Pemprov Kalbar Minta Pusat Beri Perlindungan bagi Masyarakat Adat

PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat untuk meminta kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat.
Menurut Harisson, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dalam memperjuangkan nasib masyarakat adat yang terdampak kebijakan penetapan kawasan hutan.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan surat kepada pemerintah pusat agar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dapat memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang terdampak, sehingga aktivitas bertani dan pemanfaatan hasil hutan nonkayu tetap bisa dilakukan,” ujarnya saat menerima perwakilan masyarakat adat dalam audiensi di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/10).
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar juga telah meminta agar lahan yang secara turun-temurun telah dikelola masyarakat adat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, instansi pertanahan, dan aparat penegak hukum agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah adatnya.
“Kami ingin memastikan masyarakat adat tidak kehilangan ruang hidupnya. Pemerintah Provinsi terus berupaya agar hak-hak masyarakat yang telah lama tinggal dan mengelola wilayah tersebut diakui secara resmi,” tambah Harisson.
Sementara itu, Perwakilan Pemuda Kecamatan Ketungau Hulu, Noven Suroto, menyampaikan keresahan masyarakat adat terkait penetapan beberapa desa di wilayah mereka sebagai kawasan hutan lindung tanpa kejelasan atas hak-hak masyarakat yang telah turun-temurun menjaga dan mengelola kawasan tersebut.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan status hutan adat, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas agar bisa menjadi hak milik masyarakat adat. Hutan ini telah kami jaga sejak nenek moyang kami, dan disanalah kami hidup, bertani, serta mendukung program pemerintah, termasuk penanaman jagung yang digagas Presiden,” kata Noven.
Ia juga menyoroti minimnya koordinasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dengan masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jelas fungsi, tugas, dan mekanisme kerja Satgas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
“Kami ingin tahu bagaimana sebenarnya Satgas PKH itu bekerja, karena di lapangan masyarakat merasa tidak diajak berkoordinasi. Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar bisa membantu memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tutupnya. (mse)



