alexametrics
31 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Komisi IV: Warga Berharap Infrastruktur Jalan Provinsi Diutamakan.

PONTIANAK-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Subhan Nur berharap akses program infrastruktur publik berupa jalan-jalan provinsi tetap menjadi target perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sesuai dengan visi-misi dan RPJMD awal.

“Untuk asfek penganggaran hampir seluruh kabupaten-kabupaten terkait kondisi jalannya masih menjadi tanggung jawab provinsi. Masyarakat sangat berharap, jalan-jalan tersebut pada tahun-tahun berikutnya tetap diutamakan pemerintah,” katanya kepada wartawan, Senin(25/10).

Menurutnya jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dan menjadi keluhan masyarakat sering berada di daerah-daerah. Sementara pemukiman wilayah perkotaan seperti di Kota Pontianak dan sebagian wilayah Kubu Raya seperti Kecamatan Sungai Kakap sudah dalam kondisi bagus.

“Hanya memang seperti wilayah Kecamatan Rasau Jaya belum dianggarkan. Kondisinya masih rusak. Sementara masyarakat setempat berharap sekali diberikan kue anggaran. Apalagi menjadi akses keluar masuk barang dan orang dari kecamatan dan kabupaten lain,” ujarnya.

Baca Juga :  30 Menit Hujan Guyur Delapan Kabupaten/Kota

Di daerah sendiri, infrastruktur jalan-jalan sudah seperti menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Warga di sana berharap jalan-jalan tersebut diberikan kue alias porsi anggaran dalam APBD Kalbar. Jalan bagus erat kaitannya dengan akses dan nadi kehidupan perekonomian masyarakat.

“Makanya pada setiap kegiatan kunjungan atau reses, harapan untuk perbaikan jalan-jalan provinsi selalu disuarakan. Ada kabupaten yang status jalannya sudah bagus. Namun ada juga status jalan provinsinya masih menjadi perjuangan masyarakat,”” ucapnya.

Dia pun berharap pada pembahasan APBD tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 pada APBD Kalbar, porsi anggaran disediakan. Ini juga erat kaitannya dnegan realisasi janji politik terhadap perbaikan infastruktur jalan-jalan rusak di provinsi.

“Harapannya kami akan mendorong direalisasikan sesuai RPJMD Kalbar yang targetnya sudah harus direvisi,” kata dia.

Optimis Serapan Anggaran Maksimal

Di sisi lain, komisi membidangi infrastruktur ini berharap penyerapan anggaran dapat dilakukan semaksimal mungkin menjelang penghujun tahun 2021 ini. Dia optimis seperti tahun-tahun sebelumnya, dinas teknis seperti Perkim dan PUPR SDA dan Bina Marga adalah sebagai dinas penyerap anggaran tertinggi.

Baca Juga :  'KOTAKU' Menjaga Infrastruktur Lewat Program CFW

“Saya optimis sekali akhir tahun serapan anggaran maksimal dan meningkat tajam. Tidak akan ada masalah untuk serapan anggaran,” ujarnya.

Apalagi, sambungnya, ada semacam kebijakan tidak tertulis uang muka tidak diambil. Ini artinya anggaran untuk pelaksana kegiatan proyek sudah tersimpan 100 persen dan dibayarkan langsung setelah pekerjaan tuntas dan selesai.

“Diartikan juga bahwa pihak pelaksana dan pemberi kerja berkomitmen penuh melaksanakan kewajiban masing-masing menyelesaikan pekerjaan,” ucap dia.

Komisi IV DPRD Kalbar sendiri sudah melakukan monitoring bahwa banyak pelaksanaan proyek fisik sudah berjalan di lapanga. Memang ada tidak banyak sekitar 1 sampai 2 titik saja yang masih perlu koordinasi. Namun progres pelaksanaan sudah cukup bagus. (den)

PONTIANAK-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Subhan Nur berharap akses program infrastruktur publik berupa jalan-jalan provinsi tetap menjadi target perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sesuai dengan visi-misi dan RPJMD awal.

“Untuk asfek penganggaran hampir seluruh kabupaten-kabupaten terkait kondisi jalannya masih menjadi tanggung jawab provinsi. Masyarakat sangat berharap, jalan-jalan tersebut pada tahun-tahun berikutnya tetap diutamakan pemerintah,” katanya kepada wartawan, Senin(25/10).

Menurutnya jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dan menjadi keluhan masyarakat sering berada di daerah-daerah. Sementara pemukiman wilayah perkotaan seperti di Kota Pontianak dan sebagian wilayah Kubu Raya seperti Kecamatan Sungai Kakap sudah dalam kondisi bagus.

“Hanya memang seperti wilayah Kecamatan Rasau Jaya belum dianggarkan. Kondisinya masih rusak. Sementara masyarakat setempat berharap sekali diberikan kue anggaran. Apalagi menjadi akses keluar masuk barang dan orang dari kecamatan dan kabupaten lain,” ujarnya.

Baca Juga :  Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Tenaga Ahli KSP, Bahas Infrastruktur hingga Berbagai Isu Aktual Daerah

Di daerah sendiri, infrastruktur jalan-jalan sudah seperti menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Warga di sana berharap jalan-jalan tersebut diberikan kue alias porsi anggaran dalam APBD Kalbar. Jalan bagus erat kaitannya dengan akses dan nadi kehidupan perekonomian masyarakat.

“Makanya pada setiap kegiatan kunjungan atau reses, harapan untuk perbaikan jalan-jalan provinsi selalu disuarakan. Ada kabupaten yang status jalannya sudah bagus. Namun ada juga status jalan provinsinya masih menjadi perjuangan masyarakat,”” ucapnya.

Dia pun berharap pada pembahasan APBD tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 pada APBD Kalbar, porsi anggaran disediakan. Ini juga erat kaitannya dnegan realisasi janji politik terhadap perbaikan infastruktur jalan-jalan rusak di provinsi.

“Harapannya kami akan mendorong direalisasikan sesuai RPJMD Kalbar yang targetnya sudah harus direvisi,” kata dia.

Optimis Serapan Anggaran Maksimal

Di sisi lain, komisi membidangi infrastruktur ini berharap penyerapan anggaran dapat dilakukan semaksimal mungkin menjelang penghujun tahun 2021 ini. Dia optimis seperti tahun-tahun sebelumnya, dinas teknis seperti Perkim dan PUPR SDA dan Bina Marga adalah sebagai dinas penyerap anggaran tertinggi.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Sepuluh Proyek Infrastruktur BIMP-EAGA Selesai Tahun Ini

“Saya optimis sekali akhir tahun serapan anggaran maksimal dan meningkat tajam. Tidak akan ada masalah untuk serapan anggaran,” ujarnya.

Apalagi, sambungnya, ada semacam kebijakan tidak tertulis uang muka tidak diambil. Ini artinya anggaran untuk pelaksana kegiatan proyek sudah tersimpan 100 persen dan dibayarkan langsung setelah pekerjaan tuntas dan selesai.

“Diartikan juga bahwa pihak pelaksana dan pemberi kerja berkomitmen penuh melaksanakan kewajiban masing-masing menyelesaikan pekerjaan,” ucap dia.

Komisi IV DPRD Kalbar sendiri sudah melakukan monitoring bahwa banyak pelaksanaan proyek fisik sudah berjalan di lapanga. Memang ada tidak banyak sekitar 1 sampai 2 titik saja yang masih perlu koordinasi. Namun progres pelaksanaan sudah cukup bagus. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/