alexametrics
31 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Upaya Tingkatkan SAKIP Sesuai RPJMD

PONTIANAK-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021. Kegiatan yang diikuti Kasubbag Rencana Kerja pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar itu dilaksanakan secara virtual mulai Senin (25/10) hingga Kamis (28/10.

Kepala BPSDM Kalbar Marjani mengungkapkan, Bimtek SAKIP yang diselenggarakan merupakan ujung tombak untuk meningkatkan SAKIP Pemprov Kalbar secara keseluruhan. Sehingga harapannya target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 dapat terpenuhi.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP, menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah. Terutama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Dengan memahami pengertian tersebut, sangat jelas menurutnya bahwa setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi. Sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2018-2023. Serta mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja yang setiap tahun akan direviu dan dievaluasi.

Baca Juga :  Perusda-FT Untan Produksi Pelindung Wajah Bayi

“Yang selanjutnya akan dinilai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan Bimtek SAKIP Kalbar Tahun 2021, Senin (25/10).

Oleh sebab itu, lanjut dia penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahunan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah menjadi tolok ukur. Yaitu terhadap kinerja yang dihasilkan atau dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, PP 29 Tahun 2014 dikatakan dia juga telah mengatur mengenai penyelenggaraan SAKIP. Mulai dari perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. “Dalam hal ini, setiap perangkat daerah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Menteri PAN dan RB terhadap SAKIP Kalbar Tahun 2020, memperoleh nilai 67,16 atau predikat B. Marjani mengatakan hasil penilaian tersebut sudah cukup baik. Karena sudah baik menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Kemudian baik pula dari sisi kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Baca Juga :  Datang dari Mempawah Demi Jadi Suporter Indonesia

Meski demikian terkait predikat SAKIP tersebut dinilai masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Karena memang masih terdapat beberapa catatan atau rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalbar dalam penilaian itu.

Untuk itu, ia berharap para pemangku kepentingan pada masing-masing perangkat daerah dapat lebih optimal dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai penyusunan laporan kinerja.

“Semoga kegiatan Bimtek yang dilaksanakan dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah guna mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Kalbar sesuai target dalam RPJMD 2018-2023,” pungkasnya. (bar)

PONTIANAK-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021. Kegiatan yang diikuti Kasubbag Rencana Kerja pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar itu dilaksanakan secara virtual mulai Senin (25/10) hingga Kamis (28/10.

Kepala BPSDM Kalbar Marjani mengungkapkan, Bimtek SAKIP yang diselenggarakan merupakan ujung tombak untuk meningkatkan SAKIP Pemprov Kalbar secara keseluruhan. Sehingga harapannya target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 dapat terpenuhi.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP, menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah. Terutama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Dengan memahami pengertian tersebut, sangat jelas menurutnya bahwa setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi. Sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2018-2023. Serta mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja yang setiap tahun akan direviu dan dievaluasi.

Baca Juga :  Perempuan Perawat Kerukunan dan Perdamaian

“Yang selanjutnya akan dinilai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan Bimtek SAKIP Kalbar Tahun 2021, Senin (25/10).

Oleh sebab itu, lanjut dia penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahunan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah menjadi tolok ukur. Yaitu terhadap kinerja yang dihasilkan atau dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, PP 29 Tahun 2014 dikatakan dia juga telah mengatur mengenai penyelenggaraan SAKIP. Mulai dari perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. “Dalam hal ini, setiap perangkat daerah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Menteri PAN dan RB terhadap SAKIP Kalbar Tahun 2020, memperoleh nilai 67,16 atau predikat B. Marjani mengatakan hasil penilaian tersebut sudah cukup baik. Karena sudah baik menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Kemudian baik pula dari sisi kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Baca Juga :  Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Panggung Politik

Meski demikian terkait predikat SAKIP tersebut dinilai masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Karena memang masih terdapat beberapa catatan atau rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalbar dalam penilaian itu.

Untuk itu, ia berharap para pemangku kepentingan pada masing-masing perangkat daerah dapat lebih optimal dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai penyusunan laporan kinerja.

“Semoga kegiatan Bimtek yang dilaksanakan dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah guna mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Kalbar sesuai target dalam RPJMD 2018-2023,” pungkasnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/