alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Reses ke Kuala Mandor B, Syarif Doel dan Syarif Amin Dengar Keluhan Masyarakat

PONTIANAK–Agenda kegiatan reses DPR RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedang berlangsung pada akhir Februari 2021 ini. Wakil Ketua Komisi V, Syarif Abdullah Alkadrie bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad melakukannya dengan mengujungi pelosok desa di Sungai Enao, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya.

Sejumlah keluhan langsung didengarkan dua politisi Nasdem ini. Dari infrastruktur jalan, peti, sampai kepada keluhan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Sebut saja Ahmad, Warga Sungai Enaou mengeluhkan bahwa di Kecamatan Kuala Mandor B mulai dari Desa Retok, Kuala Mandor B, Sungai Enaou dan calon Desa Padi Jaya, infrastruktur jalan penghubung masih parah. “Musim pengering, kami akan menikmati debu jalanan. Sementara musim penghujan, jalan seperti menjadi bubur,” ujarnya.

Memang, katanya, ada program berupa jalan poros yang kabarnya dianggarkan sebesar Rp2 miliar dari Kuala Mandor B ke Sungai Enaou. Hanya saja, dana tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan jalan, yang memang panjang. Makanya dia meminta, wakil rakyat yang melakukkan kegiatan reses dapat memperjuangkan.

Baca Juga :  Cornelis Reses ke Bengkayang

Keluhan lainnya soal asal dan karhutla. Warga yang rata-rata petani juga berkeluh kesah tidak bisa membakar ladang, karena ancaman pidana penjara. Padahal turun temurun kegiatan membakar dengan menjaga lahan sudah dilakukan warga cukup lama. “Kami sudah bertanam jagung, umbi-umbian dan aneka tanaman lain seperti jahe cukup lama. Sekarang tidak berani. Kabarnya ada secamam teknologi, tetapi sampai sekarang kami juga tidak tahu. Bahkan disarankan memakai lumpur air asin. Rasanya, kami tidak ada anggaran. Tolonglah solusi seperti apa,” ucap salah satu warga ini dengan nada lantang.

Syarif Abdullah menjawab bahwa untuk mengatasi Karhutla memang harus tegas dan keras. Sebab, Kalbar hampir sepanjang tahun selalu menjadi perhatian masyarakat internasional. Makanya ada semacam badan restorasi gambut. Namun dia meyakinkan bahwa pemerintah daerah dan provinsi akan membantu para petani di Kuala Mandor B.

Keluhan warga soal kegiatan illegal PETI yang mencemari perairan sungai juga menjadi perhatiannya. Dia memastikan DPR RI dan DPRD Kalbar akan membuat semaksimal mungkin mengatasi kegiatan berbau illegal tersebut.

Baca Juga :  Ritaudin Reses di Melawi

Di sisi lain, soal program bedah rumah juga akan dimaksimalkan tiap kabupaten/kota di Kalbar termasuk di Kecamatan Kuala Mandor B. Namun pastinya penerima hibah rumah benar-benar masuk kategori layak penerima. Syarif Abdullah memastikan akan membantu semaksikmal mungkin agar diterima masyarakat. “Program bedah rumah, juga sebagai indikator untuk peningkatan IPM masyarakat,” tukas dia.

Syarif Amin Muhammad sendiri memastikan keluhan masyarakat dengan dua usulan jembatan yakni Jembatan Korek dan Retok akan didengarkan. Untuk Jembatan Korek sudah dianggarkan. Sementara jembatan Retok dipending karena, anggaran terpotong penanganan Covid-19.

Untuk Kabupaten Kubu Raya, proyek provinsi dari dana APBD Kalbar usulannya tidak sedikit. Ada 8 usulan projek Jembatan. Hanya memang meningkatkan kasus Covid-19, proyek tersebut dipilih satu persatu. “Diseleksi. Tidak bisa masuk semua. Anggaran provinsi terbatas,” ucapnya.(den)

PONTIANAK–Agenda kegiatan reses DPR RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedang berlangsung pada akhir Februari 2021 ini. Wakil Ketua Komisi V, Syarif Abdullah Alkadrie bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad melakukannya dengan mengujungi pelosok desa di Sungai Enao, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya.

Sejumlah keluhan langsung didengarkan dua politisi Nasdem ini. Dari infrastruktur jalan, peti, sampai kepada keluhan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Sebut saja Ahmad, Warga Sungai Enaou mengeluhkan bahwa di Kecamatan Kuala Mandor B mulai dari Desa Retok, Kuala Mandor B, Sungai Enaou dan calon Desa Padi Jaya, infrastruktur jalan penghubung masih parah. “Musim pengering, kami akan menikmati debu jalanan. Sementara musim penghujan, jalan seperti menjadi bubur,” ujarnya.

Memang, katanya, ada program berupa jalan poros yang kabarnya dianggarkan sebesar Rp2 miliar dari Kuala Mandor B ke Sungai Enaou. Hanya saja, dana tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan jalan, yang memang panjang. Makanya dia meminta, wakil rakyat yang melakukkan kegiatan reses dapat memperjuangkan.

Baca Juga :  Ritaudin Reses di Melawi

Keluhan lainnya soal asal dan karhutla. Warga yang rata-rata petani juga berkeluh kesah tidak bisa membakar ladang, karena ancaman pidana penjara. Padahal turun temurun kegiatan membakar dengan menjaga lahan sudah dilakukan warga cukup lama. “Kami sudah bertanam jagung, umbi-umbian dan aneka tanaman lain seperti jahe cukup lama. Sekarang tidak berani. Kabarnya ada secamam teknologi, tetapi sampai sekarang kami juga tidak tahu. Bahkan disarankan memakai lumpur air asin. Rasanya, kami tidak ada anggaran. Tolonglah solusi seperti apa,” ucap salah satu warga ini dengan nada lantang.

Syarif Abdullah menjawab bahwa untuk mengatasi Karhutla memang harus tegas dan keras. Sebab, Kalbar hampir sepanjang tahun selalu menjadi perhatian masyarakat internasional. Makanya ada semacam badan restorasi gambut. Namun dia meyakinkan bahwa pemerintah daerah dan provinsi akan membantu para petani di Kuala Mandor B.

Keluhan warga soal kegiatan illegal PETI yang mencemari perairan sungai juga menjadi perhatiannya. Dia memastikan DPR RI dan DPRD Kalbar akan membuat semaksimal mungkin mengatasi kegiatan berbau illegal tersebut.

Baca Juga :  Insan Pers Garda Terdepan Sosialisasikan Program Vaksinasi Covid-19

Di sisi lain, soal program bedah rumah juga akan dimaksimalkan tiap kabupaten/kota di Kalbar termasuk di Kecamatan Kuala Mandor B. Namun pastinya penerima hibah rumah benar-benar masuk kategori layak penerima. Syarif Abdullah memastikan akan membantu semaksikmal mungkin agar diterima masyarakat. “Program bedah rumah, juga sebagai indikator untuk peningkatan IPM masyarakat,” tukas dia.

Syarif Amin Muhammad sendiri memastikan keluhan masyarakat dengan dua usulan jembatan yakni Jembatan Korek dan Retok akan didengarkan. Untuk Jembatan Korek sudah dianggarkan. Sementara jembatan Retok dipending karena, anggaran terpotong penanganan Covid-19.

Untuk Kabupaten Kubu Raya, proyek provinsi dari dana APBD Kalbar usulannya tidak sedikit. Ada 8 usulan projek Jembatan. Hanya memang meningkatkan kasus Covid-19, proyek tersebut dipilih satu persatu. “Diseleksi. Tidak bisa masuk semua. Anggaran provinsi terbatas,” ucapnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/