Wagub Krisantus Kurniawan Dorong Pembangunan SMK di Batu Ampar
PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mendorong pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Batu Ampar sebagai upaya memperkuat pendidikan berbasis keterampilan dan kebutuhan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau SMA Negeri 1 Batu Ampar, usai membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Batu Ampar, Senin (26/1).
Dalam kunjungannya, Wagub Krisantus menyapa para siswa dan guru serta memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, serta membangun karakter melalui kedisiplinan dan ibadah.
“Kita tidak pernah tahu akan menjadi apa di masa depan. Bisa saja di antara adik-adik di sini kelak ada yang menjadi Wakil Gubernur. Saya sendiri tidak pernah bercita-cita menjadi Wagub, tetapi takdir berkata lain. Karena itu, teruslah belajar dan gali ilmu setinggi-tingginya,” ujar Krisantus di hadapan siswa.
Selain memberikan motivasi, Krisantus juga meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Kondisi bangunan yang kita lihat memang sudah tidak layak. SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang aman dan layak, baik untuk SMA, SMK, maupun SLB di seluruh Kalbar,” jelasnya.
Terkait pengembangan satuan pendidikan di Kecamatan Batu Ampar, Krisantus menilai kebutuhan pendidikan menengah sebaiknya diarahkan pada pendirian SMK. “Menurut saya, lebih tepat dibangun SMK di Desa Sungai Jawi. Jika dibangun SMA, jaraknya terlalu dekat dengan sekolah yang sudah ada. SMK akan lebih relevan karena menyiapkan keterampilan kerja bagi anak-anak kita. Lahannya sudah ada, tinggal direncanakan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Syarif Faisal, menjelaskan bahwa usulan awal dari masyarakat adalah pembangunan SMA. Namun, hasil kajian menunjukkan jarak antarsekolah yang relatif dekat berpotensi menimbulkan persaingan.
“Jarak antar sekolah sekitar 10–12 kilometer, sehingga kurang efektif jika ditambah SMA. Karena itu, kami mengarahkan pembangunan SMK. Kendalanya, regulasi dari pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal lima hektare, sementara lahan yang tersedia baru dua hektare,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan akan mengupayakan solusi dengan mengusulkan pemanfaatan lahan yang tersedia serta dukungan lahan dari masyarakat sekitar untuk kebutuhan praktik siswa.
“Ini akan kami komunikasikan dan usulkan ke pemerintah pusat agar pendidikan kejuruan di Batu Ampar tetap dapat direalisasikan,” pungkasnya. (mse/r)
