23.9 C
Pontianak
Thursday, December 1, 2022

Dengar Keluhan Masyarakat, Dewan Minta Perbaikan Jalan Kembayan

PONTINAK – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Usman mendengarkan langsung keluhan masyarakat dari dapilnya yakni tentang kerusakan Jalan Kembayan-Balai Sebut. Ruas jalan tersebut saat ini termasuk dalam kategori rusak parah.

“Baik secara langsung atau tidak, masyarakat sering menyuarakan kepada kami supaya ruas jalan ini dapat segera diperbaiki. Ini supaya masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar tanpa ada ketakutan dan hambatan saat melintas,” katanya, Kamis (24/11).

Politisi Demokrat Kalbar ini menyebutkan bahwa ruas jalan Kembayan-Balai Sebut memiliki panjang sekitar 80 kilometer.  Itu artinya upaya perbaikannya membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Meski demikian, ia optimistis pemerintah nantinya dapat membuat ruas jalan ini mulus.

“Kami harapkan pemerintah memberi perhatian supaya ruas jalan ini dapat dibangun maksimal sehingga masyarakat dapat tenang dalam beraktivitas,” ucapnya.

Baca Juga :  Bulog dan Pemerintah Diminta Campur Tangan Penuh, Stabilkan Harga Gula dan Bapoktin Lain

Di samping menerima pengaduan terkait infrastruktur jalan, Usman juga menerima aspirasi warga dapilnya tentang masalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Sebab, hal itu sangat berdampak pada harga kebutuhan pokok. Di pelosok yang sulit tersentuh alat transportasi darat, harga sejumlah kebutuhan pokok juga sudah naik tinggi.

“Itu menjadi perhatian masyarakat, meskipun harga BBM ini merupakan keputusan pemerintah pusat,” katanya. Di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan masalah harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang sempat turun di bawah Rp2 ribu cukup lama. Penurunan harga TBS telah membuat pendapatan petani sawit turun tajam. Kondisi ini membuat dampak kenaikan BBM menjadi semakin terasa.

“Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pokok sangat tinggi. Sementara, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan bahwa masyarakat tidak boleh lagi menggunakan pupuk subsidi untuk sawit. Yang ada hanya untuk sembilan komoditas utama saja. Di sektor perkebunan hanya tiga komoditas, yakni tebu rakyat, kakao dan karet.  Sawit tak termasuk. Ini yang membuat masyarakat gundah gulana,” pungkas Usman. (den)

Baca Juga :  Kalbar Hadapi Resesi Ekonomi

PONTINAK – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Usman mendengarkan langsung keluhan masyarakat dari dapilnya yakni tentang kerusakan Jalan Kembayan-Balai Sebut. Ruas jalan tersebut saat ini termasuk dalam kategori rusak parah.

“Baik secara langsung atau tidak, masyarakat sering menyuarakan kepada kami supaya ruas jalan ini dapat segera diperbaiki. Ini supaya masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar tanpa ada ketakutan dan hambatan saat melintas,” katanya, Kamis (24/11).

Politisi Demokrat Kalbar ini menyebutkan bahwa ruas jalan Kembayan-Balai Sebut memiliki panjang sekitar 80 kilometer.  Itu artinya upaya perbaikannya membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Meski demikian, ia optimistis pemerintah nantinya dapat membuat ruas jalan ini mulus.

“Kami harapkan pemerintah memberi perhatian supaya ruas jalan ini dapat dibangun maksimal sehingga masyarakat dapat tenang dalam beraktivitas,” ucapnya.

Baca Juga :  Masa Pandemi Covid-19, OPD Diminta Sesuaikan Program Pokir Dewan

Di samping menerima pengaduan terkait infrastruktur jalan, Usman juga menerima aspirasi warga dapilnya tentang masalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Sebab, hal itu sangat berdampak pada harga kebutuhan pokok. Di pelosok yang sulit tersentuh alat transportasi darat, harga sejumlah kebutuhan pokok juga sudah naik tinggi.

“Itu menjadi perhatian masyarakat, meskipun harga BBM ini merupakan keputusan pemerintah pusat,” katanya. Di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan masalah harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang sempat turun di bawah Rp2 ribu cukup lama. Penurunan harga TBS telah membuat pendapatan petani sawit turun tajam. Kondisi ini membuat dampak kenaikan BBM menjadi semakin terasa.

“Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pokok sangat tinggi. Sementara, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan bahwa masyarakat tidak boleh lagi menggunakan pupuk subsidi untuk sawit. Yang ada hanya untuk sembilan komoditas utama saja. Di sektor perkebunan hanya tiga komoditas, yakni tebu rakyat, kakao dan karet.  Sawit tak termasuk. Ini yang membuat masyarakat gundah gulana,” pungkas Usman. (den)

Baca Juga :  Rapat Paripurna  Penjelasan Raperda APBD 2021

Most Read

Artikel Terbaru

/