PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pontianak kembali menggelar sidang praperadilan penetapan dan penahanan tiga tersangka pembelian tanah bank daerah tahun 2015, Kamis (7/11) sekitar pukul 10.30.
Sidang dengan agenda jawaban termohon dari Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak dan pembuktian itu dipimpin hakim tunggal, Joko Waluyo.
Dalam persidangan, kuasa hukum ketiga tersangka, yakni Herawan Utoro menagih permohonan penetapan hakim kepada jaksa untuk menghadirkan ketiga kliennya dalam persidangan.
Namun, jaksa praperadilan yakni Robinson Pardomuan berdalih ketiga tersangka belum dapat dihadirkan karena terkendala pengawalan dari kepolisian untuk membawa ketiga tersangka dari Rutan Kelas 2A Pontianak ke PN Pontianak.
Karena pihak pemohon tetap bersikeras agar ketiga kliennya dihadirkan di persidangan, hakim menunda sidang hingga pukul 12.30 untuk memberi waktu kepada tim jaksa menghadirkan ketiga tersangka.
Setelah sempat ditunda, sidang praperadilan kembali dilanjutkan oleh hakim meski ketiga tersangka tetap tak dihadirkan. Dalam persidangan pembuktian ini, kuasa hukum ketiga tersangka menyerahkan 150 lebih bukti surat kepada hakim untuk diperiksa.
Herawan Utoro mengatakan pihaknya menghadirkan 150 lebih bukti surat yang berkaitan dengan pengadaan pembelian tanah seluas 7.883 meter persegi di Jalan Parit Haji Husein 1, Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2015 untuk pembangunan kantor bank daerah.
Ratusan bukti surat tersebut di antaranya surat yang diterbitkan kejaksaan selama proses pemeriksaan yang dilakukan di tingkat penyidikan, berkas pengadaan pembelian tanah, dokumen perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), akta jual beli (AJB), surat peningkatan hak, bukti pembayaran hingga surat pandangan hukum jaksa terhadap pengadaan tanah tersebut.
"Dari ratusan bukti surat yang dihadirkan ini, kami ingin sampaikan bahwa proses pembelian tanah ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan dilaksanakan secara transparan, profesional, akuntabel dan beritikad baik. Bahkan dengan melibatkan tim jaksa pengecara negara dari Kejati Kalbar," ujar Herawan, ditemui usai sidang praperadilan yang baru selesai sekitar pukul 17.00.
Herawan mengatakan, berdasarkan bukti surat dan keterlibatan jaksa pengacara negara dalam memberikan pandangan hukum terhadap proses pembelian tanah tersebut jelas membuktikan bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan jaksa terhadap ketiga kliennya tidak sah demi hukum.
Soalnya, lanjut Herawan, seperti yang diketahui, dibukanya kembali penyelidikan dugaan korupsi pembelian tahan itu setelah sebelumnya proses penyelidikan dihentikan. Jaksa penyelidik berdalih ditemukan bukti baru berupa adanya kuasa penjual kepada Paulus Andy Mursalim dan Rizky Sandy.
"Kuasa penjual kepada Paulus Andy Mursalim dan Rizky Sandy ini bukan bukti baru karena pada proses penyelidikan sebelumnya ini juga sudah ada. Maka hal ini bukan fakta atau bukti baru tetapi hanya pandangan baru jaksa penyelidik," tegas Herawan.
Hal yang lebih penting, tambah Herawan, dalam persidangan tim jaksa praperadilan baik dari Kejari Pontianak maupun dari Kejati Kalbar tidak dapat menunjukkan atau menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan ketiga kliennya.
"Ini adalah fakta bahwa penetapan tersangka yang dilakukan jaksa tidak didasari dengan bukti permulaan. Penahanan yang dilakukan juga tidak didasari bukti yang cukup," ujarnya.
Herawan menilai jaksa tidak bisa menjelaskan uraian peristiwa tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada ketiga kliennya. Mereka (jaksa) hanya mampu memberikan status tersangka.
"Dalam persidangan, jaksa tidak mampu menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan ketiga tersangka. Dalam sidang jaksa hanya pura-pura bicara," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Jaksa Praperadilan Kejati Kalbar memilih enggan memberikan komentar saat akan diwawancarai. "Langsung ke Kasi Penkum ya," kata Robinson dan jaksa lainnya. (adg)
