa aplikasi pendukung. Memiliki komputer dengan spesifikasi tertentu.

Namun, tantangannya dilapangan, kata dia di beberapa perusahaan itu mempercayakan beberapa jabatan ke satu orang. Bahkan pernah juga menghadapi peserta bimtek yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai, sehingga berpengaruh kepada hasil bimteknya. Apalagi pelaksanaanya hanya tiga hari dengan materi yang cukup kompleks.

Baca Juga :  2.759 Napi Dapat Remisi

“Di Kalbar ini beragam pesertanya. Tetapi sedikit banyak cukup  mengikuti,” jelasnya.

Tantangan supervisi, kata dia keterbukaan perusahaan untuk menerima. Apalagi pihaknya tidak memiliki fungsi pengawasan, tetapi pembinaan. Pada perusahaan yang mau terbuka dan menjalankan rekomendasi, lanjut dia hasilnya lebih baik dalam pengelolaan lahan gambut.

Dermawati mencontohkan, pada salah satu perusahaan besar di Riau yang memiliki kesulitan dalam mencapai tinggi muka air minimal sesuai peraturan.  Beberapa lokasi banjir, atau kering karena tidak seimbang antara air yang masuk dan ke luar. Kemudian pihaknya menyarankan untuk mengubah atau mengatur letak airnya berdasarkan topografi. “Pertama  mereka harus punya peta topografi yang detail, sama peta kedalaman gambut,” katanya.

Setelah menerapkan rekomendasi tersebut, setahun kemudian perusahan itu merasakan manfaatnya.  Sudah bisa mengatur persoalan kekeringan di kebun mereka. “Setelah satu tahun didatangi, mereka bilang bagus bu.  Tata air kami sudah merata, tinggi muka air tercapai ini berindikasi pada hasil produksi. Akhirnya metode itu diterapkan di kebun merreka di kabupaten lain,” pungkasnya.  (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/