alexametrics
31.7 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

BPJS Kesehatan Belum Jadi Syarat Umrah

PONTIANAK – BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk  melaksanakan umrah dan haji  belum diberlakukan. Darohman, Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalbar mengatakan masih dalam pembahasan.

“BPJS kesehatan belum jadi persyaratan,  untuk sekarang belum ada,” katanya.

Terkait regulasi umrah, kata Darohman saat ini masih merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020. Regulasi ini sebagai pedoman penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi Covid-19. Dalam regulasi mengatur penyelenggara perjalan ibadah umrah, harus memperhatikan mekanisme karantina dan calon jemaah, memperhatikan kuota pemberangkatan dan memperhatikan pelaporan keberangkatan, kedatangan dan kepulangan calon jemaah.

Kemudian Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga :  Pemprov Terima Bantuan dari Pengusaha Kalbar Peduli

“Itu belum berubah. Pada prinsipnya paling urgen melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Ketika ada covid-19 hingga tahun 2021 sebanyak 577 calon jemaah umrah yang ditunda keberangkatannya. Darohman mengatakan, sejak diperbolehkan kembali umrah untuk jemaah Indonesia,sudah ada lebih kurang 140-an jemaah Kalbar yang diberangkatkan dari tiga travel umrah yang melapor. “Jemaah yang berangkat, ada yang jemaah lama, ada juga jemaah baru,” papar dia.

Rombongan jemaah ini pergi dan pulang ke Kalbar dalam kondisi sehat. Darohman berharap, ini juga berlaku pada jemaah umrah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan umrah ke depannya, serta ibadah haji nantinya.

Darohman mengimbau kepada Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menaati regulasi yang ada, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan. Jemaah umrah juga diingatkan untuk menaati protokol kesehatan saat berada di tanah suci.

Baca Juga :  Kejaksaan Tinggi Kalbar Komitmen Tingkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran

“Saya berharap untuk semua travel umrah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, sehingga tidak ada persoalan yang ujungnya bermuara kembali kepada pemerintah. Kemudian patuhi protokol kesehatan sesuai dengan regulasi,” pungkasnya. (mrd)

PONTIANAK – BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk  melaksanakan umrah dan haji  belum diberlakukan. Darohman, Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalbar mengatakan masih dalam pembahasan.

“BPJS kesehatan belum jadi persyaratan,  untuk sekarang belum ada,” katanya.

Terkait regulasi umrah, kata Darohman saat ini masih merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020. Regulasi ini sebagai pedoman penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi Covid-19. Dalam regulasi mengatur penyelenggara perjalan ibadah umrah, harus memperhatikan mekanisme karantina dan calon jemaah, memperhatikan kuota pemberangkatan dan memperhatikan pelaporan keberangkatan, kedatangan dan kepulangan calon jemaah.

Kemudian Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga :  Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022

“Itu belum berubah. Pada prinsipnya paling urgen melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Ketika ada covid-19 hingga tahun 2021 sebanyak 577 calon jemaah umrah yang ditunda keberangkatannya. Darohman mengatakan, sejak diperbolehkan kembali umrah untuk jemaah Indonesia,sudah ada lebih kurang 140-an jemaah Kalbar yang diberangkatkan dari tiga travel umrah yang melapor. “Jemaah yang berangkat, ada yang jemaah lama, ada juga jemaah baru,” papar dia.

Rombongan jemaah ini pergi dan pulang ke Kalbar dalam kondisi sehat. Darohman berharap, ini juga berlaku pada jemaah umrah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan umrah ke depannya, serta ibadah haji nantinya.

Darohman mengimbau kepada Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menaati regulasi yang ada, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan. Jemaah umrah juga diingatkan untuk menaati protokol kesehatan saat berada di tanah suci.

Baca Juga :  Sekarang MRI dan CT-Scan RS Kartika Husada Bisa Gunakan BPJS Kesehatan

“Saya berharap untuk semua travel umrah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, sehingga tidak ada persoalan yang ujungnya bermuara kembali kepada pemerintah. Kemudian patuhi protokol kesehatan sesuai dengan regulasi,” pungkasnya. (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/