PONTIANAK POST - Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya siap mengawal pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 agar berjalan sesuai perencanaan. DPRD, kata dia, akan menggelar rapat kerja secara marathon bersama OPD untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami di DPRD, khususnya melalui komisi-komisi, akan melakukan rapat kerja intensif dengan OPD. Ini bagian dari fungsi pengawasan agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai aturan,” tegasnya, Rabu (14/1).
Ia menambahkan, DPRD juga akan mencermati hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya agar tidak terulang keterlambatan maupun kendala administratif di tahun 2026. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar pembangunan di Kota Pontianak berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan akan kami lakukan sejak awal agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengeksekusi anggaran tahun 2026. Ia menyoroti masih adanya sejumlah program pada tahun 2025 yang terlambat dilaksanakan sehingga perlu menjadi bahan evaluasi ke depan.
“Kepala dinas, kepala badan yang menerima DPA, saya berharap segera dipelajari, dicermati dan dilaksanakan. Yang tidak jelas silakan dikoordinasikan,” ujarnya usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan investasi strategis bagi pembangunan Kota Pontianak. Seluruh program yang dijalankan bermuara pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum awal tahun, kata dia, harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan semangat bekerja secara optimal dan profesional.
“Saya berharap 2026 ini ASN bekerja dengan ikhlas dan semangat sesuai dengan prinsip pelayanan prima. Saya ingin tidak ada permasalahan hukum yang disebabkan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan,” pungkasnya.
Di tahun 2026, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan realokasi anggaran sebagai respon atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, Edi menekankan kebutuhan layanan langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia mendorong OPD untuk terus berinovasi agar program-program tetap berjalan meskipun kondisi keuangan terbatas. (iza)
