Komisi V DPR RI Ingatkan Risiko Macet Jalur Utama jika Pelabuhan Kijing Beroperasi Penuh

Hal tersebut disampaikan Syarif dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Jakarta baru-baru ini. Ia menilai, ketika Pelabuhan Kijing beroperasi secara penuh, kapasitas jalan yang ada saat ini berpotensi besar menimbulkan kemacetan parah.

“Saya membayangkan ketika Pelabuhan Kijing sudah berfungsi penuh, sementara jalan tol masih lama dan dalam tahap perencanaan, maka kapasitas jalan yang ada sekarang pasti akan mengalami kemacetan,” ujarnya.

Menurut Syarif, ruas jalan dari Pinyuh hingga Kijing merupakan jalur utara Kalimantan Barat yang hanya memiliki satu akses utama tanpa jalan alternatif. Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan kepadatan berlalu lintas, terutama dengan meningkatnya arus logistik dari dan menuju pelabuhan.

“Jalur itu hanya satu, tidak ada jalan alternatif. Kalau kapasitas sudah maksimal, kemacetan pasti terjadi, meskipun jalan saat ini sudah dilakukan pelebaran,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur jalan, Syarif juga menyampaikan aspirasi para pengusaha daerah di Kalimantan Barat terkait peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengerjakan berbagai proyek pembangunan.

Ia meminta agar BUMN yang melaksanakan kegiatan konstruksi tetap melibatkan dan memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal, serta memastikan kewajiban pembayaran tidak tertunda terlalu lama.

“Perusahaan daerah banyak yang dilibatkan. Artinya mereka harus disupport sesuai anggaran yang ada. Jangan sampai pembayaran terhutang terlalu lama,” tegasnya.

Syarif berharap Kementerian PU dapat menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penguatan infrastruktur pendukung Pelabuhan Kijing.

Tujuannya, agar pembangunan ekonomi Kalimantan Barat berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.(den)