alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Negara Agraris Haram Import Pangan

PONTIANAK–Indonesia dikenal sebagai negara agraris yakni penghasil produk pangan. Namun sering terjadi kran import beras dibuka sehingga cenderung merugikan komponen tertentu. Salah satunya petani dan kelompok yang memiliki hektaran luas lahan di daratan. “Harusnya sebagai negara agraris, Indonesia mengharamkam import. Andalkan produk pertanian sendiri,” kata Dr.Erdi M,si Pakar Kebijakan Publik Fisip Untan dalam sebuah Focus Diskusi Grup (FDG) yang digelar Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Hotel G, Pontianak.

Menurutnya kebijakan impor beras yang dikeluarkan karena pemerintah galau. Penyebabnya adalah perbedaan data dari Bulog dan Kemendag terkait ketersediaan stok pangan sudah dinyatakan kurang. Sementara data dari Bulog cenderung cukup bahkan berlebihan.

Nah, ketika urusan pangan adalah urusan politis sehingga Kemendag khawatir stok pangan nasional tidak cukup. Data yang disodorkan di lapangan dianggap kurang. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam waktu singkat harus melakukan import. Namun, lanjut dia, sebagai negara agraris harusnya kebijakan impor diharamkan. Indonesia sudah eksis negara agraris. Harus mempersiapkan mekanisme dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakar. Sehingga tidak melulu melakukan impor pangan.

Baca Juga :  Belum Ada Lonjakan Harga Pangan, Komoditas Telur Jadi Atensi

“Kami berharap dana pemerintah dikeluarkan dalam memberdayakan pertanian cukup. Sekarang sudah dilakukan berjenjang dan bertahap. Tidak cepat,” ucapnya.

Kedepannya diharapkan pemerintah menyiapkan melalui kebijakan politisnya terkait pangan dengan tujuan memperkuat basis pangan. Sasarannya petani, jenis pupuk dan bibit dibutuhkan petani, termasuk kapasitas lahan pertanian harus dapat dibenahi. Sehingga, lanjutnya, ketahanan pangan dalam negeri akan cukup bahkan berlebihan. Apalagi luas areal lahan pangan di seluuh Indonesia cukup bahkan cukup luas. Dengan begitu intensifikasi sebagai jalan cepat meningkatkan hasil pertanian dapat digenjot.

Di sisi lain mengantisipasi jumlah penduduk dapat dilakukan dengan jalan eksentifikasi. Pemerintah harus punya penataan ruang jelas, termasuk lahan pangan tidak boleh diganggu.

Kedepannya juga berdampak pangan negara bakalan bertambah. Kalau hal tersebut dapat dilakuka, tak perlu lagi impor pangan dari luar negeri.
Hazairin, mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar menyebutkan bahwa kebijakan politis pemerintah mendukung pangan belum optimal. Sisi anggarannya masih kurang maksimal diberikan langsung kepada petani atau kelompok tani. Padahal luasan lahan cukup banyak. “Inilah yang mungkin cenderung menjadi penyebab kenapa Indonesia sering impor pangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Ironi Pangan di Negeri Lumbung Padi

Dr.Ardiansyah, SH, MH Ketua Fraksi PAN Kalbar mengatakan bahwa Focus Diskusi Grup yang digelar adalah terkait masalah Impor dan Kedaulatan pangan. Bahan diskusi ini akan dijadikan referensi dalam mengelola kedaulatan pangan. “Alhamdulillah semua komponen undangan bergerak dan hadir. Dari bidang berkompeten juga hadir memberikan sumbangsih, masukan, pendapat yang bagus. FGD akan dijadikan rujukan memberikan referensi dalam kedaulan pangan di Indonesia,” ungkap dia.

Kedepannya, FDG akan sering diadakan terkait isu-isu bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Kami akan selalu angkat dan kita diskusikan dalam FGD seperti begini,” ucapnya.(den)

PONTIANAK–Indonesia dikenal sebagai negara agraris yakni penghasil produk pangan. Namun sering terjadi kran import beras dibuka sehingga cenderung merugikan komponen tertentu. Salah satunya petani dan kelompok yang memiliki hektaran luas lahan di daratan. “Harusnya sebagai negara agraris, Indonesia mengharamkam import. Andalkan produk pertanian sendiri,” kata Dr.Erdi M,si Pakar Kebijakan Publik Fisip Untan dalam sebuah Focus Diskusi Grup (FDG) yang digelar Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Hotel G, Pontianak.

Menurutnya kebijakan impor beras yang dikeluarkan karena pemerintah galau. Penyebabnya adalah perbedaan data dari Bulog dan Kemendag terkait ketersediaan stok pangan sudah dinyatakan kurang. Sementara data dari Bulog cenderung cukup bahkan berlebihan.

Nah, ketika urusan pangan adalah urusan politis sehingga Kemendag khawatir stok pangan nasional tidak cukup. Data yang disodorkan di lapangan dianggap kurang. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam waktu singkat harus melakukan import. Namun, lanjut dia, sebagai negara agraris harusnya kebijakan impor diharamkan. Indonesia sudah eksis negara agraris. Harus mempersiapkan mekanisme dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakar. Sehingga tidak melulu melakukan impor pangan.

Baca Juga :  Sekda Soroti Masalah Pangan Pemicu Inflasi

“Kami berharap dana pemerintah dikeluarkan dalam memberdayakan pertanian cukup. Sekarang sudah dilakukan berjenjang dan bertahap. Tidak cepat,” ucapnya.

Kedepannya diharapkan pemerintah menyiapkan melalui kebijakan politisnya terkait pangan dengan tujuan memperkuat basis pangan. Sasarannya petani, jenis pupuk dan bibit dibutuhkan petani, termasuk kapasitas lahan pertanian harus dapat dibenahi. Sehingga, lanjutnya, ketahanan pangan dalam negeri akan cukup bahkan berlebihan. Apalagi luas areal lahan pangan di seluuh Indonesia cukup bahkan cukup luas. Dengan begitu intensifikasi sebagai jalan cepat meningkatkan hasil pertanian dapat digenjot.

Di sisi lain mengantisipasi jumlah penduduk dapat dilakukan dengan jalan eksentifikasi. Pemerintah harus punya penataan ruang jelas, termasuk lahan pangan tidak boleh diganggu.

Kedepannya juga berdampak pangan negara bakalan bertambah. Kalau hal tersebut dapat dilakuka, tak perlu lagi impor pangan dari luar negeri.
Hazairin, mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar menyebutkan bahwa kebijakan politis pemerintah mendukung pangan belum optimal. Sisi anggarannya masih kurang maksimal diberikan langsung kepada petani atau kelompok tani. Padahal luasan lahan cukup banyak. “Inilah yang mungkin cenderung menjadi penyebab kenapa Indonesia sering impor pangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Pontianak Senang Berbelanja di Gelar Pangan Murah

Dr.Ardiansyah, SH, MH Ketua Fraksi PAN Kalbar mengatakan bahwa Focus Diskusi Grup yang digelar adalah terkait masalah Impor dan Kedaulatan pangan. Bahan diskusi ini akan dijadikan referensi dalam mengelola kedaulatan pangan. “Alhamdulillah semua komponen undangan bergerak dan hadir. Dari bidang berkompeten juga hadir memberikan sumbangsih, masukan, pendapat yang bagus. FGD akan dijadikan rujukan memberikan referensi dalam kedaulan pangan di Indonesia,” ungkap dia.

Kedepannya, FDG akan sering diadakan terkait isu-isu bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Kami akan selalu angkat dan kita diskusikan dalam FGD seperti begini,” ucapnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/