alexametrics
26 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Wasit Pilkada Diminta Netral

PONTIANAK-Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) penuh kekhawatiran rentan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Kerentanan juga terjadinya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus disikapi bersama.

Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Alkadrie sekaligus anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat 1, meminta penyelenggara dapat bersikap netral dan menindak tegas setiap pelanggaran pilkada, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Komitmen rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu dalam pengawasan ketat termasuk aparat kepolisian sangat dibutuhkan peserta Pilkada dan masyarakat pemilih,” ujar Syarif via telepon, Jumat (23/10).

Syarif meminta KPU, Bawaslu dan aparat dapat berfungsi sebagai wasit saat pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia dan 7 di Kalimantan Barat. Sikap netral dibutuhkan demi menjunjung Pilkada adil, jujur, dan transparan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diminta bertindak tegas kepada jajaran penyelenggara yang berpotensi melanggar aturan.

Baca Juga :  Syarif; Tunda Dulu Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

“Jika penyelenggara netral, maka semua pihak akan menghormati. Akan tetapi, apabila penyelenggara justru melakukan pelanggaran seperti terlibat politik transaksional, maka timbul konflik karena peserta pilkada rentan tidak percaya,” ujarnya.

Selain untuk penyelanggara pilkada, Syarif juga meminta kepada aparat kepolisian menindak tegas ke pelanggar protokol kesehatan dalam kegiatan berkaitan Pilkada. Andai tidak mau berupa teguran lisan, tindakan indisipliner diperlukan. Senjata paling akhir disarankan memakai Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan, sampai UU Wabah Penyakit Menular.(den)

PONTIANAK-Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) penuh kekhawatiran rentan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Kerentanan juga terjadinya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus disikapi bersama.

Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Alkadrie sekaligus anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat 1, meminta penyelenggara dapat bersikap netral dan menindak tegas setiap pelanggaran pilkada, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Komitmen rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu dalam pengawasan ketat termasuk aparat kepolisian sangat dibutuhkan peserta Pilkada dan masyarakat pemilih,” ujar Syarif via telepon, Jumat (23/10).

Syarif meminta KPU, Bawaslu dan aparat dapat berfungsi sebagai wasit saat pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia dan 7 di Kalimantan Barat. Sikap netral dibutuhkan demi menjunjung Pilkada adil, jujur, dan transparan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diminta bertindak tegas kepada jajaran penyelenggara yang berpotensi melanggar aturan.

Baca Juga :  Syarif; Tunda Dulu Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

“Jika penyelenggara netral, maka semua pihak akan menghormati. Akan tetapi, apabila penyelenggara justru melakukan pelanggaran seperti terlibat politik transaksional, maka timbul konflik karena peserta pilkada rentan tidak percaya,” ujarnya.

Selain untuk penyelanggara pilkada, Syarif juga meminta kepada aparat kepolisian menindak tegas ke pelanggar protokol kesehatan dalam kegiatan berkaitan Pilkada. Andai tidak mau berupa teguran lisan, tindakan indisipliner diperlukan. Senjata paling akhir disarankan memakai Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan, sampai UU Wabah Penyakit Menular.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/