24.7 C
Pontianak
Thursday, December 1, 2022

Garuda Wiko: Untan Harus Aktif Bersama Membangun Perbatasan

PONTIANAK – Rektor Universitas Tanjugpura, Garuda Wiko mengatakan Universitas Tanjungpura harus secara aktif membangun perbatasan, bukan membangun di perbatasan.

“Itu beda membangun perbatasan tentu berbicara ekosistem, tidak hanya bicara infrastruktur tetapi juga pengembangan kapasitas, penduduknya, juga hal-hal lain, keamanan, pendidikan,” paparnya kepada Pontianak Post, (26/9).

Sebagai salah satu universitas yang berada di provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, Untan membutuhkan mitra strategis dalam berbagai bidang. Para mitra inilah, kata dia yang turut berperan dalam mencerdaskan bangsa, bukan hanya perguruan tinggi.

Terpisah, pada seminar nasional yang mengangkat tema “Keadilan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik untuk Warga di Wilayah Perbatasan Negara”, Garuda Wiko menyampaikan bahwa ada tiga masalah utama dan persoalan strategis yang dihadapi, seperti arsitektur, masalah global kesehatan pascapandemi dan transisi menuju energi yang terbarukan. Mengatasi permasalahan tersebut, kata dia perlu dikawal dengan norma-norma hukum.

Baca Juga :  Midji Ingatkan Soal Serapan Anggaran yang Lamban

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Senin (26/9) ini diinisiasi Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Hermansyah yang mendorong mahasiswa Program Studi Magister Hukum (PSMH) angkatan XXII (2022/2023) untuk mengadakan Seminar.

Mewakili Gubernur Kalbar, Badan Pengelola Perbatasan Daearah, Alexander menyampaikan bahwa Provisi Kalbar salah satu provinsi yang berbatasan lagsung dengan satu negara yakni malaysia, sedangkan Brunai berbatasan tidak langsung.

Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa panjang garis perbatasan mencapai 972 Km yang melintang dan membujur paling barat di Kabupaten Sambas sampai dengan perbatasan Provinsi Timur yakni Kabupaten Kapuas Hulu, yang melewati lima daerah perbatasan yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Baca Juga :  Kodim Gelar Upacara HUT ke-77 TNI di Perbatasan

“Kita persempit lagi ada 166 desa di 14 kabupaten dan kota yang berada pada lokasi prioritas yakni kecamatan yang berada pada wilayah perbatasan. Ada 166 desa yang mesti mendapat perhatian yang sama baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” jelasnya.

Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Panca Putra Tarigan salah satu pembicara seminar ini membahas Pemulihan Ekonomi Nasional, Keadilan Akses dan Pelayanan Negara di Wilayah Perbatasan.

Pada paparannya, Abetnego menyampaikan gambaran utama dari kebijakan perbatasan, tantangan dan masalah pemenuhan layanan dasar, data dan informasi layanan dasar di perbatasan. Selain itu, juga membahas program dan kebijakan pemerintah peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi pemenuhan layanan dasar di perbatasan. (mrd)

PONTIANAK – Rektor Universitas Tanjugpura, Garuda Wiko mengatakan Universitas Tanjungpura harus secara aktif membangun perbatasan, bukan membangun di perbatasan.

“Itu beda membangun perbatasan tentu berbicara ekosistem, tidak hanya bicara infrastruktur tetapi juga pengembangan kapasitas, penduduknya, juga hal-hal lain, keamanan, pendidikan,” paparnya kepada Pontianak Post, (26/9).

Sebagai salah satu universitas yang berada di provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, Untan membutuhkan mitra strategis dalam berbagai bidang. Para mitra inilah, kata dia yang turut berperan dalam mencerdaskan bangsa, bukan hanya perguruan tinggi.

Terpisah, pada seminar nasional yang mengangkat tema “Keadilan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik untuk Warga di Wilayah Perbatasan Negara”, Garuda Wiko menyampaikan bahwa ada tiga masalah utama dan persoalan strategis yang dihadapi, seperti arsitektur, masalah global kesehatan pascapandemi dan transisi menuju energi yang terbarukan. Mengatasi permasalahan tersebut, kata dia perlu dikawal dengan norma-norma hukum.

Baca Juga :  Perhimpunan INTI Kalbar Serahkan Bantuan Masker dan Obat Herbal Lian Hua Kepada Gubernur Kalbar

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Senin (26/9) ini diinisiasi Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Hermansyah yang mendorong mahasiswa Program Studi Magister Hukum (PSMH) angkatan XXII (2022/2023) untuk mengadakan Seminar.

Mewakili Gubernur Kalbar, Badan Pengelola Perbatasan Daearah, Alexander menyampaikan bahwa Provisi Kalbar salah satu provinsi yang berbatasan lagsung dengan satu negara yakni malaysia, sedangkan Brunai berbatasan tidak langsung.

Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa panjang garis perbatasan mencapai 972 Km yang melintang dan membujur paling barat di Kabupaten Sambas sampai dengan perbatasan Provinsi Timur yakni Kabupaten Kapuas Hulu, yang melewati lima daerah perbatasan yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Baca Juga :  Meriahkan Hari Jadi Kota Pontianak ke-250, POM Gelar Lomba Senam Jepin

“Kita persempit lagi ada 166 desa di 14 kabupaten dan kota yang berada pada lokasi prioritas yakni kecamatan yang berada pada wilayah perbatasan. Ada 166 desa yang mesti mendapat perhatian yang sama baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” jelasnya.

Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Panca Putra Tarigan salah satu pembicara seminar ini membahas Pemulihan Ekonomi Nasional, Keadilan Akses dan Pelayanan Negara di Wilayah Perbatasan.

Pada paparannya, Abetnego menyampaikan gambaran utama dari kebijakan perbatasan, tantangan dan masalah pemenuhan layanan dasar, data dan informasi layanan dasar di perbatasan. Selain itu, juga membahas program dan kebijakan pemerintah peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi pemenuhan layanan dasar di perbatasan. (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/