alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Kalbar Ikut Keputusan Pusat, Pesawat Komersial Dilarang Terbang

PONTIANAK – Pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan sementara layanan transportasi udara penumpang komersial. Hal ini berlaku sejak 24 April 2020 sampai 1 Juni 2020. Seperti diungkapkan Juru Bicara Kemenhub RI Adita Irawati saat konferensi pers, Kamis (23/4), keputusan penghentian sementara pesawat komersial menindaklanjuti hasil rapat terbatas kabinet pada Selasa (21/4).

Rapat itu terkait antisipasi mudik dan arahan presiden soal larangan mudik. Larangan terbang pesawat komersial diberlakukan baik untuk perjalanan dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional).

Dikonfirmasi soal keputusan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalbar Manto mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar masih menunggu surat resmi dari Kemenhub RI. “Kami (Dishub Kalbar) belum terima dokumennya, iya menunggu dokumen resmi dari Kementerian,” katanya, Kamis (23/4) malam.

Namun yang ia ketahui, berita soal penghentian sementara layanan transportasi udara penumpang komersial muncul dari hasil notulen rapat video conference oleh Kemenhub RI yang digelar, Kamis (23/4) siang. “Tapi saya tidak tahu siapa saja yang ikut rapat (video conference), karena kami (Dishub Kalbar) tidak diundang,” ujarnya.

Baca Juga :  Rakor dan Rakornis Kelitbangan se-Kalbar Tahun 2020

Terpisah, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan siap mengikuti segala keputusan dari pemerintah pusat. “Pemerintah memutuskan mulai besok seluruh penerbangan dihentikan. Jadi surat saya yang menutup semua rute (penerbangan) kecuali Jakarta dicabut dan mengikuti keputusan pusat,” ungkapnya.

Selain penerbangan, untuk kapal laut gubernur juga sudah meminta pelarangan kapal penumpang merapat ke Pelabuhan Dwikora Pontianak. ┬áKapal-kapal dari luar Kalbar tidak boleh menurunkan penumpang atau merapat di pelabuhan dalam wilayah Kalbar mulai Kamis (23/4). Kapal barang juga dilarang membawa penumpang. “Kapal laut juga tidak boleh (masuk Kalbar),” katanya.

Sementara soal mudik lebaran, Midji sapaan juga mengaku bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat. “Masalah mudik presiden sudah putuskan tidak usah mudik,” ucapnya. Masalah penyebaran Covid-19 menurutnya merupakan persoalan serius. Karena itu, ia berjanji tidak akan meremehkan hal ini, meski masih ada pihak yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang diambil. “Saya tidak akan meremehkan. Saya jaga tenaga medis, saya jaga masyarakat, terserah orang mau ngomong apa,” tegasnya.

Baca Juga :  69 Pekerja Migran dari Malaysia Positif Covid-19, Kandungan Virus Mencapai Jutaan

Ia juga memastikan tidak ada lagi Warga Negara Asing (WNA) yang boleh masuk ke Kalbar, baik yang sudah lama menetap di Indonesia ataupun yang baru. “WNA tidak boleh masuk. Kalau ada masuk, berarti yang tidak beres itu Imigrasi. Pokoknya tidak boleh masuk Kalbar sampai urusan corona ini (selesai),” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu mengaku sempat ada yang meminta izin kepadanya untuk memasukkan 10 WNA ke Kalbar. Ia menegaskan tetap tidak akan mengizinkan. Untuk itu ia meminta pihak terkait menjaga hal ini jangan sampai kecolongan. “Saya bilang saya tidak izinkan. Mereka di (perusahaan) pertambangan. Mau ada surat keterangan sehat atau apa, tidak. Sampai ini (corona) selesai. Mau siapa pun marah terserah, pokoknya tidak boleh,” tutupnya. (bar)

PONTIANAK – Pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan sementara layanan transportasi udara penumpang komersial. Hal ini berlaku sejak 24 April 2020 sampai 1 Juni 2020. Seperti diungkapkan Juru Bicara Kemenhub RI Adita Irawati saat konferensi pers, Kamis (23/4), keputusan penghentian sementara pesawat komersial menindaklanjuti hasil rapat terbatas kabinet pada Selasa (21/4).

Rapat itu terkait antisipasi mudik dan arahan presiden soal larangan mudik. Larangan terbang pesawat komersial diberlakukan baik untuk perjalanan dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional).

Dikonfirmasi soal keputusan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalbar Manto mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar masih menunggu surat resmi dari Kemenhub RI. “Kami (Dishub Kalbar) belum terima dokumennya, iya menunggu dokumen resmi dari Kementerian,” katanya, Kamis (23/4) malam.

Namun yang ia ketahui, berita soal penghentian sementara layanan transportasi udara penumpang komersial muncul dari hasil notulen rapat video conference oleh Kemenhub RI yang digelar, Kamis (23/4) siang. “Tapi saya tidak tahu siapa saja yang ikut rapat (video conference), karena kami (Dishub Kalbar) tidak diundang,” ujarnya.

Baca Juga :  Rakor dan Rakornis Kelitbangan se-Kalbar Tahun 2020

Terpisah, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan siap mengikuti segala keputusan dari pemerintah pusat. “Pemerintah memutuskan mulai besok seluruh penerbangan dihentikan. Jadi surat saya yang menutup semua rute (penerbangan) kecuali Jakarta dicabut dan mengikuti keputusan pusat,” ungkapnya.

Selain penerbangan, untuk kapal laut gubernur juga sudah meminta pelarangan kapal penumpang merapat ke Pelabuhan Dwikora Pontianak. ┬áKapal-kapal dari luar Kalbar tidak boleh menurunkan penumpang atau merapat di pelabuhan dalam wilayah Kalbar mulai Kamis (23/4). Kapal barang juga dilarang membawa penumpang. “Kapal laut juga tidak boleh (masuk Kalbar),” katanya.

Sementara soal mudik lebaran, Midji sapaan juga mengaku bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat. “Masalah mudik presiden sudah putuskan tidak usah mudik,” ucapnya. Masalah penyebaran Covid-19 menurutnya merupakan persoalan serius. Karena itu, ia berjanji tidak akan meremehkan hal ini, meski masih ada pihak yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang diambil. “Saya tidak akan meremehkan. Saya jaga tenaga medis, saya jaga masyarakat, terserah orang mau ngomong apa,” tegasnya.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Meningkat, Jam Malam Diberlakukan Kembali

Ia juga memastikan tidak ada lagi Warga Negara Asing (WNA) yang boleh masuk ke Kalbar, baik yang sudah lama menetap di Indonesia ataupun yang baru. “WNA tidak boleh masuk. Kalau ada masuk, berarti yang tidak beres itu Imigrasi. Pokoknya tidak boleh masuk Kalbar sampai urusan corona ini (selesai),” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu mengaku sempat ada yang meminta izin kepadanya untuk memasukkan 10 WNA ke Kalbar. Ia menegaskan tetap tidak akan mengizinkan. Untuk itu ia meminta pihak terkait menjaga hal ini jangan sampai kecolongan. “Saya bilang saya tidak izinkan. Mereka di (perusahaan) pertambangan. Mau ada surat keterangan sehat atau apa, tidak. Sampai ini (corona) selesai. Mau siapa pun marah terserah, pokoknya tidak boleh,” tutupnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/