Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kalimantan Barat Terima Rp39 Miliar dari REDD+ untuk Percepat Penurunan Emisi GRK

S
Penulis: Siti Sulbiyah❯

 

Ria Norsan
Ria Norsan

PONTIANAK POST - Kalimantan Barat mendapat dukungan pendanaan Rp39 miliar setelah berhasil menunjukkan kinerja positif untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi.


Advertisement

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat menyampaikan sambutan dalam acara Kick Off Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Global Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (29/1).

"Hasil analisis Pokja REDD+ Kalbar menunjukkan bahwa Kalbar telah menghasilkan kinerja positif untuk upaya penurunan emisi GRK dari deforestasi pada 2 periode pengukuran dari target 60 persen alokasi provinsi,” kata Norsan.

Menurutnya, skema RB REDD+ GCF Output 2 untuk Periode 2014-2016  yang diterima dari Green Climate Fund merupakan bentuk pengakuan internasional atas capaian tersebut. 

Advertisement

Pengelolaan dana  tersebut dikelola secara transparan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk disalurkan ke Pemerintah Provinsi sebagai penerima manfaat utama. Pemerintah Provinsi telah menunjuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengampu utama program dan Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT) sebagai Lembaga Perantara (Lemtara).

Kepala Dinas LHK Kalbar, Adi Yani menjelaskan bahwa  Provinsi Kalbar sebagai salah satu dari 28 provinsi penerima manfaat dana RBP REDD+ GCF Kategori Pemanfaatan II. 

Melalui pelaksanaan Kick Off Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Barat ini, Adi Yani berharap terbangunnya kesamaan pemahaman, penguatan sinergi, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan, penguatan tata kelola REDD+, perlindungan keanekaragaman hayati.

Advertisement

“Serta percepatan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca yang terukur, terlaporkan, dan terverifikasi melalui pendekatan pengelolaan lanskap dan seaskap yang inklusif,” imbuhnya.

Direktur Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT), Anton Priyani Widjaya menjelaskan bahwa program yang akan dilaksanakan mengangkat tema penguatan dan perluasan dukungan untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di provinsi ini.

“Program ini akan mendukung penguatan dan perluasan aksi mitigasi yang berkontribusi langsung pada penurunan emisi GRK sebesar 60 persen,” ujarnya. (sti)

Advertisement

Artikel Terkait

Listrik Desa APBN 2026 Masuk Kayong Utara, Lima Desa Jadi Sasaran Pembangunan Lisdes

Listrik Desa APBN 2026 Masuk Kayong Utara, Lima Desa Jadi Sasaran Pembangunan Lisdes

Pembangunan Lisdes melalui APBN 2026 akan menyasar lima desa di Kayong Utara. Pemkab meminta dukungan warga agar program berjalan lancar.

Kayong Utara Perkuat PAUD, Romi Wijaya Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme Pendidik Anak Usia Dini

Kayong Utara Perkuat PAUD, Romi Wijaya Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme Pendidik Anak Usia Dini

Bupati Kayong Utara tegaskan dukungan PAUD melalui kebijakan dan kolaborasi untuk membangun kualitas generasi masa depan.

Wabup Ketapang Mohon Dukungan Pangdam XII Tanjungpura untuk Pemekaran Wilayah

Wabup Ketapang Mohon Dukungan Pangdam XII Tanjungpura untuk Pemekaran Wilayah

Wabup Ketapang minta dukungan Pangdam XII Tanjungpura terkait usulan pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer