alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Kepemimpinan Perempuan adalah Kepemimpinan Berorientasi Pemberdayaan

*Dari FGD Perempuan Dalam Kepemimpinan

Tidak harus memegang jabatan formal agar perempuan layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. Karena sejatinya kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan pemberdayaan. Begitulah secara umum pesan yang dihasilkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perempuan Dalam Kepemimpinan, Sabtu (25/1).

SITI SULBIYAH, Pontianak

Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur, beberapa kali menekankan tentang kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada pemberdayaan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari sisi elitis semata misalnya sekelas pejabat publik, anggota dewan atau pemimpin perusahaan, badan publik lainnya.

“Namun yang diprioritaskan saat ini adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan misal yang dilakukan oleh kader atau local leader, Community Organizer maupun istilah lain yang digunakan di level grass root,”ungkap dia.

Menurutnya ada banyak contoh gerakan yang diinisiasi oleh para kaum wanita sehingga memberikan perubahan yang positif. Contohnya, kata dia, yakni gerakan Mother of Plaza de Mayo, sebuah perjuangan oleh sekelompok wanita pembela HAM di Argentina pada tahun 1977, yang mana mereka menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang ditangkap selama pemerintahan militer. Selain itu, ada pula Gerakan perempuan Dalit untuk 5 hektare lahan di India.

“Bahkan pada tataran lokal juga banyak gerakan-gerakan atau serikat-serikat yang diinisiasi oleh perempuan,” kata dia.

Baca Juga :  Hari Kartini, BRI Group Apresiasi 7.000 Perempuan dalam WOMAN 2022

Potensi dan peran kepemimpinan perempuan dinilainya sangat besar untuk saat ini dan masa mendatang di dalam seluruh bidang. Secara umum kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki.  Adapun ciri kepemimpinan perempuan adalah kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan, dan cenderung kolektif atau partisipatif. Sementara model kepemimpinan normatif laki-laki yang cenderung kompetitif, berorientasi pada kekuasaan dan terpusat.

“Perempuan cenderung memakai kepemimpinan transformasi, memotivasi orang lain dengan mentransformasi minat diri mereka menjadi tujuan organisasi. Sementara laki-laki cenderung memakai gaya yang langsung, serta perintah-dan-kendali. Laki-laki mengandalkan otoritas posisi resmi untuk berpengaruh,” jelas dia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie. Katanya, kepemimpinan bagi seorang perempuan tidak hanya terletak pada posisi formal yang dicapai. Menurutnya, ada banyak posisi-posisi informal yang dapat dimaksimalkan oleh perempuan agar dapat berdaya. Sehingga siapa saja yang mampu menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan untuk satu tujuan, boleh dikatakan sebagai pemimpin.

“Jadi yang perlu kita ingat adalah, kepemimpinan bukan terletak pada posisi atau tempat formal,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa, menilai untuk mengoptimalkan peran serta perempuan, serta membina jiwa kepemimpinanya, harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas perempuan. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah supaya memberikan perhatian penuh pada pembangunan manusia, terutama bagi ibu dan anak.

Baca Juga :  Dompet Ummat-BNI Distribusikan Hewan Kurban

“Dalam hal pemberdayaan perempuan, kami terus ingat pemerintah supaya tidak hanya sekedar membangun fisik, tapi juga non fisik,” kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Pontianak saat ini, dinilainya juga masih minim. Sedikit banyak hal ini dinilai menjadi tantangan baginya saat akan mengusulkan kebijakan yang bersinggungan dengan perempuan. Selain tentu saja meminta dukungan dari sesama anggota legislatif perempuan, untuk memenangkan argumennya, ia tak segan untuk melakukan lobi dengan anggota legislatif lain agar mendukung kebijakan yang pro dengan kesejahteraan perempuan.

“Kadang saya juga harus melakukan lobi ke sesama anggota dewan lain yang lain. Karena nanti pada saat kita berargumen, kalau tidak ada yang mem-backup, itu agak sulit,” pungkas dia.

FGD tersebut digelar atas kerjasama antara Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Citradaya Nita. Dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, influencer, youtuber, hingga jurnalis, diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta dalam hal kepemimpinan perempuan. **

*Dari FGD Perempuan Dalam Kepemimpinan

Tidak harus memegang jabatan formal agar perempuan layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. Karena sejatinya kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan pemberdayaan. Begitulah secara umum pesan yang dihasilkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perempuan Dalam Kepemimpinan, Sabtu (25/1).

SITI SULBIYAH, Pontianak

Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur, beberapa kali menekankan tentang kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada pemberdayaan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari sisi elitis semata misalnya sekelas pejabat publik, anggota dewan atau pemimpin perusahaan, badan publik lainnya.

“Namun yang diprioritaskan saat ini adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan misal yang dilakukan oleh kader atau local leader, Community Organizer maupun istilah lain yang digunakan di level grass root,”ungkap dia.

Menurutnya ada banyak contoh gerakan yang diinisiasi oleh para kaum wanita sehingga memberikan perubahan yang positif. Contohnya, kata dia, yakni gerakan Mother of Plaza de Mayo, sebuah perjuangan oleh sekelompok wanita pembela HAM di Argentina pada tahun 1977, yang mana mereka menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang ditangkap selama pemerintahan militer. Selain itu, ada pula Gerakan perempuan Dalit untuk 5 hektare lahan di India.

“Bahkan pada tataran lokal juga banyak gerakan-gerakan atau serikat-serikat yang diinisiasi oleh perempuan,” kata dia.

Baca Juga :  Gerindra Kalbar Targetkan Menang di Pilkada 2020

Potensi dan peran kepemimpinan perempuan dinilainya sangat besar untuk saat ini dan masa mendatang di dalam seluruh bidang. Secara umum kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki.  Adapun ciri kepemimpinan perempuan adalah kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan, dan cenderung kolektif atau partisipatif. Sementara model kepemimpinan normatif laki-laki yang cenderung kompetitif, berorientasi pada kekuasaan dan terpusat.

“Perempuan cenderung memakai kepemimpinan transformasi, memotivasi orang lain dengan mentransformasi minat diri mereka menjadi tujuan organisasi. Sementara laki-laki cenderung memakai gaya yang langsung, serta perintah-dan-kendali. Laki-laki mengandalkan otoritas posisi resmi untuk berpengaruh,” jelas dia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie. Katanya, kepemimpinan bagi seorang perempuan tidak hanya terletak pada posisi formal yang dicapai. Menurutnya, ada banyak posisi-posisi informal yang dapat dimaksimalkan oleh perempuan agar dapat berdaya. Sehingga siapa saja yang mampu menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan untuk satu tujuan, boleh dikatakan sebagai pemimpin.

“Jadi yang perlu kita ingat adalah, kepemimpinan bukan terletak pada posisi atau tempat formal,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa, menilai untuk mengoptimalkan peran serta perempuan, serta membina jiwa kepemimpinanya, harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas perempuan. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah supaya memberikan perhatian penuh pada pembangunan manusia, terutama bagi ibu dan anak.

Baca Juga :  Dompet Ummat-BNI Distribusikan Hewan Kurban

“Dalam hal pemberdayaan perempuan, kami terus ingat pemerintah supaya tidak hanya sekedar membangun fisik, tapi juga non fisik,” kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Pontianak saat ini, dinilainya juga masih minim. Sedikit banyak hal ini dinilai menjadi tantangan baginya saat akan mengusulkan kebijakan yang bersinggungan dengan perempuan. Selain tentu saja meminta dukungan dari sesama anggota legislatif perempuan, untuk memenangkan argumennya, ia tak segan untuk melakukan lobi dengan anggota legislatif lain agar mendukung kebijakan yang pro dengan kesejahteraan perempuan.

“Kadang saya juga harus melakukan lobi ke sesama anggota dewan lain yang lain. Karena nanti pada saat kita berargumen, kalau tidak ada yang mem-backup, itu agak sulit,” pungkas dia.

FGD tersebut digelar atas kerjasama antara Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Citradaya Nita. Dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, influencer, youtuber, hingga jurnalis, diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta dalam hal kepemimpinan perempuan. **

Most Read

Artikel Terbaru

/