DPRD Kalbar Desak Normalisasi Parit, Heri Mustamin Minta Pontianak Benahi Tata Kota

Menurut Heri, penanganan banjir tidak bisa lagi hanya berupa tindakan reaktif. Ia menegaskan normalisasi parit dan sistem drainase harus dilakukan menyeluruh, terutama jalur air yang terhubung hingga ke wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah.

“Saluran parit banyak yang mati dan tersumbat. Kalau memang ada yang berkaitan antar wilayah, ayo duduk bersama, cari jalan keluar, agar genangan air tidak selalu menimpa wilayah masyarakat ketika hujan deras dan tinggi mengguyur,” katanya.

Selain soal drainase, Heri juga menyoroti pemanfaatan kawasan waterfront city. Menurutnya, kawasan tersebut seharusnya menjadi ikon wisata kota, bukan sekadar proyek yang berhenti tanpa pengembangan lanjutan. "Waterfront City itu punya potensi wisata, bisa jadi ruang publik, destinasi budaya, bahkan mendukung program smart city. Tapi sampai sekarang dibiarkan. Harus ada gagasan dan inovasi agar kawasan itu hidup,” ujarnya.

Ia mencontohkan upaya penataan Keraton Kadriyah yang menurutnya stagnan tanpa kelanjutan. "Lingkungan keraton butuh penanganan lebih lanjut. Apalagi, ada masjid Jami', rumah-rumah tua, dan nilai budaya tinggi. Harusnya kita dorong terus pengembangan dan pembangunan wisatanya," ujarnya.

Heri juga menilai kemacetan di Pontianak semakin terasa dan perlu pendekatan transportasi massal yang modern, terukur, dan terencana. “Kita enam kecamatan. Coba buat angkutan kota modern, mungkin 10 unit dulu. Jangan bis besar, tapi nyaman, supaya masyarakat tidak hanya bergantung kendaraan pribadi,” ujarnya.

Heri juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota Pontianak melibatkan seluruh perwakilan legislatif dalam perencanaan strategis daerah. "Kami ini delapan anggota DPRD provinsi dari dapil Kota Pontianak. Jangan hanya jalan sendiri. Ajak kami berdiskusi. Kami siap bantu memikirkan Pontianak,” katanya.

Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak saat ini terbilang stabil, Heri mengingatkan pemerintah bahwa tanpa inovasi, kenaikan PAD bisa stagnan dan berdampak pada lambatnya pembangunan.

“Kalau PAD stagnan, pembangunan stagnan. Jadi harus ada inovasi, terutama dari sektor wisata, tata ruang, dan layanan publik,” katanya.

Sebagai penutup, Heri mendorong pemerintah menerapkan pola partisipatif seperti yang dilakukan Kabupaten Kubu Raya dalam membuka drainase. “Warga diajak terlibat. Jangan hanya tunggu pemerintah. Apalagi di jalur-jalur ekonomi seperti Jalan Ahmad Yani, banyak drainase sengaja ditutup. Itu harus dibuka,” ujarnya.

Heri berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipatif sebelum curah hujan makin tinggi agar Pontianak tidak kembali dilanda genangan air dan masalah banjir musiman yang terus berulang setiap tahun. (den)