alexametrics
34 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Belum Tertangkap, Kapolda Sebut Joni Isnaini Kabur

PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menetapkan Joni Isnaini, Direktur Utama PT Batu Alam Berkah (BAB) sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) di Kabupaten Mempawah, serta kasus proyek Jalan Tebas di Kabupaten Sambas.

Hanya saja Polda Kalbar belum berhasil menghadirkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat itu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

“Sudah tersangka, tapi belum tertangkap, karena masih kabur,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro kepada para wartawan di sela-sela vaksinasi pelajar di Pontianak, Rabu (23/2).

Suryanbodo menambahkan, pihaknya juga telah dua kali melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan kepada Joni, namun tak diindahkan.

“Selanjutnya tetap akan dijemput secara paksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” kata Kapolda, menegaskan.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, pihaknya meminta Joni Isnaini dan pihak terkait kasus tersebut untuk bersikap kooperatif.

“Jangan sampai sudah keluar surat perintah membawa (jemput paksa) baru dia datang, bahasanya kan jadi tidak enak. Dan bagi hakim menjadi pertimbangan juga, dia tidak kooperatif. Kalau memang dia punya bukti-bukti bahwa dia tidak melakukan, bawa ke penyidik, karena saat inikan penyidik sedang proses pembuktian,” kata Jansen.

Dugaan kasus korupsi yang menjerat Ketua Kadin Kalbar itu sudah bergulir sejak awal September 2020. Saat itu, Polda Kalbar telah memeriksa puluhan orang sebagai saksi. Bahkan pada 9 September 2020, Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar telah menggeledah dan menyegel enam ruangan di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar, serta menyita sejumlah dokumen terkait proyek jalan di Sambas senilai Rp12 miliar.

Selain Joni Isnaini, kata Jansen, masih terdapat sejumlah tersangka lainnya.

“Intinya bagi saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam proses penyidikan ini tolong kerja sama yang baik. Bila memang merasa tidak bersalah hadirkan bukti-bukti. Tidak usah melakukan gerakan tambahan yang nanti malah memperkeruh suasana,” tutupnya.

Baca Juga :  Satarudin Nahkodai DPRD Pontianak

Sementara itu, Kuasa Hukum Joni Isnaini, Herman Hofi Munawarn mengaku bingung atas penetapan tersangka kliennya. Menurut Herman, pihaknya sudah mengikuti proses penyelidikan, penyidikan, hingga pada penetapan tersangka. Ia menilai penetapan tersangka atas kliennya tidak sesuai dengan hukum acara yang ada.

Dikatakan Herman, kasus terkait jasa kontruksi terdapat unsur lex spesialis yakni Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 bersama dengan Perpres dan PP, dimana dalam undang-undang jasa konstruksi pemerintah tersebut tidak ada pidana. Semua persoalan terdapat mekanisme dan hukum acara yang dilakukan ketika ada persoalan terkait jasa konstruksi.

“Saya pikir ini sangat keliru. Dan yang lebih parah ketika masih ada pelaksanaan pekerjaan, sudah ditetapkan penyelidikan oleh pihak berwenang. Penyidik minta dokumen-dokumen terkait pembangunan jalan sepanjang 5 km dengan dana 12 miliar yang sudah mengalami empat kali adendum. Nah dari situ saja sudah tidak dibenarkan, tidak boleh ada penyidikan masuk ketika proses pekerjaan sedang berlangsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya mempertanyakan dasar penetapan tersangka kliennya tersebut, karena menurutnya tidak ada kerugian negara dari pekerjaan proyek tersebut.

“Saat ini, proyek jalan 5 Km dengan lebar 5 meter dan ketebalan 25 Cm yang mengalami 4 kali adendum itu sudah dinikmati masyarakat, dan proyeknya tahun 2019, dan 2020 sudah berakhir. Artinya sudah dilaksanakan sedimikian rupa,” bebernya.

“Kami sudah meminta karifikasi kepada penyidik, hasil gelar perkara mereka tidak pernah disampaikan kepada kami, dan apa persoalan yang salahnya, dan yang dinilai merugikan negara itu dari apanya,” sambungnya.

Menurut Herman, BPK bersama Tim pengecekan dari laboratorium sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan pekerjaan. Menurutnya, semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“BPK sudah turun, ada kelebihan anggaran Rp8 juta sampai Rp 9 juta, dan itu kami sudah setorkan ke kas daerah, dan itu biasa dalam penghitungan terlebih ini jumlah 12 miliar, kelebihan itupun sudah di setorkan ke kas daerah,” katanya.

Baca Juga :  Windy: Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen

“Jadi apa yang jadi persoalan, tiba – tiba dalam perjalanannya pada bulan Februari 2022 ini ditetapkan sebagai tersangka,” lanjutnya lagi.

Dalam surat penetapan tersangka yang diberikan pada kliennya, menurut Herman, kepolisian tidak menjelaskan rinci apa kesalahan kliennya. Dalam surat itu hanya disebutkan bahwa ada dugaan korupsi dan ada kerugian negara.

Diakui Herman, kliennya sudah mendapatkan dua surat panggilan sebagai tersangka dan pihaknya sudah mengirimkan surat bahwa kliennya tidak bisa mengahadap ke penyidik karena masih harus melakukan BAP ke Mabes Polri, dimana pihaknya melapor Divisi Propam Mabes Polri terkait penetapan tersangka kliennya sebagai langkah awal.

Selain itu atas penepatan tersangka kliennya, serta dua orang lainnya, pihaknya akan mengajukan Pra Peradilan. Selain itu saat ini pihaknya juga sudah mengadukan kasus ini ke Mabes Polri.

“Kami akan uji proses penyidikan sampai ditetapkan sebagai tersangka, kami akan daftarkan ini ke pengadilan untuk praperadilan. Kami juga telah laporkan kasus ini ke Mabes Polri. Ini bukan manuver, dan bukan kami tidak kooperatif, tetapi kami ingin mencari keadilan. Sehingga betul-betul hukum ini ditegakkan. Klien kami ingin membuktikan kebenaran hukum itu melalui Mabes Polri, dan sudah melalui BAP,” pungkasnya.

Di sisi lain, beredar Surat Penerimaan Pengaduan Propam nomor SPSP2/1057/II/2022/Bagyandu atas nama Joni Isnaini yang ditujukan kepada Kadivpropam Mabes Polri. Dalam surat pengaduan tersebut Joni Isnaini mengadukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah kontraktor di Kalimantan Barat yang dilakukan oknum perwira di lingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar.

Surat pengaduan tersebut diajukan pada 17 Februari 2022 dan diterima oleh Aipda Agus Mulyana. (arf)

PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menetapkan Joni Isnaini, Direktur Utama PT Batu Alam Berkah (BAB) sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) di Kabupaten Mempawah, serta kasus proyek Jalan Tebas di Kabupaten Sambas.

Hanya saja Polda Kalbar belum berhasil menghadirkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat itu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

“Sudah tersangka, tapi belum tertangkap, karena masih kabur,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro kepada para wartawan di sela-sela vaksinasi pelajar di Pontianak, Rabu (23/2).

Suryanbodo menambahkan, pihaknya juga telah dua kali melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan kepada Joni, namun tak diindahkan.

“Selanjutnya tetap akan dijemput secara paksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” kata Kapolda, menegaskan.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, pihaknya meminta Joni Isnaini dan pihak terkait kasus tersebut untuk bersikap kooperatif.

“Jangan sampai sudah keluar surat perintah membawa (jemput paksa) baru dia datang, bahasanya kan jadi tidak enak. Dan bagi hakim menjadi pertimbangan juga, dia tidak kooperatif. Kalau memang dia punya bukti-bukti bahwa dia tidak melakukan, bawa ke penyidik, karena saat inikan penyidik sedang proses pembuktian,” kata Jansen.

Dugaan kasus korupsi yang menjerat Ketua Kadin Kalbar itu sudah bergulir sejak awal September 2020. Saat itu, Polda Kalbar telah memeriksa puluhan orang sebagai saksi. Bahkan pada 9 September 2020, Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar telah menggeledah dan menyegel enam ruangan di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar, serta menyita sejumlah dokumen terkait proyek jalan di Sambas senilai Rp12 miliar.

Selain Joni Isnaini, kata Jansen, masih terdapat sejumlah tersangka lainnya.

“Intinya bagi saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam proses penyidikan ini tolong kerja sama yang baik. Bila memang merasa tidak bersalah hadirkan bukti-bukti. Tidak usah melakukan gerakan tambahan yang nanti malah memperkeruh suasana,” tutupnya.

Baca Juga :  Joni Isnaini Digelandang Ke Polda Kalbar

Sementara itu, Kuasa Hukum Joni Isnaini, Herman Hofi Munawarn mengaku bingung atas penetapan tersangka kliennya. Menurut Herman, pihaknya sudah mengikuti proses penyelidikan, penyidikan, hingga pada penetapan tersangka. Ia menilai penetapan tersangka atas kliennya tidak sesuai dengan hukum acara yang ada.

Dikatakan Herman, kasus terkait jasa kontruksi terdapat unsur lex spesialis yakni Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 bersama dengan Perpres dan PP, dimana dalam undang-undang jasa konstruksi pemerintah tersebut tidak ada pidana. Semua persoalan terdapat mekanisme dan hukum acara yang dilakukan ketika ada persoalan terkait jasa konstruksi.

“Saya pikir ini sangat keliru. Dan yang lebih parah ketika masih ada pelaksanaan pekerjaan, sudah ditetapkan penyelidikan oleh pihak berwenang. Penyidik minta dokumen-dokumen terkait pembangunan jalan sepanjang 5 km dengan dana 12 miliar yang sudah mengalami empat kali adendum. Nah dari situ saja sudah tidak dibenarkan, tidak boleh ada penyidikan masuk ketika proses pekerjaan sedang berlangsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya mempertanyakan dasar penetapan tersangka kliennya tersebut, karena menurutnya tidak ada kerugian negara dari pekerjaan proyek tersebut.

“Saat ini, proyek jalan 5 Km dengan lebar 5 meter dan ketebalan 25 Cm yang mengalami 4 kali adendum itu sudah dinikmati masyarakat, dan proyeknya tahun 2019, dan 2020 sudah berakhir. Artinya sudah dilaksanakan sedimikian rupa,” bebernya.

“Kami sudah meminta karifikasi kepada penyidik, hasil gelar perkara mereka tidak pernah disampaikan kepada kami, dan apa persoalan yang salahnya, dan yang dinilai merugikan negara itu dari apanya,” sambungnya.

Menurut Herman, BPK bersama Tim pengecekan dari laboratorium sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan pekerjaan. Menurutnya, semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“BPK sudah turun, ada kelebihan anggaran Rp8 juta sampai Rp 9 juta, dan itu kami sudah setorkan ke kas daerah, dan itu biasa dalam penghitungan terlebih ini jumlah 12 miliar, kelebihan itupun sudah di setorkan ke kas daerah,” katanya.

Baca Juga :  Joni Dipersilakan Ajukan Praperadilan, Hermansyah Sebut Itu Hak Warga Negara

“Jadi apa yang jadi persoalan, tiba – tiba dalam perjalanannya pada bulan Februari 2022 ini ditetapkan sebagai tersangka,” lanjutnya lagi.

Dalam surat penetapan tersangka yang diberikan pada kliennya, menurut Herman, kepolisian tidak menjelaskan rinci apa kesalahan kliennya. Dalam surat itu hanya disebutkan bahwa ada dugaan korupsi dan ada kerugian negara.

Diakui Herman, kliennya sudah mendapatkan dua surat panggilan sebagai tersangka dan pihaknya sudah mengirimkan surat bahwa kliennya tidak bisa mengahadap ke penyidik karena masih harus melakukan BAP ke Mabes Polri, dimana pihaknya melapor Divisi Propam Mabes Polri terkait penetapan tersangka kliennya sebagai langkah awal.

Selain itu atas penepatan tersangka kliennya, serta dua orang lainnya, pihaknya akan mengajukan Pra Peradilan. Selain itu saat ini pihaknya juga sudah mengadukan kasus ini ke Mabes Polri.

“Kami akan uji proses penyidikan sampai ditetapkan sebagai tersangka, kami akan daftarkan ini ke pengadilan untuk praperadilan. Kami juga telah laporkan kasus ini ke Mabes Polri. Ini bukan manuver, dan bukan kami tidak kooperatif, tetapi kami ingin mencari keadilan. Sehingga betul-betul hukum ini ditegakkan. Klien kami ingin membuktikan kebenaran hukum itu melalui Mabes Polri, dan sudah melalui BAP,” pungkasnya.

Di sisi lain, beredar Surat Penerimaan Pengaduan Propam nomor SPSP2/1057/II/2022/Bagyandu atas nama Joni Isnaini yang ditujukan kepada Kadivpropam Mabes Polri. Dalam surat pengaduan tersebut Joni Isnaini mengadukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah kontraktor di Kalimantan Barat yang dilakukan oknum perwira di lingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar.

Surat pengaduan tersebut diajukan pada 17 Februari 2022 dan diterima oleh Aipda Agus Mulyana. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/