alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Maping Wilayah Rawan Pilkada 2020, Kapolda: “Awasi Juga Medsos Secara Ketat”

PONTIANAK—Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan. Sebanyak tujuh Kabupaten di Kalimantan Barat pada bulan September mendatang, akan dibanjiri banyak pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebar. Faktor keamanan akan menjadi kunci suksesnya Pesta Demokrasi di Kalimantan Barat ini.

Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto menyebutkan, bahwa jajarannya masih dan terus melakukan maping (pempilketaan) terkait Pilkada serentak tahun 2020.

”Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu sudah kita maping, menyusul lima kabupaten lainnya. Nah, setiap kunjungan ke daerah dan ada gawean Pilkada 2020, pasti bertemu selalu dengan KPU dan Bawaslu setempat,” katanya seusai acara silaturahmi Jajaran Polda Kalbar bersama sejumlah Awak Redaksi Pontianak Post, Selasa(25/2) di Gedung Graha Pena Pontianak Post, Lantai 5.

Menurutnya, Mabes Polri memang sudah merelease indeks kerawanan termasuk dari Bawaslu sendiri. Jelas untuk Polda Kalbar menjadi semacam informasi atau referensi awal.

“Kalau misalnya, ada dua daerah dinilai rawan atau warna kuning. Jangan sampai menjadikan  daerah tersebut cemas atau takut. Demikian juga ada wilayah hijau atau aman. Jangan membuat declare atau under estimate berlebihan. Justru jadikan motivasi bahwa semua daerah dianggap rawan. Sehingga ketika bertugas selalu dilakukan dengan penuh tanggungjawab,” jelasnya.

Baca Juga :  Berkas Bapaslon Eramas Dinyatakan Lengkap

Dengan demikian, lanjutnya, seluruh komponen yang ikut serta dalam Pilkada tahun 2020, bakalan mempersiapkan tahapan-tahapan pilkada secara menyeluruh. “Nah, bagi Polda Kalbar sendiri, setiap tahapan pasti mengandung kerawanan yang harus diawasi, diantisipasi, dikawal dan diselesaikan secara tepat dan cepat,” ujarnya.

Irjen Pol R. Sigid sendiri bersama jajaran juga sudah melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Pilkada di Kalbar, yakni KPU dan Bawaslu Kalbar. Di sisi lain penyelenggara pilkada daerah juga sudah ditemui. Di daerah juga dilakukan inventaris atau maping bersama terkait riwayat pesta demorasi sebelumnya.

”Artinya kita mau antisipasi awal, ketika muncul hal-hal tidak diinginkan pada Pilkada 2020 bisa diatasi cepat. Kami (Polda Kalbar) akan terus dorong pesta demokrasi tahun 2020 berlangsung sukses dan aman,” katanya.

Baca Juga :  Pilkades Serentak Tinggal Hitung Hari

Kapolda sendiri mengakui juga belajar dari pengalaman penyelengara pesta demokrasi di Pileg, Pilpres dan Pilgub sebelumnya. Mereka tentu sudah lebih berpengalaman bagaimana urusan terkecil sekalipun termasuk distribusi logistik di pilkada dan hal lain diatasi.

Bagaimana terhadap medsos untuk Pilkada 2020 ? Kapolda Kalbar, Irjen Pol R Sigid meminta jajarannya pertama tidak boleh under estimate  beranggapan bahwa medsos berakhir begitu saja. Patroli cyber diminta jalan terus. “Saya selalu mempertanyakan masalah di medsos kepada jajaran. Sebab sebaran medsos menyangkut hal positif atau bisa saja menjadi trigle hoax. Penyelesaiannya harus dengan jelas dan seperti apa,” ucapnya.

Irjen Pol R Sigid sudah melihat kejadiannya pada salah satu daerah di Kalimantan Barat. Jangan hanya penyelesaian dilakukan bersifat normatif saja. Misalnya sudah diselesaikan secara denda adat. “Normatif memang sudah selesai, tapi ternyata ada rasa kurang puas. Ternyata dilihat keluar dan berkoar terus di medsos. Ini artinya masalah cenderung masih ada jika tak disikapi. Harusnya masalah bisa diselesaikan dengan tuntas,” tukasnya.(den)

PONTIANAK—Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan. Sebanyak tujuh Kabupaten di Kalimantan Barat pada bulan September mendatang, akan dibanjiri banyak pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebar. Faktor keamanan akan menjadi kunci suksesnya Pesta Demokrasi di Kalimantan Barat ini.

Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto menyebutkan, bahwa jajarannya masih dan terus melakukan maping (pempilketaan) terkait Pilkada serentak tahun 2020.

”Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu sudah kita maping, menyusul lima kabupaten lainnya. Nah, setiap kunjungan ke daerah dan ada gawean Pilkada 2020, pasti bertemu selalu dengan KPU dan Bawaslu setempat,” katanya seusai acara silaturahmi Jajaran Polda Kalbar bersama sejumlah Awak Redaksi Pontianak Post, Selasa(25/2) di Gedung Graha Pena Pontianak Post, Lantai 5.

Menurutnya, Mabes Polri memang sudah merelease indeks kerawanan termasuk dari Bawaslu sendiri. Jelas untuk Polda Kalbar menjadi semacam informasi atau referensi awal.

“Kalau misalnya, ada dua daerah dinilai rawan atau warna kuning. Jangan sampai menjadikan  daerah tersebut cemas atau takut. Demikian juga ada wilayah hijau atau aman. Jangan membuat declare atau under estimate berlebihan. Justru jadikan motivasi bahwa semua daerah dianggap rawan. Sehingga ketika bertugas selalu dilakukan dengan penuh tanggungjawab,” jelasnya.

Baca Juga :  KPU Bengkayang Langsungkan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten

Dengan demikian, lanjutnya, seluruh komponen yang ikut serta dalam Pilkada tahun 2020, bakalan mempersiapkan tahapan-tahapan pilkada secara menyeluruh. “Nah, bagi Polda Kalbar sendiri, setiap tahapan pasti mengandung kerawanan yang harus diawasi, diantisipasi, dikawal dan diselesaikan secara tepat dan cepat,” ujarnya.

Irjen Pol R. Sigid sendiri bersama jajaran juga sudah melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Pilkada di Kalbar, yakni KPU dan Bawaslu Kalbar. Di sisi lain penyelenggara pilkada daerah juga sudah ditemui. Di daerah juga dilakukan inventaris atau maping bersama terkait riwayat pesta demorasi sebelumnya.

”Artinya kita mau antisipasi awal, ketika muncul hal-hal tidak diinginkan pada Pilkada 2020 bisa diatasi cepat. Kami (Polda Kalbar) akan terus dorong pesta demokrasi tahun 2020 berlangsung sukses dan aman,” katanya.

Baca Juga :  Kesadaran Warga Untuk Divaksin Kian Meningkat

Kapolda sendiri mengakui juga belajar dari pengalaman penyelengara pesta demokrasi di Pileg, Pilpres dan Pilgub sebelumnya. Mereka tentu sudah lebih berpengalaman bagaimana urusan terkecil sekalipun termasuk distribusi logistik di pilkada dan hal lain diatasi.

Bagaimana terhadap medsos untuk Pilkada 2020 ? Kapolda Kalbar, Irjen Pol R Sigid meminta jajarannya pertama tidak boleh under estimate  beranggapan bahwa medsos berakhir begitu saja. Patroli cyber diminta jalan terus. “Saya selalu mempertanyakan masalah di medsos kepada jajaran. Sebab sebaran medsos menyangkut hal positif atau bisa saja menjadi trigle hoax. Penyelesaiannya harus dengan jelas dan seperti apa,” ucapnya.

Irjen Pol R Sigid sudah melihat kejadiannya pada salah satu daerah di Kalimantan Barat. Jangan hanya penyelesaian dilakukan bersifat normatif saja. Misalnya sudah diselesaikan secara denda adat. “Normatif memang sudah selesai, tapi ternyata ada rasa kurang puas. Ternyata dilihat keluar dan berkoar terus di medsos. Ini artinya masalah cenderung masih ada jika tak disikapi. Harusnya masalah bisa diselesaikan dengan tuntas,” tukasnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/