alexametrics
30.6 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Hakim Tipikor dan LAKI Komitmen Lawan Korupsi

PONTIANAK—Sejumlah anggota Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendatangi Pengadilan Tipikor Pontianak, Kamis (24/10). Mereka beraudiensi dengan Hakim Tipikor di Pengadilan terkait terjadinya penurunan putusan terkait tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat.

Ketum LAKI, Burhanudin Abdullah mengatakan bahwa investigasi terkait putusan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Kalbar terhitung dari Tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi penurunan. “Tahun 2017 putusan kasus Tipikor sangat tinggi. Akan tetapi tahun 2019 ini jumlahnya menurun drastis. Kami (LAKI) masih melihat apakah adanya penurunan laporan atau penurunan pelaku korupsi. Ini masih dalam tahap investigasi dan evaluasi yang sedang kita lakukan,” kata Burhan dihadapan Hakim Tipikor Pontianak.

Data dari Pengadilan Tipikor Pontianak, jumlah pelaku korupsi ada seratus lebih. Hanya dari nama pelaku dugaan tindak pidana korupsi harus dikaji lagi. Apakah dalam satu perkara, atau ada perkara lain. ”Inilah yang sedang kita lakukan evaluasi dan monitoring,” ucap dia.

Baca Juga :  Mungkinkah, APBD Kalbar Senilai Rp10 Triliun

Menurutnya dari tahun 2017 sampai 2019 putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap (Inkrach) sebanyak 94 kasus. Dalam persidangan ada 8 kasus. Tingkat kasasi ada 14 kasus dan Peninjauan Kembali (PK) ada 2 kasus. ”Jumlah keseluruhan kasus sebanyak 118,” ungkapnya.

Makanya, LAKI meminta kepada Pengadilan Tipikor Kota Pontianak memberikan hukuman kepada tersangka korupsi dengan hukuman seberat-beratnya. Tujuannya selain memberikan efek jera kepada pelaku korupsi juga tidak berani bertindak di luar kewenangan.

Lebih lanjut dikatakan komitmen LAKI dalam mendorong penegakam hukum pemberantasan korupsi, tak pernah kendur. Hanya aturan-aturan UU Tindak pidana korupsi sanksi hukumannya masih lemah. Beberapa aturan lain juga masih kurang sempurna. (den)

Baca Juga :  Enam Tersangka Korupsi Ditahan

PONTIANAK—Sejumlah anggota Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendatangi Pengadilan Tipikor Pontianak, Kamis (24/10). Mereka beraudiensi dengan Hakim Tipikor di Pengadilan terkait terjadinya penurunan putusan terkait tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat.

Ketum LAKI, Burhanudin Abdullah mengatakan bahwa investigasi terkait putusan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Kalbar terhitung dari Tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi penurunan. “Tahun 2017 putusan kasus Tipikor sangat tinggi. Akan tetapi tahun 2019 ini jumlahnya menurun drastis. Kami (LAKI) masih melihat apakah adanya penurunan laporan atau penurunan pelaku korupsi. Ini masih dalam tahap investigasi dan evaluasi yang sedang kita lakukan,” kata Burhan dihadapan Hakim Tipikor Pontianak.

Data dari Pengadilan Tipikor Pontianak, jumlah pelaku korupsi ada seratus lebih. Hanya dari nama pelaku dugaan tindak pidana korupsi harus dikaji lagi. Apakah dalam satu perkara, atau ada perkara lain. ”Inilah yang sedang kita lakukan evaluasi dan monitoring,” ucap dia.

Baca Juga :  Pimpin YBS, Susanto Muliawan Lim Siap Rangkul Semua Kalangan

Menurutnya dari tahun 2017 sampai 2019 putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap (Inkrach) sebanyak 94 kasus. Dalam persidangan ada 8 kasus. Tingkat kasasi ada 14 kasus dan Peninjauan Kembali (PK) ada 2 kasus. ”Jumlah keseluruhan kasus sebanyak 118,” ungkapnya.

Makanya, LAKI meminta kepada Pengadilan Tipikor Kota Pontianak memberikan hukuman kepada tersangka korupsi dengan hukuman seberat-beratnya. Tujuannya selain memberikan efek jera kepada pelaku korupsi juga tidak berani bertindak di luar kewenangan.

Lebih lanjut dikatakan komitmen LAKI dalam mendorong penegakam hukum pemberantasan korupsi, tak pernah kendur. Hanya aturan-aturan UU Tindak pidana korupsi sanksi hukumannya masih lemah. Beberapa aturan lain juga masih kurang sempurna. (den)

Baca Juga :  Tuntut Penyelesaian Kasus Bansos Covid

Most Read

Artikel Terbaru

/