alexametrics
32.8 C
Pontianak
Tuesday, May 24, 2022

UMP Kalbar Naik Jadi 2,43 Juta

PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Dalam surat keputusannya bernomor 1407/DISNAKERTRANS/2021 Gubernur menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp2.434.328,19. Angka ini atas  rekomendasi Dewan Pengupahan Kalbar, Gubernur telah menetapkan UMP Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar Rp2.434.328,19. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Angka ini sendiri meningkat Rp34.629,54 atau 1,44 persen dibanding UMP Kalbar Tahun 2021 Rp2.399.698,65. Dalam SK Gubernur Kalbar tersebut, Sutarmidji menyebut kenaikan untuk memotivasi peningkatan produksi di provinsi ini.

“Bahwa UMP ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan motivasi untuk melaksanakan proses produksi di Provinsi Kalimantan Barat perlu adanya peningkatan penghasilan berupa penyesuaian upah minimum,” ujarnya.

Baca Juga :  DPW Partai Ummat Kalbar Resmi Dilantik

Penentuan UMP sendiri memperhatikan formula penyesuaian upah minimum yang dasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi.

“Bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan,” imbuh dia.

Lebih rinci, Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu. Selain itu UMP hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Baca Juga :  4.025 Pelamar Berebut 400 Formasi

Sementara bagi pekerja yang bekerja di bawah setahun, nilai upahnya diserahkan kepada perusahaan masing-masing. “Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang  dari satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 860/DISNAKERTRANS/2020 tangsal 27 Oktober 2020 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya. (ars)

PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Dalam surat keputusannya bernomor 1407/DISNAKERTRANS/2021 Gubernur menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp2.434.328,19. Angka ini atas  rekomendasi Dewan Pengupahan Kalbar, Gubernur telah menetapkan UMP Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar Rp2.434.328,19. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Angka ini sendiri meningkat Rp34.629,54 atau 1,44 persen dibanding UMP Kalbar Tahun 2021 Rp2.399.698,65. Dalam SK Gubernur Kalbar tersebut, Sutarmidji menyebut kenaikan untuk memotivasi peningkatan produksi di provinsi ini.

“Bahwa UMP ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan motivasi untuk melaksanakan proses produksi di Provinsi Kalimantan Barat perlu adanya peningkatan penghasilan berupa penyesuaian upah minimum,” ujarnya.

Baca Juga :  Gondol Sebelas Tabung Gas di Rumah Sakit, Dua Mahasiswa Jadi Tersangka

Penentuan UMP sendiri memperhatikan formula penyesuaian upah minimum yang dasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi.

“Bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan,” imbuh dia.

Lebih rinci, Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu. Selain itu UMP hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Baca Juga :  Webinar HIMADIM Untan: Manajemen Energi Kalbar Dukung Ketahanan IKN Baru

Sementara bagi pekerja yang bekerja di bawah setahun, nilai upahnya diserahkan kepada perusahaan masing-masing. “Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang  dari satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 860/DISNAKERTRANS/2020 tangsal 27 Oktober 2020 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya. (ars)

Most Read

IDM Terus Meningkat

Tahan Diri untuk Swafoto

Artikel Terbaru

/