Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Syarif Abdullah: Transfer ke Daerah Berkurang, Tapi Dana ke Kalbar Tetap Mengalir

D
Penulis: Deny Hamdani❯
Syarif Abdullah Alkadrie, anggota Komisi V DPR RI dapil Kalbar satu.
Syarif Abdullah Alkadrie, anggota Komisi V DPR RI dapil Kalbar satu.

PONTIANAK POST - Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Barat diproyeksikan berkurang hingga Rp 522 miliar pada tahun 2026. Dana TKD tersebut secara garis besar memang sedikit mempengaruhi visi-misi APBD Kalbar, yang sebelumnya sudah disusun rapi antara legislatif dan eksekutif.


Advertisement

Namun, menurut Syarif Abdullah Alkadrie, anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I, penurunan tersebut tidak berarti dana yang mengalir ke daerah ikut menyusut.

“Penurunan TKD memang terjadi, tapi itu lebih terkait alokasi dalam APBD yang berkurang, dan bukan berarti dana ke daerah berkurang,” ujarnya diwawancarai via telepon, Kamis (16/10).

Menurutnya dana TKD biasanya terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, meski komponen-komponen itu mengalami penyesuaian, pemerintah pusat justru menyalurkan sejumlah dana tambahan melalui skema lain yang tetap masuk ke kas daerah.

Advertisement

"Ada dana Makanan Bergizi Gratis (MBG), dana desa yang kabarnya naik, dana untuk pembangunan sekolah rakyat, serta dana inpres infrastruktur jalan dan irigasi dalam rangka ketahanan pangan. Semua ini pasti menyentuh Kalbar,” jelasnya.

Syarif menekankan bahwa tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada koordinasi antara pusat dan daerah agar penyaluran berjalan efektif. Ia mengutip data Kementerian Keuangan yang menyebut masih banyak dana menganggur di perbankan daerah.

"Masalahnya bukan kurang dana, tapi matching antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah. Nah soal dana mengendap di perbankan, bisa saja dana gaji yang karena memang pencairannya bertahap per bulan, bukan sekaligus,” terangnya.

Advertisement

Ia menambahkan, DPR RI khususnya dari dapil Kalbar terus mendorong sinergi agar dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk program prioritas daerah. “Kami memaklumi kondisi fiskal nasional saat ini. Yang terpenting, dana yang ada bisa berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ucap Syarif.

Dengan berbagai skema pendanaan baru yang tetap mengalir, pemerintah daerah di Kalbar diminta tetap optimis dan memperkuat perencanaan agar tidak terganggu oleh perubahan alokasi TKD tahun depan. "Saya percaya pasti akan ada evaluasi terkait TKD. Tinggal terus menyamakan persepsi antara pusat dan daerah saja," pungkas Syarif. (den)

Advertisement

Artikel Terkait

Aset Daerah Kalbar Bakal Dioptimalkan, Strategi Baru Dongkrak PAD di Tengah Efisiensi Anggaran

Aset Daerah Kalbar Bakal Dioptimalkan, Strategi Baru Dongkrak PAD di Tengah Efisiensi Anggaran

Pemprov Kalbar didorong mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan PAD di tengah pengurangan TKD dan efisiensi anggaran.

APBD Sanggau Dipangkas Rp400 Miliar, Ini Dampaknya

APBD Sanggau Dipangkas Rp400 Miliar, Ini Dampaknya

APBD Sanggau turun Rp400 miliar. Sejumlah pembangunan yang dinanti warga harus dipangkas atau ditunda karena ruang fiskal menyempit.

Pemerintah Siapkan Tiga Langkah Atasi Kesulitan Daerah Bayar Gaji ASN dan PPPK

Pemerintah Siapkan Tiga Langkah Atasi Kesulitan Daerah Bayar Gaji ASN dan PPPK

Pemerintah siapkan tiga langkah agar daerah mampu membayar gaji ASN dan PPPK, termasuk opsi tambahan DAU bagi daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer