alexametrics
25 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Pastikan Tak Ada Calo, Semua Proses PPDB Dilaksanakan Daring

PONTIANAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat (Kalbar) akan memulai pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK se-Kalbar pada 5 Juni-22 Juni 2021. Kepala Disdikbud Kalbar Sugeng Hariadi memastikan, proses PPDB dilaksanakan secara terbuka dan tidak mungkin ada percaloan karena semua dilaksankan secara dalam jaringan (daring).

“Pendaftaran PPDB Tahun ini dilaksanakan secara online (daring) mengingat adanya pandemi Covid-19 yang belum juga usai,” katanya kepada Pontianak Post, Senin (24/5).

Ia menegaskan harusnya pada pendaftaran PPDB sudah tidak ada lagi yang namanya calo pendaftar. Karena selain daring dengan sistem zonasi semua akan ditentukan sesuai dengan letak rumah atau radiusnya. Mengenai jarak rumah dengan sekolah tersebut bakal dibuat berdasarkan ranking.

Untuk itu Sugeng menegaskan jangan pernah ada yang percaya dengan calo. Semua prosesnya tersistem dan skor perankingan bisa disaksikan langsung di layar monitor. “Jarak itu di-ranking. Jalur lain seperti prestasi nanti skornya akan nampak juga usai pengurusan administrasi yang bisa diakses. Skor itulah yang telah ditotalkan dari semuanya,” paparnya.

Sugeng menjelaskan, kuota jalur pendaftaran PPDB SMA dibagi menjadi beberapa pilihan. Yakni kuota jalur zonasi sebesar 50 persen, afirmasi sebesar 15 persen, disabilitas dua persen dan perpindahan tugas orang tua lima persen.

Lalu jalur prestasi menggunakan nilai rapor semester 1-5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika dengan kuota 25 persen. Dan sertifikat akademik/non akademik lima persen.

Sedangkan untuk reguler SMK melihat nilai rapor semester 1-5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan MTK. Kemudian prioritas domisili terdekat 10 persen, prioritas kurang mampu dengan KIP/PKH/KKS sebesar 15 persen.

Baca Juga :  Gerakan Donasi Sembako Targetkan 10 Ton Beras

Adapun alurnya dimulai dari tahap pertama yakni pendaftaran dibuka pada 5-22 Juni 2021. “Pada tahap pertama pendaftar membuat akun pendaftaran, memilih jenjang pendaftaran, meng-upload berkas sesuai jalur, memilih sekolah dan mencetak bukti pendaftaran,” paparnya.

Proses selanjutnya masuk pada validasi data oleh sekolah mulai 15-25 Juni 2021. Di sini para operator sekolah melakukan validasi data pendaftarannya dan statusnya harus valid. “Jika data pendaftaran tidak valid maka pendaftaran wajib memperbaiki data tersebut,” katanya.

Berikutnya, usai validasi diberikan masa sanggah sejak 27-30 Juni 2021. Pada masa sanggah pendaftar dapat memperbaiki pengunggahan berkas yang statusnya masih tidak valid. Setelah itu validasi dilakukan kembali oleh pihak sekolah pada 27-30 Juni 2021.

“Jadi para operator sekolah memvalidasi kembali berkas yang di-upload pada masa sanggah. Selanjutnya Pengumuman final akan dilaksanakan jam 12.00 WIB secara online di web htpp//ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa seluruh proses PPDB dilakukan secara gratis tanpa ada biaya apapun. Soal biaya seragam sekolah menurutnya terpenting selesaikan terlebih dahulu tahapan PPDB. Setelah nantinya sekolah masuk atau proses belajar tatap muka dimulai, pihak sekolah bisa berunding dengan orang tua siswa.

“Saya mengimbau untuk seragam sekolah untuk ditunda dulu. Jangan setelah pengumuman PPDB langsung dibayarkan. Kalau di provinsi sendiri kami ada memberikan bantuan seragam bagi siswa yang kurang mampu, tapi tidak semua mendapatkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang mengatakan pihaknya akan fokus mengawasi audit forensik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021.

Baca Juga :  Batas Laut Adalah Harga Diri Bangsa, Syarif Minta MT Iran dan Panama Ditindak Tegas

“Tim kami sudah turun mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi. Itjen Kemendikbudristek fokus pada audit forensik sistem PPDB daring,” ujar Chatarina dalam taklimat media di Jakarta, Senin.

Sementara untuk pengawasan PPDB secara luring dilakukan oleh tim dari Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek. Chatarina menjelaskan meskipun PPDB dilakukan secara daring, namun masih ada potensi untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Misalnya ada tawaran dari oknum terkait PPDB daring ini,” tambah dia.

Chatarina memberi contoh bagaimana di Bekasi pada PPDB 2020 lalu, terdapat tindakan kecurangan seperti kartu keluarga (KK), yang mana dalam persyaratan harus lebih dari satu tahun yang kemudian diakali dengan menginput KK yang seolah-olah lebih dari satu tahun.

“Padahal baru diterbitkan enam bulan. Ini yang tahu hanya yang menginput saja. Jadi kita ingin mengetahui pemetaan mengapa dengan sistem daring tapi masih ada titipan,” jelas dia.

Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dari sistem daring yang dilakukan masing-masing sekolah pada PPDB 2021. Sehingga dapat dilakukan antisipasi dalam kecurangan pada sistem daring itu.
“Jangan ada potensi hal yang disembunyikan pada sistem PPDB daring ini,” imbuh dia.

Chatarina juga menjelaskan persoalan umur yang sebelumnya sempat menuai polemik pada PPDB DKI Jakarta, maka pada 2021 tidak akan dipersoalkan lagi. Faktor umur hanya diperlukan untuk kursi terakhir saja, yang mana seleksi berdasarkan umur.

Seleksi berdasarkan umur, lanjut Chatarina, merupakan sesuatu yang tidak bisa dimainkan karena sudah menggunakan akta kelahiran sejak duduk di sekolah dasar. (bar)

PONTIANAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat (Kalbar) akan memulai pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK se-Kalbar pada 5 Juni-22 Juni 2021. Kepala Disdikbud Kalbar Sugeng Hariadi memastikan, proses PPDB dilaksanakan secara terbuka dan tidak mungkin ada percaloan karena semua dilaksankan secara dalam jaringan (daring).

“Pendaftaran PPDB Tahun ini dilaksanakan secara online (daring) mengingat adanya pandemi Covid-19 yang belum juga usai,” katanya kepada Pontianak Post, Senin (24/5).

Ia menegaskan harusnya pada pendaftaran PPDB sudah tidak ada lagi yang namanya calo pendaftar. Karena selain daring dengan sistem zonasi semua akan ditentukan sesuai dengan letak rumah atau radiusnya. Mengenai jarak rumah dengan sekolah tersebut bakal dibuat berdasarkan ranking.

Untuk itu Sugeng menegaskan jangan pernah ada yang percaya dengan calo. Semua prosesnya tersistem dan skor perankingan bisa disaksikan langsung di layar monitor. “Jarak itu di-ranking. Jalur lain seperti prestasi nanti skornya akan nampak juga usai pengurusan administrasi yang bisa diakses. Skor itulah yang telah ditotalkan dari semuanya,” paparnya.

Sugeng menjelaskan, kuota jalur pendaftaran PPDB SMA dibagi menjadi beberapa pilihan. Yakni kuota jalur zonasi sebesar 50 persen, afirmasi sebesar 15 persen, disabilitas dua persen dan perpindahan tugas orang tua lima persen.

Lalu jalur prestasi menggunakan nilai rapor semester 1-5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika dengan kuota 25 persen. Dan sertifikat akademik/non akademik lima persen.

Sedangkan untuk reguler SMK melihat nilai rapor semester 1-5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan MTK. Kemudian prioritas domisili terdekat 10 persen, prioritas kurang mampu dengan KIP/PKH/KKS sebesar 15 persen.

Baca Juga :  Banjir Rendam 2 Desa di Air Besar, Warga Mengungsi ke Rumah Tetangga

Adapun alurnya dimulai dari tahap pertama yakni pendaftaran dibuka pada 5-22 Juni 2021. “Pada tahap pertama pendaftar membuat akun pendaftaran, memilih jenjang pendaftaran, meng-upload berkas sesuai jalur, memilih sekolah dan mencetak bukti pendaftaran,” paparnya.

Proses selanjutnya masuk pada validasi data oleh sekolah mulai 15-25 Juni 2021. Di sini para operator sekolah melakukan validasi data pendaftarannya dan statusnya harus valid. “Jika data pendaftaran tidak valid maka pendaftaran wajib memperbaiki data tersebut,” katanya.

Berikutnya, usai validasi diberikan masa sanggah sejak 27-30 Juni 2021. Pada masa sanggah pendaftar dapat memperbaiki pengunggahan berkas yang statusnya masih tidak valid. Setelah itu validasi dilakukan kembali oleh pihak sekolah pada 27-30 Juni 2021.

“Jadi para operator sekolah memvalidasi kembali berkas yang di-upload pada masa sanggah. Selanjutnya Pengumuman final akan dilaksanakan jam 12.00 WIB secara online di web htpp//ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa seluruh proses PPDB dilakukan secara gratis tanpa ada biaya apapun. Soal biaya seragam sekolah menurutnya terpenting selesaikan terlebih dahulu tahapan PPDB. Setelah nantinya sekolah masuk atau proses belajar tatap muka dimulai, pihak sekolah bisa berunding dengan orang tua siswa.

“Saya mengimbau untuk seragam sekolah untuk ditunda dulu. Jangan setelah pengumuman PPDB langsung dibayarkan. Kalau di provinsi sendiri kami ada memberikan bantuan seragam bagi siswa yang kurang mampu, tapi tidak semua mendapatkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang mengatakan pihaknya akan fokus mengawasi audit forensik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021.

Baca Juga :  Hati-hati Mengisi Titik Koordinat

“Tim kami sudah turun mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi. Itjen Kemendikbudristek fokus pada audit forensik sistem PPDB daring,” ujar Chatarina dalam taklimat media di Jakarta, Senin.

Sementara untuk pengawasan PPDB secara luring dilakukan oleh tim dari Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek. Chatarina menjelaskan meskipun PPDB dilakukan secara daring, namun masih ada potensi untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Misalnya ada tawaran dari oknum terkait PPDB daring ini,” tambah dia.

Chatarina memberi contoh bagaimana di Bekasi pada PPDB 2020 lalu, terdapat tindakan kecurangan seperti kartu keluarga (KK), yang mana dalam persyaratan harus lebih dari satu tahun yang kemudian diakali dengan menginput KK yang seolah-olah lebih dari satu tahun.

“Padahal baru diterbitkan enam bulan. Ini yang tahu hanya yang menginput saja. Jadi kita ingin mengetahui pemetaan mengapa dengan sistem daring tapi masih ada titipan,” jelas dia.

Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dari sistem daring yang dilakukan masing-masing sekolah pada PPDB 2021. Sehingga dapat dilakukan antisipasi dalam kecurangan pada sistem daring itu.
“Jangan ada potensi hal yang disembunyikan pada sistem PPDB daring ini,” imbuh dia.

Chatarina juga menjelaskan persoalan umur yang sebelumnya sempat menuai polemik pada PPDB DKI Jakarta, maka pada 2021 tidak akan dipersoalkan lagi. Faktor umur hanya diperlukan untuk kursi terakhir saja, yang mana seleksi berdasarkan umur.

Seleksi berdasarkan umur, lanjut Chatarina, merupakan sesuatu yang tidak bisa dimainkan karena sudah menggunakan akta kelahiran sejak duduk di sekolah dasar. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/